Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Adrian Andhika Thie, Sst.Par/Foto : redaksi
TIMIKA, (taparemimika.com) – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Adrian Andhika Thie, Sst.Par mengapresiasi atas peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Atuka Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Dr. Ferry Juliantono, pada Kamis (9/4/2026).
Adrian Andhika Thie yang juga adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika ini berharap, kehadiran koperasi desa merah putih tersebut dapat difungsikan dengan baik untuk membantu pergerakan ekonomi masyarakat wilayah pesisir kabupaten Mimika.
“Itu tentu saja sesuatu yang sangat kami nanti-nantikan, terutama bagi masyarakat pesisir. Ini menjadi bukti nyata bahwa visi-misi Bupati dan Wakil Bupati sangat jelas di tahun kedua periode ini, di mana kita mulai menyetarakan pembangunan dari kampung ke kota,”ungkapnya.
Namun setelah diresmikan dan akan beroperasinya Koperasi Desa Merah Putih di atuka, Politisi muda PDI Perjuangan kabupaten Mimika ini menyampaikan beberapa poin penting terkait pembangunan di wilayah pesisir dan pegunungan Kabupaten Mimika.
“Pertama tentu saja, kami dari Komisi II mengapresiasi terkait peresmian Koperasi Desa Merah Putih yang kemarin telah dilaksanakan oleh Menteri Koperasi bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley,” ujar Adrian.
Dalam kunjungannya ke Balai Kampung Atuka, Adrian Thie bersama rombongan Komisi II DPRK Mimika sempat bertemu dengan kepala kampung dari wilayah pesisir Mimika bersama warga, dan berdasarkan aspirasu dan masukan tersebut, terdapat beberapa kebutuhan mendesak bagi masyarakat Suku Kamoro yang mendiami pesisir Mimika.
Untuk kebutuha Rumah Layak Huni, Adrian menuturkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan bantuan pemerintah terkait pengadaan rumah yang layak bagi warga di wilayah pesisir Barat, Timur, maupun daerah pegunungan.
“Untuk Pengelolaan Air Bersih meski infrastruktur air bersih sudah tersedia di beberapa kampung, pengoperasiannya dinilai belum maksimal. Kami menyayangkan karena sampai saat ini belum jelas siapa yang mengelola dan apakah sudah dialokasikan anggarannya atau belum. Selama ini masyarakat menjaga tempat tersebut secara sukarela. Kami meminta perhatian dinas terkait untuk menanggapi masukan ini,”keluhanya.
Ia menekankan pembangunan Mimika tidak boleh hanya berpusat di kota.
“Bagaimana semua wilayah di Kabupaten Mimika ini bisa merasakan dampak dari APBD yang betul-betul menyentuh langsung kepada masyarakat. Pesisir wilayah Barat, Timur, dan pegunungan harus menjadi acuan pembangunan Mimika yang merata,”katanya.
SEKTOR PENDIDIKAN: DUKUNGAN UNTUK SEKOLAH YAYASAN
Untuk sektor pendidikan, Adrian Andhika Thia yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan DPRK Mimika menyoroti salah satu poin krusial adalah bantuan pendidikan yang diharapkan tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan sekolah yayasan (swasta), terutama di daerah pelosok.
“Sekolah yayasan di pesisir dan pegunungan sudah lebih dulu masuk dan memiliki hati untuk melayani masyarakat. Kami sangat berharap Dinas Pendidikan serius menanggapi permintaan sekolah-sekolah di luar sekolah negeri ini,” tuturnya.
Ia menambahkan, meskipun dikelola secara mandiri oleh yayasan, pemerintah perlu memberikan bantuan nyata untuk sarana prasarana seperti, Rumah guru dan infrastruktur pendidikan, dan Perangkat teknologi (laptop/komputer) untuk ujian berbasis digital.
“Sangat disayangkan apabila setiap tahun guru-guru dan orang tua murid harus bersusah payah membawa anak-anak ke kota hanya untuk mengikuti ujian akhir karena keterbatasan alat. Ini sangat mengecewakan di tengah dana pendidikan Mimika yang cukup besar. Seharusnya kita mampu memberikan fasilitas layak bagi semua tingkatan, dari TK hingga Perguruan Tinggi,” tambahnya.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap layanan kesehatan di Puskesmas Atuka yang dinilai sebagai salah satu yang terbaik di wilayah pesisir. Adrian berharap standar pelayanan dan fasilitas ini dapat menjadi acuan bagi distrik-distrik lain di wilayah pesisir dan pegunungan.
Pemerintah Daerah harus dapat mendukung program pelayanan maksimal pelayanan kesehatan khususnya di Distrik Mimika Tengah dengan memberikan pelayanan tidak hanya di Puskesmas Induk tapi dapat melayani Pustu-pustu atau datang langsung ke kampung-kampung dengan tersedianya fasilitas transportasi laut dan sungai.
“Kami harapkan adanya penyetaraan pembangunan, mulai dari infrastruktur pendidikan hingga kesehatan yang sama, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika. Usulan terkait transportasi laut akan didorong dan diperjuangkan kepada pemerintah daerah,” pungkas. (tm1)
