TIMIKA, (taparemimika.com) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melaksanakan kunjungan kerja ke dua kampung di Distrik Mimika Timur Jauh, pada Kamis (11/6). Kunjungan ini ditujukan guna menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat secara langsung kondisi pembangunan dan pelayanan dasar di wilayah tersebut.
Kunjungan diawali di Kampung Ohotya dan dilanjutkan ke Kampung Amamapare (Pulau Karaka). Dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat dan warga, berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat disampaikan, mulai dari keterbatasan perumahan layak huni, akses air bersih, fasilitas kesehatan, penerangan, transportasi, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai perkembangan pembangunan di kampung-kampung yang berada di wilayah pesisir Mimika Timur Jauh.
“Kami ingin mengetahui program-program pemerintah yang sudah berjalan, yang belum terlaksana, maupun yang masih kurang. Semua aspirasi masyarakat akan kami catat dan bawa ke Timika untuk menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah agar kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti,” ujar Alfian.
Kampung Ohotya Butruh Perumahan, Air Bersih dan Dampak Lingkungan
Sekretaris Kampung Ohotya, Kristianus Irahewa, menyampaikan bahwa kebutuhan mendasar masyarakat hingga kini masih berkaitan dengan perumahan, air bersih, dan fasilitas kesehatan yang belum memadai.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi lingkungan di sekitar Kali Ohotya yang menurut masyarakat berdampak terhadap tanaman sagu yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.
“Kebutuhan paling mendesak di kampung kami adalah perumahan masyarakat yang layak, ketersediaan air bersih yang stabil, serta perhatian terhadap kondisi lingkungan yang berdampak pada tanaman sagu dan sumber kehidupan masyarakat,” imbuh Kristianus.
Rombongan Komisi I DPRK Mimika foto bersama di Depan Balai Kampung Ohotya distrik Mimika Timur Jauh, pada Kamis (11/6/2026)/Foto : istimewa
Warga Kampung Ohotya, Fransiskus, meminta perhatian terhadap kondisi jembatan dan dermaga yang dinilai kurang representatif serta berpotensi membahayakan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah dapat membangun jembatan dan dermaga yang lebih kuat dan permanen. Infrastruktur yang ada saat ini perlu ditingkatkan agar aman digunakan masyarakat, terutama anak-anak,” ujar Fransiskus.
Sementara itu, warga lainnya, Daniel, mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan kampung, peningkatan kesempatan kerja bagi generasi muda, pembangunan pelabuhan feri, penyediaan air bersih, serta rehabilitasi rumah bantuan dan fasilitas umum yang mulai mengalami kerusakan.
“Kami berharap aspirasi masyarakat dapat diteruskan kepada pemerintah daerah agar pembangunan jalan, pelabuhan, perumahan, air bersih, serta peluang kerja bagi anak-anak kampung dapat menjadi perhatian bersama,” kata Daniel.
Di sektor kesehatan, warga bernama Alex meminta peningkatan status fasilitas kesehatan yang ada menjadi puskesmas serta penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan dan penerangan jalan.
“Masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang lebih lengkap karena kasus penyakit yang ditangani cukup beragam. Selain itu, penerangan jalan dan rumah dinas tenaga kesehatan juga sangat dibutuhkan,” ujar Alex.
Rombongan Komisi I DPRK Mimika saat berkunjung ke Kampung Ohotya Distrik Mimika Timur Jauh/Foto : istimewa
Sedangkan warga lainnya, Marcia, berharap adanya bantuan pembangunan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat. “Kami berharap pemerintah dapat membantu penyediaan fasilitas WC yang memadai untuk masyarakat kampung,” kata Marcia.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRK Mimika menegaskan seluruh masukan masyarakat telah didokumentasikan dan akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Kami tidak hanya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi juga melihat langsung kondisi di lapangan. Semua masukan ini akan kami gunakan dalam pembahasan program-program pembangunan agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tegas Alfian.
Anggota Komisi I DPRK Mimika, Ester Rika A. Komber, turut menyoroti kondisi rumah bantuan lama yang saat ini membutuhkan perhatian pemerintah.
“Program rumah bantuan yang pernah dibangun sudah cukup lama. Saat ini diperlukan peran pemerintah untuk membantu penyediaan dan perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat. Kami juga akan menyampaikan hal ini kepada pihak terkait, termasuk YPMAK,” ujar Ester.
Kampung Amamapare Usulkan Gereja, Kantor Kampung dan Akses Transportasi
Pada kunjungan berikutnya di Kampung Amamapare, Wakil Ketua Komisi I DPRK Mimika, Daud Bunga, meminta masyarakat menyampaikan kebutuhan prioritas yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Kami hadir untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Semua usulan yang disampaikan akan kami catat dan teruskan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” kata Daud Bunga.
Kepala Kampung Amamapare, Fakundus Natipia, menjelaskan bahwa usulan pembangunan gereja dan kantor kampung telah diajukan sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini belum seluruhnya terealisasi.
“Pembangunan gereja dan kantor kampung menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, masih banyak warga yang membutuhkan rumah layak huni karena kondisi perumahan yang ada belum memadai,” ujar Fakundus.
Menanggapi hal tersebut, Daud Bunga memastikan DPRK akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan tindak lanjut berbagai usulan yang telah lama diajukan masyarakat.
Rombongan Komisi I DPRK Mimika saat bertatap muka dengan warga di Kampung Pulau Kataka (Amamapare) Distrik Mimika Timur Jauh/Foto : istimewa
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, khususnya mengenai pembangunan gereja dan kantor kampung. Fasilitas-fasilitas dasar ini harus menjadi perhatian bersama karena sangat penting bagi pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, warga bernama Frans menyampaikan harapan agar masyarakat kembali memperoleh akses transportasi yang lebih mudah, termasuk pemanfaatan fasilitas transportasi yang sebelumnya pernah digunakan warga untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan.
“Transportasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun pendidikan anak-anak. Kami berharap ada solusi agar akses masyarakat menuju Timika dapat lebih mudah dan terjangkau,” kata Frans.
Selain itu, Frans juga berharap adanya dukungan terhadap kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dapat menjadi wadah pengembangan potensi generasi muda di kampung.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota Komisi I DPRK Mimika, Matius Uwe Yanengga, menilai perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kampung, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.
“Aspirasi masyarakat harus terus diperjuangkan secara aktif. Pemerintah kampung juga perlu terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat segera memperoleh perhatian,” ujar Matius.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRK Mimika, Anton Alom, mengaku prihatin setelah melihat langsung kondisi masyarakat yang berada di wilayah sekitar kawasan operasional PT Freeport Indonesia.
Rombongan Komisi I DPRK Mimika saat bertatap muka dengan masyarakat di Kampung Amamapre (Pulau Karaka) distrik Mimika Timur Jauh, Kamis (11/6/2026)/Foto : Istimewa
“Masyarakat yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan berhak mendapatkan perhatian yang memadai, baik dalam bentuk sarana ibadah, perumahan, maupun fasilitas publik lainnya. Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami suarakan dan perjuangkan melalui fungsi pengawasan DPRK,” kata Anton Alom.
Pada kesempatan yang sama, Ester Rika A. Komber mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program pembinaan olahraga yang sedang dikembangkan melalui KONI Mimika hingga ke tingkat kampung.
“Ke depan pembinaan olahraga akan diperluas hingga ke tingkat kampung dan distrik. Ini menjadi peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat olahraga melalui berbagai cabang yang tersedia,” ujar Ester.
Perlu diketahui, kunjungan kerja Komisi I DPRK Mimika di Mimika Timur Jauh menjadi bagian dari upaya DPRK untuk memastikan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir dan kampung-kampung terpencil dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Berbagai masukan selama kunjungan menjadi bahan pembahasan dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, tokoh kampung, serta para pemangku kepentingan terkait guna mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Mimika Timur Jauh. (tm1)
