Dolfin Beanal, Ketua Komisi II DPRK Mimika/Foto : husyen opa
TIMIKA, (taparemimika.com) – Anggota DPRK Mimika dari Fraksi Gerindra, Dolfin Beanal, mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika bersama aparat penegak hukum segera mengambil langkah serius untuk menangani konflik yang terjadi di Kwamki Lama. Untuk dapat mewujudkan terciptanya Kamtibmas, Pemda harus support aparat keamanan.
Dolfin yang merupakan anggota DPRK dari Dapil Kwamki Narama ini menegaskan situasi keamanan di wilayah tersebut telah menimbulkan trauma dan ketakutan di tengah masyarakat. Menurut dia, kekerasan yang terjadi juga mulai meluas hingga ke luar kawasan konflik.
“Ini bicara kemanusiaan, jadi tidak bisa kita biarkan dan tidak bisa kita lihat sebelah mata,” kata Dolfin saat diwawancara wartawan di Kantor DPRK Mimika di Jalan Cendrawasih Timika, pada Senin (24/8/2026).
Kata dia, pemerintah tidak boleh menunggu hingga situasi semakin sulit dikendalikan. Terlebih, kata dia, masyarakat di sekitar Kwamki Lama mulai merasa terancam dengan aksi kekerasan yang terus berulang.
Dolfin menyebut dalam beberapa hari terakhir telah terjadi sejumlah pembunuhan. Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan bahwa persoalan Kwamki Narama bukan lagi persoalan yang dapat ditangani secara biasa.
“Kalau hari ini tidak bisa dikontrol, besok-besok lebih gila lagi, lebih susah lagi untuk dikontrol,”keluhnya.
Ia meminta pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mendukung langkah-langkah pengamanan sekaligus penyelesaian konflik.
Menurut Dolfin, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi harus menjalankan pendekatan hukum dan kemanusiaan secara bersamaan.
Dolfin juga mengkritik pola penanganan pemerintah yang dinilai belum melibatkan DPRK Mimika secara resmi. Padahal, kata dia, DPRK merupakan representasi masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah terdampak konflik.
“Saya minta kepada pimpinan-pimpinan duduk bicara hal ini serius. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif duduk bersama dan cari solusi yang baik,” katanya.
Ia meminta Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong tidak hanya turun bersama tim pemerintah daerah, tetapi juga mengundang DPRK dalam pembahasan penanganan konflik.
Dolfin menegaskan DPRK siap mendukung upaya pemerintah untuk mengakhiri konflik. Namun, dukungan tersebut harus disertai langkah konkret dan penggunaan anggaran yang tepat untuk memperkuat keamanan serta menyelesaikan akar persoalan.
“Siapkan anggaran untuk support keamanan. Selesaikan, tuntaskan semua persoalan yang ada di sini. Tidak bisa hanya lihat-lihat, abaikan-abaikan,” ujarnya.
Dijelaskan, apabila konflik Kwamki Lama tidak segera ditangani, dampaknya dikhawatirkan meluas ke wilayah lain dan menimbulkan persoalan baru.
“Jangan lempar bola ini di kandang kita. Jangan tunggu-tunggu puncak sana. Ini di kandang kita yang terjadi. Semakin lama nanti kena orang,” kata Dolfin.
Dia menegaskan akan terus mendorong pemerintah agar segera mengambil tindakan konkret. Menurut Dolfin, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik tersebut. (tm1)
