TIMIKA, (taparemimika.com) – Sebentar lagi pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2026, sementara realisasi seluruh program dari berbagai OPD-OPD di lingkup Pemkab Mimika masih tersendat, karena lambatnya proses lelang Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan kerja Pokja.
Hal ini yang disoroti oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Simson Gujangge. Menurutnya, LPSE dan Pokja Pemilihan yang masih dinilai lambat dalam melakukan lelang harus segera dituntaskan sehingga dapat tercapai secara maksimal.
“Saat ini sudah memasuki pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2026, namun masih saja ada pekerjaan yang belum dilelang. Mohon segera dipercepat prosesnya termasuk pekerjaan-pekerjaan Penunjukan Langsung. Jangan tunda-tunda, karena ini sudah memasuki akhir tahun,”tegas Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Simson Gujangge kepada redaksi melalui pesan singkat Whatshap pada, Kamis (27/8/2026).
Ia mengaku, akibat keterlambatan proses lelang di LPSE dikhawatirkan tidak mencapai target yang diharapkan hingga penghujung tahun. Dirinya juga menyoroti soal program kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomis Khusus, ini harus segera dikejar agar dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat OAP.
“LPSE juga harus prioritaskan yang program penunjukkan langsung, termasuk program yang sumber dananya dari Otonomi Khusus. Tak boleh terlambat, sehingga dapat selesai tepat waktu,”ungkapnya.
Sebagai mitra LPSE, sebagai anggota dewan yang ada di Komisi IV DPRK Mimika juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dengan tujuan agar benar-benar dapat berjalan sesuai perencanaan.
“Kita ini dewan mitra dengan pemerintah termasuk LPSE, sehingga perlu saling mengingatkan dan mengawasi. Sehingga realisasi dan capaiannya bisa secara maksimal, apalagi saat ini telah memasuki akhir tahun anggaran,”pintanya. (tm1)
