Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Anton Bukaleng,S.Sos,M.Si/Foto : redaksi
TIMIKA, (taparemimika.com) – Telah menerima materi dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2025 (induk), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika memastikan DPRD Mimika akan mensahkan pada minggu depan
Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Anton Bukaleng,S.Sos,M.Si kepada wartawan saat diwawancarai di ruang kerjanya, di Kantor DPRD Mimika, Provinsi Papua pada, Jumat (1/11/2024).
“Pimpinan dan anggota Dewan sudah menerima materi dan dokuman KUA PPAS APBD Induk tahun 2025, dan akan mempelajari dan selanjutnya akan membahas bersama dengan eksekutif atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Banggar DPRD akan mulai pra pembahasan mulai Senin (4/11/2024) mendatang,”ungkap Anton Bukaleng.
Anton mengakui sudah berkoordinasi dengan TAPD Kabupaten Mimika untuk mulai membahas materi KUA PPAS bersama tim banggar DPRD, dan kemudian akan kembali ke Timika untuk menggelar Rapat Paripurna untuk disahkan.
“Kami optimis APBD Induk 2025 akan ditetapkan dalam minggu depan, kita usahakan dapat ditetapkan sebelum pelantikan anggota DPRD baru. Sehingga mereka tinggal melaksanakan dan melanjutkan pengawasan dengan program-program yang tertuang dalam KUA PPAS,”katanya.
Dijelaskan, untuk APBD Induk 2025 yang sudah kami terima dokumennya akan lebih teliti melihat uslan program yang akan dilaksanakan pada APBD Induk.
“Kami akan melihat secara baik, apakah program-program dari PD itu benar-benar sesuai kebutuhan masyarakata atau tidak. Kami harus pastikan materi usulan dari OPD benar-benar sesuai kebutuhan dilapangan, tidak boleh lagi asal-asalan seperti APBD sebelumnya,”tuturnya.
Karena itu, ia berharap agar pemerintah nantinya dapat melaksanakan dan merealisasikan APBD tahun 2025 yang berpihak dan demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan kabupaten Mimika.
“Jangan lagi ada program yang terkesan hanya menguntungkan pemangku kepentingan atau pejabat-pejabat tertentu, harus dirsakan oleh masyarakat Mimika,”katanya. (tm1)
