Anggota DPRK Mimika dari Partai Demokrat, Ester Rika Agustina Komber/Foto : husyen opa
TIMIKA,(taparemimika.com) – Fenomena yang selama ini terjadi didaerah pedalaman khususnya di pesisir dan dipegunungan di kabupaten Mimika persoalan pendidikan dan kesehatan masih saja menjadi polemik, mulai dari minimnya ASN-Honorer betah bertugas dikampung-kampung karena minimnya perhatian pemerintah untuk mendukung tugas-tugas para Guru dan Tenaga Kesehatan hingga legalitas atau status mereka dan sarana dan fasilitas penunjang lainnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mimika (DPRK) Kabupaten Mimika dari Partai Demokrat, Ester Rika Agustina Komber mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika perhatikan kesejahteraan tenaga honorer Guru dan kesehatan di Wilayah Pegunungan dan pesisir.
Hal ini ditegaskan Ester Komber kepada wartawan saat ditemui di Kantor DPRK Mimika, Kabupaten Mimika Papua Tengah pada Senin (17/2/2025).
Menurut Politisi muda dari Partai Demokrat ini, bahwa para Guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Pegunungan dan pesisir perlu adanya perhatian serius seperti sarana komunikasi, transportasi, perumahan termasuk SK atau legalitas mereka bagi sebagai tenaga honorer maupun PPPK.
Ia juga berharap Pemerintah daerah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan hak para tenaga Guru maupun Tenaga Kesehatan, sebab selama ini tidak betah ditempat tugas karena belum seimbang antara hak dan kewajiban.
“Ini perlu ada keseriusan dari Pemkab untuk memperhatikan agar mereka bisa betah di tempat tugas. Seperti fasilitas komunikasi sangat dibutuhkan tenaga guru dan Kesehatan di pedalaman yang bisa terus berkomunikasi dengan keluarga melalui komunikasi sehingga tidak harus selalu meninggalkan tempat tugas,” ujarnya.
Saya melihat teman teman (Guru dan tenaga kesehatan) yang bertugas di wilayah pedalaman dan pesisir memang perlu adanya perhatian serius.
“Bila fasilitas sudah terpenuhi, saya yakin mereka semua akan betah bertugas untuk melayani masyarakat yang ada di kampung-kampung. Jadi ini harus menjadi atensi bagi Pemerintah daerah melalui OPD tehnis,”ungkapnya. (tm1)
