Anggota DPRK Mimika dari Dapil 5 asal Partai Gerindra,Dolfin Beanal/Foto : husyen opa
TIMIKA,(taparemimika.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Partai Gerindra, Dolfin Beanal, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran perwakilan baik Pemerintah Daerah maupun perwakilan masyarakat adat atau lembaga adat dalam peresmian smelter PT Freeport Indonesia di Gresik.
Dolfin Beanal mengaku kecewa lantaran masyarakat adat sebagai pemilik negeri area pertambangan PT Freeport Indonesia tidak melibatkan lembaga adat atau perwakilan pemerintah kabupaten dan Provinsi serta DPRP Papua Tengah dan DPRK Mimika pada acara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sebagai anggota DPRK dan merupakan anak asli sangat kecewa berat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Itu berarti, kami sebagai anak Papua seperti anak tiri yang dibutuhkan saat tertentu, tapi ada momen yang kami tidak diperlukan,”keluh Dolfin Beanal anggota DPRK Mimika dari Partai Gerindra kepada wartawan di kantor DPRK Mimika, Rabu (19/3/2025).
Mengingat smelter merupakan bagian dari hasil pengolahan tambang yang ada di tanah Papua, maka Anggota DPRK Mimika, semestinya persemian tersebut harus melibatkan atau menghadirkan anak-anak pribumi, baik mewakili lembaga adat, Gubernur, Bupati, DPRK ataupun tokoh masyarakat sebagai pemilik hak ulayat.
Menurut Dolfin, tidak adanya undangan bagi tokoh adat, gubernur, maupun bupati dalam acara tersebut menunjukkan ketidak pedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat asli Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan Freeport di Tembagapura.
“Kami merasa seperti anak tirikaN, saat dibutuhkan, kami dipakai. Tetapi saat momen penting seperti ini, kami diabaikan. Saya sangat kecewa berat,”tuturnya.
Tidak hadirnya anak pribumi pada peresmian smelter itu menurutnya, patut diduga atas ulah oknum-oknum yang ada di PT Freeport Indonesia.
“Harusnya kami diundang, supaya kita dianggap dan merasa memiliki. Patut dicurigai ini karena ulah oknum-oknum di Freeport, karena mestinya Freeport tahu siapa-siapa yang harusnya diundang dan hadir di Gresik,” ujarnya.
Kader Gerindra ini mengaku, kecewa dan memohon kepada Presiden RI, Prabowo Subianto untuk melihat hal seperti ini secara serius.
“Saya kader Gerindra kecewa dengan hal ini. Kita tidak minta sesuatu, tapi kehadiran kita di sana sangat penting, karena kita ini merupakan korban permanen atas operasional tambang di Tembagapura,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun tidak meminta imbalan materi, tetapi kehadiran perwakilan dari Mimika dalam peresmian smelter tersebut adalah bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat pribumi yang selama ini terkena dampak langsung dari aktivitas pertambangan.
“Saya sendiri adalah korban permanen dari wilayah Tembagapura. Saya tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Seharusnya, Presiden mengundang pemerintah daerah atau perwakilan adat, karena itu adalah kebanggaan bagi kami sebagai anak-anak pribumi,” lanjutnya.
Ke depan, Dolfin meminta agar pemerintah pusat lebih memperhatikan masyarakat Papua dalam setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di tanah mereka.
Sebelumnya Smelter atau Pabrik Pemurnian Logam Mulia milik PT Freeport Indonesia yang berada dikawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik Jawa Timur, Senin (17/3/2025) diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tanpa dihadiri oleh Gubernur, Bupati, DPRP,DPRK,Lemasa dan masyarakat ada dimana Hasil SDA alam dikeruk. (opa)
