Anggota DPRK Mimika dari Partai Golkar yang juga nantinya adalah Ketua Definitif DPRK Mimika, Primus Natikapereyau/Foto : husyen opa
TIMIKA, (taparemimika.com) – Terkait peresmian Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/3/2025) lalu, mendapat sorotan dan protes dari masyarakat pemilik hak ulayat Amungme dan Kamoro (AMOR), yang tak melibatkan masyarakat adat di Kabupaten Mimika.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, mengungkapkan kekecewaannya terhadap peresmian smelter di Gresik yang tidak melibatkan perwakilan dari lembaga adat suku Komoro dan Amungme yang mendiami Kabupaten Mimika.
“Kemarin peresmian Smelter milik PT Freeport Indonesia di Gresik meninggalkan kesan yang kurang baik, kami merasa kecewa karena kami tidak dilibatkan sebagai pemerintah, tokoh adat,lembaga dan suku Asli Amungme dan Kamoro. Harusnya yang berkepentingan pemerintah pusat melihat hal ini, jangan sampai meninggalkan jejak yang kurang pas. Paling tidak ada pengahargaan untuk kami sebagai pemilik dari Sumber Daya Alam yang telah dikeruk,”keluh anggota DPRK Mimika dari Fraksi Partai Golkar kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).
Primus menuturkan, dalam peresmian Smelter di Gresik itu paling tidak masyarakat Amungme dan Kamoro diundanga untuk hadir menyaksikan kegiatan tersebut, karena hasil sumber daya alam dari Mimika itu yang diolah di Gresik.
“Bukan memberikan uang kepada mereka, tapi paling tidak diundang disana ikut hadir menyaksikan bahwa inilah hasil dari Papua yang di Produksi Freeport, dan diolah di Gresik. Terus terang kami kecewa,”ungkap Primus.
Hasil yang dikeruk dari Papua atau Mimika diolah di Gresik itu ada emas dan tambang yang jumlahnya tidak sama sekali diketahui oleh pemilik wilayah yang hasilnya terlah dibawa keluar Mimika.
“Emas atau tembaga yang jumlahnya hanya kami dengar melalui berita saja, diolah disana dan kami tidak tahu besarannya berapa. Emas berapa, tembaga berapa. Tapi besaran dari yang didapat saat ini memang ada, tapi tidak sebanding apa yang dikeruk oleh Freeport Indonesia di Mimika,”keluhanya.
Masih kata, keberadaan PT Freeport Indonesia yang telah lama beroperasi di Mimika dengan mengeksploitasi sumber daya emas dan tembaga seharusnya lebih menghargai masyarakat lokal yang memiliki keterkaitan langsung dengan sumber daya tersebut.
Sementara anggota DPRK dari Daerah Pemilihan Tembagapura, Dolfin Beanal juga mengeluhkan hal yang sama. Dolfin meminta agar pemerintah pusat lebih memperhatikan masyarakat Papua dalam setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di tanah mereka.
“Jangan sepelekan anak-anak pribumi. Karena kami disini sebagai anak negeri sama sekali tidak dilibatkan. Tolong hal ini menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto dan PT Freeport Indonesia,” tegasnya.(tm1)
