Foto bersama Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dengan Pimpinan dan anggota DPRK Mimika usai menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang III dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRK Terhadap Pidato Pengantar Nota Keuangan APBD Perubahan 2025, Kamis (21/8/2025) /Foto : redaksi
TIMIKA, (taparemimika.com) – Apresiasi, saran, harapan dan masukan disampaikan oleh delapan fraksi DPRK Mimika dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika , tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranoerda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) kabupaten Mimika tahun anggaran 2025, pada Kamis (21/8/2025).
Rapat Paripurna II Masa sidang III dipimpin oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Adri Akkas, Wakil Ketua III Ester Tsenawatme dan dihadiri oleh 30 anggota dewan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, serta para pimpinan Forkopimda dan undangan lainnya.
Delapan fraksi fraksi di DPRK Mimika yang menyampaikan pandangan umumnya terhadap pidato Pengantar Nota Keuangan Pemerintah Daerah APBD Perubahan 2025 diantaranya, Fraksi Golkar yang disampaikan oleh H. Iwan Anwar,SH, MH, disusul Fraksi PKB disampaikan oleh Benyamin Sarira, Fraksi PDI Perjuangan Adrian Andhika Thie.
Fraksi Demokrat disampaikan oleh Ketua Fraksinya, Dessy Putrika Rosa Rante, Fraksi Gerindra oleh Elinus B Mom, Fraksi Eme Neme Yauware disampaikan oleh Hj. Rampeyani, Fraksi Rakyat Bersatu disampaikan melalui Ketua Fraksinya Herman Gafur dan pandangan umum paling akhir adalah Kelompok Khusus yang disampaikan oleh Abrian Katagame.
Pandangan Umum Fraksi Golkar H. Iwan Anwar, SH, MH menyampaikan apresiasi kepada Bupati Mimika yang telah memberikan kepercayaan kepada putra Kamoro Abraham Kateyau sebagai Plt Sekda Mimika, dan mengapresiasi TAPD Mimika yang telah berhasil menyusun KUPA /PPAS Perubahan tahun 2025
“Ikut membahas APBD Perubahan 2025 bersama eksekutif Kami susun sebagai betul tanggujwwab dan fungsi kontrol dari lembaga legislatif , ingin memastikan pembahasan telah melalui mekanisme dan memastikan OPD IpD benar benar mencerminkan azas manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan mendukung pembangunan pemerintah daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga mendesak agar persoalan tapal batas yang belum selesai dengan kabupaten lainnya untuk segera diselesaikan, dan juga pemerintah dapat memberikan perhatian di wilayah wilayah yang sering ingin dicaplok kabupaten lain, karena itu pemerintah harus hadir dan melayani secara maksimal.
Benyamin Sarira sebagai juru bicara Fraksi PKB mengaku materi APBD Perubahan 2025 yang sedang dibahas saat ini telah melalui mekanisme pra pembahasan dan sudah sepakat dengan juga ditanda tangani kesepakatan bersama, namun Fraksi PKB berharap dalam pelaksanaan hanya harus memastikan apakah alokasi anggaran sudah selaras dengan program yang diamanatkan dari APBD Induk dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Fraksi PKB berharap agar target pendapatan daerah agar dapat di optimalkan melalui potensi sumber sumber pendapatan yang bisa menghasilkan untuk mendongkrak Pendaptan Aslu Daerah,”pinta Benyamin Sarira.
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum fraksinya yang disampaikan oleh Adrian Andhika Thie, mengapresiasi capaian 100 hari kerja pemerintah kabupaten Mimika dibawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Emanuel Kemong yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang membuktikan bahwa dua pemimpin ini benar benar berpihak kepada rakyat.
“Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi berbagai terobosan dan capaian kinerja pemerintahan John Rettob – Emanuel Kemong dalam hal menata reformasi birokrasi, demi menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berwibawa,”ungkap Adrian Thie.
Dessy Putrika Rosa Rante yang menyampaikan pandangan umum Fraksi Demokrat berharap agar APBD Perubahan 2025 yang tengah dibahas bersama tidak bersifat formalitas saja namun dapat benar benar diimplementasikan dengan maksimal melalui program dari OPD OPD yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Mimika, dan menolak anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan seremonial belaka.
“Fraksi Demokrat menolak untuk anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bersifat kegiatan seremonial saja, anggaran yang ada di APBD Perubahan 2025 benar-benar bermanfaat demi mensejahterakan masyarakat Mimika,”pinta Dessy Putrika.
Sedangkan Fraksi Gerindra dalam pandangan umum fraksinya tidak membacakan seluruh pandangan yang tercatat dan hanya mendorong agar pemerintah daerah lebih memberikan kesempatan kepada Pengusaha Orang Aslu Papua dan lebih khusus kepada Pengusaha Asli Suku Amungme dan Kamoro untuk mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan proyek proyek sebagai bentuk memberdayakan pengusaha pengusaha lokal.
Fraksi Gerindra juga mendesak agar pemerintah daerah memanfaatkan sisa waktu empat bulan sebelum tutup tahun untuk mempercepat pengerjaan pengerjaan fisik, begitu juga dengan program rumah layak huni bagi OAP untuk lebih tepat sasaran serta memaksimalkan sumber sumber penghasilan melalui pajak dan retribusi.
Fraksi Eme Neme Yauware dalam pandangan umum fraksinya yang disampaikan Hj Ranmmorani Rachman, mendorong peningkatan PAD dari berbagai sektor seperti dinas dari Dinas Perikanan dari lokasi pelelangan ikan bagi kapal kapal dari luar Mimika.
“Fraksi Eme Neme Yauware mengapresiasi langkah Bupati Mimika untuk menghidupkan pesta budaya bakau sekaligus dalam rangka perayaan emas Distrik Mapurujaya ke 50 tahun dengan melibatkan sejumlah distrik di Kabupaten Mimika,”ungkap Hj. Rampeani.
Fraksi Rakyat Bersatu melalui Herman Gafur dalam pandangan umumnya mengapresiasi pemerintah daerah yang memberi perhatian dan keseriusan dalam dunia pendidikan khususnya bagi sekolah sekolah swasta dan yayasan dan tidak membeda bedakan antara sekolah swasta atau negeri.
“Apresiasi kepada semua OPD OPD yang telah melakukan penyesuaian program pada skala prioritas secara rasional dengan disesuaikan visi misi Bupati – Wakil Bupati 2025-2030,”sebut Herman Gafur.
Sementara Fraksi Kelompok Khusus, Abrian Katagame yang paling akhir menyampaikan pandangan umum fraksinya, mengapresiasi tercapainya kesepakatan bersama pembahasan APBD Perubahan 2025 dalam penjabarannya terlalu melalu proses dan mekanisme, sehingga tercipta hubungan harmonis antara Eksekutif dan legislatif.
“Kelompok Khusus akan berjalan bersama pemerintah dan mendukung seluruh program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Fraksi Kelompok khusus memandang perlu mencermati agar anggaran yang diusulkan benar benar tepat sasaran dan efisien demi pemenuhan kebutuhan masyarakat,”ungkapnya.
Sesuai agenda DPRK Mimika, rapat paripurna III masa Sidang III dengan agenda jawaban Pemerintah terhadap Pandangan umum Fraksi fraksi dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Kamis (21/8/2025) malam ini pukul 19.00 WIT. (tm1)
