Suasana RDP Komisi III DPRK Mimika dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Dinas Sosial (Dinsos), Kantor Pos, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang berlangsung di Ruang Serba Guna Kantor DPRK Mimika, pada Kamis (18/9/2025)./Foto :
TIMIKA,(taparemimika.com) – Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam kegiatan Hearing Tahap ke II dengan Lima mitra kerja demi mendorong terciptanya sinergitas antar lembaga, lebih khusus kegiata-kegiatan kemanusiaan yang terjadi di kabupaten Mimika.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Dinas Sosial (Dinsos), Kantor Pos, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang berlangsung di Ruang Serba Guna Kantor DPRK Mimika, pada Kamis (18/9/2025).
Kegiatan hearing yang dikemas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III, Herman Gafur SE didampingi Wakil Ketua Komisi, Adolf Omaleng,Sekretaris Komisi, Herman Tangke Pare, ST, dan anggota lainnya, yakni, Rampeani Rachamn, S.Pd, Yan Pieterson Laly,ST. Dan dihadiri masing masing pimpinan dan staf dari masing masing instansi.
Ketua Komisi III DPRK, Herman Gafur usai memimpin rapat kepada wartawan menyampaikan, pertemuan hari ini untuk mendorong sinergitas antar lembaga yang ada bukan cuman horisontal tetapi juga vertikal.
“Hari ini sesungguhnya lebih kepada bidang-bidang sosial dan kemanusiaan, kita ajak untuk rapat. Kenapa ada Basarnas, Statistik, Dinsos, Kantor Pos dan BPBD, karena kita bicara kemanusiaan ini selalu dengan Bantuan Sosial (Bansos),”sebutnya.
Bansos ini kalau berbicara tentang tepat sasaran, kata Herman, berarti harus sesuai dengan data.
“Ini yang kita dorong agar ada satu pendekatan yang sama, komitmen yang sama, supaya bagaimana OPD-OPD sosial kemanusiaan ini lebih dimaksimalkan secara sesungguhnya,”tegasnya.
Ia mengungkapkan, dalam pertemuan ini Komisi III mendapati lembaga kemanusiaan walaupun vertikal yakni Basarnas tidak mendapatkan hibah sejak bulan Juli 2025.
“Keluhannya bawa operasional mereka dari bulan Juli sudah tidak ada, ini jadi ironi, kenapa mereka ini ada di kita punya daerah yang hampir semua kegiatan-kegiatan menyelamatkan orang hilang, bencana merekalah garda terdepan,”ujarnya.
Dengan demikian, Komisi III kata Herman, berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat mempertimbangkan memberikan perhatian kepada Basarnas.
“Ini supaya Basarnas dapat memaksimalkan kinerja mereka atau usaha mereka dalam rangka merespon keluhan masyarakat di Mimika,”ungkapnya.
Kemudian, kata Herman, terkait persoalan bantuan-bantuan dilapangan yang tidak tepat sasaran karena data tidak valid.
“Jadi tolong divalidasi, kita berharap sebelum di distribusikan bantuan validasi data sudah otentik atau belum supaya tepat sasaran, karena semua masyarakat kita ini berharap kehadiran pemerintah tapi sebaik apapun Bupati dan Wakil Bupati berusaha tapi data kita dilapangan tidak valid pasti ada kekacauan dari masyarakat,” harapnya.
Ia berharap Dinsos, BPBD dan lembaga vertikal ini bagaimana dapat menyamakan persepsi agar berhubungan dengan data, supaya sentuhan pemerintah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kita juga berharap pemda memiliki sumber data sendiri khususnya untuk kemiskinan ekstrim ini, supaya betul-betul kita bisa urai dan bisa mengambil langka-langka tepat dengan solusi yang tepat, sehingga kemiskinan ekstrim yang ada di Mimika tidak ada lagi,” tambah Herman.
Dari BPBD, kata Herman, menyampaikan terkait insprastruktur atau sarana-prasarana pendukung, oleh karena itu, Komisi III berkomitmen supaya bagaimana rencana kerja (renja) tahun 2026 di inventaris pengusulannya betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang ada. (tm1)
![](http://taparemimika.com/wp-content/uploads/2025/09/iklan-pkk-evi.jpegalt="")
