Kuota Penerimaan 80 Persen CASN Khusus AMOR, Komisi I DPRK Mimika Siap Mengawal Ketat Proses Perekrutan  

Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan,SH

TIMIKA,(taparemimika.com) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika mengapresiasi kebijakan afirmasi terkait penerimaan kuota CPNS berjumlah 219 tahun 2025 khusus putra putri Amungme dan Kamoro (AMOR) sebesar 80 persen, Komisi I DPRK Mimika menegaskan Siap mengawasi pelaksanaan penerimaan tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan mengatakan, kuota CPNS yang akan dibuka tahun ini merupakan sisa dari formasi tahun 2021 sebanyak 270 kursi, dari jumlah itu, sebanyak 80 persen akan diperuntukkan bagi putra-putri Amungme dan Kamoro, 10 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) lainnya, serta 10 persen bagi warga yang lahir dan besar di Timika.

“Ini adalah bentuk perhatian dan komitmen Bupati serta Wakil Bupati Mimika dalam menjawab tuntutan masyarakat, khususnya anak-anak Amungme dan Kamoro yang selama ini memperjuangkan adanya kuota khusus,” ungkap Alfian di Kantor DPRK Mimika, Senin (22/9/2025).

Alfian menjelaskan, saat ini tahapan teknis sedang digodok oleh BKN Provinsi Papua, dan dalam waktu dekat akan dilakukan simulasi dan pembekalan agar para calon peserta lebih siap mengikuti seleksi resmi ketika dibuka secara nasional.

Komisi I DPRK Mimika juga akan melakukan pengawasan untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan sesuai dengan yang diharapkan.

“Kami sudah menekankan kepada BKPSDM agar benar-benar menjaga integritas pelaksanaan ini. Kuota afirmasi harus diberikan sesuai peruntukannya, tidak boleh ada titipan atau permainan,” tegasnya.

Selain itu, untuk melaksanakan penerimaan tersebut, Pemkab Mimika juga sedang menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan afirmasi tersebut.

Hal ini penting karena undang-undang otonomi khusus hanya mengatur afirmasi bagi OAP secara umum, sehingga untuk porsi khusus bagi Amungme dan Kamoro diperlukan regulasi daerah.

“Dengan adanya Perbup, kebijakan afirmasi ini memiliki landasan hukum yang kuat sehingga benar-benar berpihak kepada masyarakat asli Mimika,” tambah Alfian. (tm1)