TIMIKA,(taparemimika.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika Daerah Pemilihan (Dapil) III, Adrian Andhika Thie, Sst.Par, melaksanakan Reses Tahap III Tahun 2025 bersama masyarakat di RT 15, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Minggu (14/12/2025). Kegiatan tersebut dihadiri pemuda-pemudi setempat, masyarakat, pendamping Sekretariat DPRK Mimika, serta pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Mimika.
Adrian Thie mengatakan, reses merupakan kewajiban anggota DPRK untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing.
“Ini adalah tanggung jawab saya sebagai anggota DPRK yang lahir dari dapil III,untuk menjaring aspirasi, mendengarkan langsung keluh kesah masyarakat,”ungkapnya.
Setiap usul saran dan masukan dari warga (konsituen) untuk membangun Kabupaten Mimika yang lebih maju kedepan tentu menjadi harapan kita bersama,dan kami (DPRK) siap mengawal berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Dalam dialog berlangsung, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi dari berbagai bidang.
Di bidang pendidikan, Warga Samuel berharap tidak ada diskriminasi terhadap sekolah swasta atau yayasan. Ia meminta pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap sekolah yayasan, termasuk rehabilitasi sarana dan prasarana.
Selain itu, masih menurut Samuel, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Mimika dinilai belum kondusif, sehingga diharapkan adanya patroli rutin untuk menciptakan rasa aman bagi warga.
Sementara warga lainnya, Simon berharap kesetian ASN pada tempat tugas yang ditempatkan. Ia juga menyoroti pelayanan pendidikan yang dinilai kurang efektif terhadap siswa. Sebab, siswa siswai sekarang terus dinaikan kelas tanpa mengukur kemampuan siswa itu sendiri.
Serahkan Bantuan Bama kepada salah satu pemuda/Foto : istimewa
Di bidang ekonomi dan pembangunan, warga lain, Jimy R menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie yang selalu aktif menyuarakan kepentingan masyarakat.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendatangkan investor, khususnya di sektor pariwisata, untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengembangkan sektor UMKM, pertanian, dan peternakan. Serta pembangunan daerah perlu lebih difokuskan dari kampung ke kota sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati saat ini.
Selain itu, warga juga menyinggung isu eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Mimika yang dinilai perlu mendapat pengawasan dan regulasi yang berpihak pada masyarakat lokal.
Pada kesempatan tersebut, ada usulan tambahan untuk bidang pemerintahan. Jenies mengusulkan pemekaran distrik di wilayah pegunungan agar pelayanan pemerintahan lebih efektif dan merata.
Sementara, warga lainnya Yansen Boyao menyampaikan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), dengan penekanan pada kesiapan regulasi serta persentase SDM Orang Asli Papua (OAP) yang akan ditempatkan di DOB baru.
Warga lainnya, Samuel T mendorong agar Pemerintah daerah lebih fokus untuk mendukung sekolah-sekolah swasta dan yayasan yang dilindungi dengan Otsus, sebab selama ini terkesan ada diskriminasi terhadap sekolah-sekolah yayasan di kabupaten Mimika.
Menanggapi aspirasi tersebut, Adrian Thie menjelaskan bahwa, untuk bidang pendidikan, Ia menyebut sekolah swasta/yayasan merupakan motor penggerak pendidikan di Kabupaten Mimika,sehingga dirinya berkomitmen untuk menyampaikan kepada komisi yang membidangi pendidikan, dan siap menyampikan lewat pandangan pandangan fraksi.
“Dengan postur APBD yang besar, kita berharap pendidikan gratis tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta,”ujarnya.
Ia juga menyebutkan persoalan zonasi sekolah masih perlu dibenahi serta menegaskan bahwa rehabilitasi sekolah yayasan menjadi catatan penting DPRK untuk diperjuangkan.
Terkait kamtibmas, Adrian menekankan perlunya kerja sama seluruh pemangku kepentingan, terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, agar situasi tetap aman dan kondusif.
Di sektor ekonomi, Adrian mendorong diversifikasi usaha agar Mimika tidak hanya bergantung pada salah satu sektor saja tetapi sektor lainpun perlu jadi perhatian bersama kedepan.
“Kami berharap ke depan ada peningkatan opsi usaha lain seperti pertanian, peternakan, dan penguatan UMKM,”ujarnya.
Untuk usulan pemekaran wilayah saat ini masih dalam tahap kajian dan membutuhkan ketelitianan agar tidak menimbulkan hal hal yang tidak kita inginkan bersama pada waktu waktu yang akan datang, dan dirinya siap menyampaikan kepada komisi yang membidangi.
Ia juga menambahkan terkait pelayanan publik di wilayah pedalaman, Adrian menyatakan DPRK akan menjalankan fungsi pengawasan, sementara pelaksanaan teknis ada pada pemerintah yang menjadi kewenangan. (tm1)
