Warga masyarakat Mimika yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Jila (SPJ) melakukan aksi demo ke Kantor DPRK Mimika , Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Rabu (17/12/2025)./Foto : redaksi
TIMIKA, (taparemimika.com) – Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Jila (SPJ) melakukan aksi demo ke Kantor DPRK Mimika , Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Rabu (17/12/2025).
Dalam aksi demo tersebut massa mendesak agar Presiden RI, Prabowo Subianto segera menarik militer organik dan non organik dari Distrik Jila. Hal ini menurut mereka hingga saat ini masyarakat di Jila hidup dalam ketakutan dan mengungsi ke ibu kota Distrik.
Selain itu massa juga menyampaikan tujuh (7) tuntutan ke DPRK Mimika, diantaranya :
1.Presiden Republik Indonesia segera tarik Militer dari distrik Jila.
2. Komnas HAM Republik Indonesia segera datang di distrik Jila.
3. Kami masyarakat Amugme menuntut dengan tegas, segerah cabut pemetaan zona merah di seluruh wilayah adat Amungsa dari Jigimugi Sampai Jelamatagal.
4. Negara wajib menjamin hak asasi masyarakat sipil.
5. Militer wajib menjalankan Hukum-Humaniter.
6. Pemerintah Kabupaten Mimika segera, ciptakan suasana damai di Jila agar rakyat bisa mengikuti perayaan Natal dan Tahun Baru dalam suasana damai.
7. DPRK Kabupaten Mimika segera bentuk Pansus kemanusiaan khususnya di Distrik Jila.
Seusai melakukan aksi, Eli Dolame saat ditemui menegaskan agar militer organik dan non organik segera ditarik, mengingat hingga saat ini masyarakat di Jila hidup dalam ketakutan dan mengungsi ke ibu kota Distrik.
“Kami lakukan aksi hari ini supaya segera tarik militer organik dan non organik dari Jila. Militer jalankan operasi di Distrik Jila itu tidak sesuai SOP, akan tetapi malah membuat masyarakat trauma,” ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Fransisca Pinimet selaku aktivitas HAM, agar Presiden Prabowo Subianto segera tarik militer organik dan non organik dari Jila.
“Kehadiran militer membuat ketakutan,sehingga seluruh warga harus melarikan diri ke hutan, bahkan 10 warga hingga saat ini belum ditemukan,”ujarnya.
Menyikapi hal tersebut Ketua Komisi II, Dolfin Beanal dengan didampingi sejumlah anggota DPRK lainnya menyatakan siap mengawal aspirasi yang telah disampaikan dan mendorong pembentukan pansus dan berkolaborasi dengan Pansus kemanusiaan Provinsi Papua Tengah.
“Pansus ini juga akan diupayakan agar melibatkan TNI-Polri,”pungkasnya. (tm1)
