![](http://taparemimika.com/wp-content/uploads/2026/01/iklan-pdip.jpg")
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri/Foto : Dok PDI Perjuangan
JAKARTA,(taparemimika.com) –Rakernas I PDIP resmi ditutup yang menghasilkan 21 poin rekomendasi. Salah satu rekomendasi penting adalah pada poin nomor 14, Dimana PDIP menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun.
Selain itu, Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Keputusan itu diambil dalam Rakernas I PDIP, di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). Hasil rakernas dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham.
“Rakernas I Partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan Rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia,” kata Jamaluddin.
PDIP menilai peningkatan kualitas demokrasi Indonesia hanya dapat dilakukan dengan fungsi kontrol dan penyeimbang. Jamaluddin mengatakan penyeimbang dilakukan secara kritis dan efektif.
“Rakernas I Partai menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) secara kritis dan efektif melalui pelembagaan partai politik, perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD NRI 1945,” ujarnya.
Selain itu, PDIP juga menegaskan komitmen memperkokoh kedaulatan politik nasional, berkepribadian dalam kebudayaan dan menolak segala bentuk tekanan hingga dominasi kekuatan asing. PDIP juga mendesak pemerintah untuk tegas menolak pelanggaran kedaulatan negara.
PDIP mendorong semua pihak untuk mencegah tumbuhnya praktik otoritarian populis. Namun, tetap dengan menjaga dan menegakkan cita-cita Reformasi.
“Mendorong seluruh elemen bangsa untuk mencegah lahirnya otoritarian populis dengan menjaga cita-cita reformasi, khususnya dalam pelembagaan kedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penguatan peran pers yang bebas dan perlindungan suara-suara kritis masyarakat sipil dari kriminalisasi politik hukum, penegakan supremasi hukum,” ujarnya.
“Termasuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara adil dan bermatabat; penguatan pelembagaan partai politik; penyelengaraan pemilu yang jujur dan adil; serta menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara dari ancaman luar dan Polri sebagai alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban dalam negeri, sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya,” sambung dia.
Penolakan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri saat pidato dalam penutupan Rakernas di Ancol, Senin (12/1/2026).
Megawati mengatakan, wacana pilkada melalui DPRD bukan hanya kemunduran demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, partai berlambang kepala banteng tersebut menolak pilkada dilakukan melalui DPRD.
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” kata Megawati, Senin.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan capaian penting serta hasil dari perjuangan rakyat dalam mewujudkan demokratisasi pascareformasi. Ia menjelaskan, mekanisme itu lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan.(tm1)
