TIMIKA, (taparemimika.com) – Setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keluhan tunggakan dan retribusi kios dan lapak serta bangunan pembohong tambahan beberapa waktu lalu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika pada Kamis (12/2/2026) meninjau langsung dan berdiskusi dengan para pedagang Pasar Sentral Timika, Timika, Kabupaten Mimika Papua Tengah.
Rombongan Komisi II DPRK Mimika dipimpina langsung oleh Mariunus Tandiseno selaku Wakil Ketua Komisi, Adrian Andhika Thie sebagai Sekretaris komisi II, bersama anggota Dewan lainnya, Luther Beanal, Merry Pongutan,dan Billianus Zoani.
Dalam kunjungan kerja meninjau dan berdiskusi dengan para pedagang di Pasar Sentral Timika, sempat terjadi ketegangan antara pedagang dan Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terkait tarik ulur soal tambahan kios bagian depan dan tarif retribusi.
Karena mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat adanya kesalahan pahaman, Komisi II DPRK Mimika akhirnya mengadakan pertemuan dengan kedua pihak terbelah. Dan setelah difasilitasi dewan, akhirnya kedua pihak sepakat untuk mematuhi kesepakatan dan mencari solusi agar Pasar Sentral ditata ulang pedagang sesuai dengan peruntukkannya.
Dalam pertemuan antara pedagang dan pengelola Pasar Sentral yang difasilitasi Komisi II DPRK Mimika, akhirnya kedua pihak sepakat untuk beberapa hal, diantaranya, konteks kanopi tambahan didepan kios menjadi tanggungan pedagang, tunggakan retribusi akan dicarikan solusi untuk pelunasan, pemrosesan ulang los dan lapak, dan pedagang yang belum mendapatkan lapak akan diupayakan untuk bisa digunakan Blok A1 dan A2 bila pemilik kios tidak ingin lagi berjualan.
Wakil Ketua Komisi II DPRK Mimika, Mariunus Tandiseno menyarankan agar pedagang dan Pengelola Pasar untuk sama-sama mematuhi kesepakatan untuk ukuran lapak dan kios dikembalikan keawal, retribusi los yang dinilai anggotaatkan pedagang untuk bisa dicarikan solusi tidak sampai peminjaman, dan bagaimana pengaturan dan berinovasi guna meningkatkan pengunjung, sehingga pedagang bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang baik.
Suasana Pertemuan Komisi II DPRK Mimika dengan Disperindag bersama Pedagang Pasar Sentral/Foto : redaksi
“Terkait keamanan Pasar Sentral nanti kami dewan coba koordinasikan dengan Disperindag, Pasar-pasar Ilegal yang ada diluar Pasar Sentral agar disatukan ke Pasar Sentral, mempermudah akses warga untuk bisa lebih senang berbelanja di Pasar Sentral. Inovasi itu meliputi menata los, kebersihan menjaga dan mengaktifkan semua los atau Blok yang kosong, sehingga Pasar Sentral semakin ramai,” ungkap Mariunus Tandiseno.
Menurut Tandiseno, bila Pasar Sentral Timika ini ditata dan dikelola secara baik pasti pengunjung atau pembeli akan meningkat, sehingga persoalan retribusi atau pajak bukan menjadi persoalan bagi pedagang untuk membayar seca rutin.
“Bila Pasar Sentral ini ditata dan dikelola secara baik, seperti difungsikan secara Baik Terminal Angkutan, Kebersihan terjaga, fasilitas pendukung tersedia, secara otomatis pengunjung akan meningkat. Dengan pengunjung meningkat, maka yang pasti keuntungan pedagang meningkat. Dijamin pedagang tidak akan menunggak pajak atau retribusi pasar,”terangnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi II DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie, bahwa tata Kelola Pasar Sentral ini harus ada ketegasan tentang standar ukuran lapak dan kios harus dikembalikan keawal, yaitu dengan mematuhi aturan yang sudah ada dari Disperindag. Begitu juga dengan kondisi yang dikeluhkan pedagang soal minimalnya pengunjung berimbas kepada penghasilan pedagang, harus juga menjadi perhatian pemerintah melalui OPD tehnis.
“Saya mengusulkan agar pihak-pihak terkait untuk duduk bersama untuk memastikan persoalan sewa sewa lapak dan kios ini dapat tertibkan. Termasuk bagaimana cara untuk bisa membuat ketegasan terkait pasar-pasar ilegal yang tersebar di beberapa tempat di Timika untuk disatukan ke Pasar Sentral, dengan pedagang yang disatukan maka tidak ada pilihan warga lain akan datang berbelanja di pasar Sentral,”tegas Adrian Andhika Thie.
Dirinya juga berharap agar pedagang benar-benar menjalakan usahanya dengan tidak mengubah wajah Pasar Sentral semaunya, karena pengelolaan Pasar Sentral ini juga ada aturan yang dibuat pemerintah untuk harus dipatuhi.
Rombongan Komisi II DPRK Mimika saat menemui pedagang Pasar Sentral Timika/Foto : redaksi
“Pedagang juga harus ada keterbukaan terkait sewa sewa dengan pemiliknya, sehingga pedagang tidak diberatkan dengan tunggakan tarif retribusi akibat terjadinya praktik sewa diatas sewa. Saya berharap pedagang juga harus punya komitmen untuk mendukung OPD dalam upaya membuat Pasar Sentral semakin baik, agar pedagang juga bisa mendapatkabn penghasilan yang sesuai harapan,”pesannya.
Sementara Sekretaris Disperindag Kabupaten Mimika, Nitha Bala menegaskan pedagang merupakan mitra dari pemerintah dalam hal ini Disperindag yang memiliki komitmen sama yaitu bagaimana pengelolaan Pasar Sentral Timika bisa semakin baik.
“Disperindag dan Pedagang ini sesungguhnya adalah mitra, sehingga harus sama-sama mendukung dalam hal bagaimana pengelolaan Pasar Sentral ini bisa lebih baik. Jika ada masalah, mari kita sama-sama mencarikan solusi. Kita tidak harus saling menyalahkan, kita mencari solusi dan sepaham untuk menjadikan Pasar Sentral satu-satunya pilihan untuk warga datang berbelanja. Terkait soal pengamanan, kami masih menunggu pemberian DPA untuk kita programkan kembali soal pengamnan di Pasar Sentral,”pungkasnya.
Ny Ridwan salah satu pedagang Blok A1 menuturkan, bahwa Pasar Sentral ini membutuhkan pengaturan secara menyeluruh, lebih khusus los dan lapak yang masih kosong segera terisi dan difungsikan.
“Ini banyak kios dan los yang sudah bertahun-tahun tidak ditempati, Disperindag harus tegas kepada pemilik kios. Tanyakan kepada mereka, apakah masih mau berjualan atau tidak. Kalau sudah tidak mau mendingan diisi oleh pedagang lain. Sangat miris kondisi saat ini, Pasar Sentral sepi pengunjung. Banyak Pedagang gulung karena penghasilan menurun sementara dikejar dengan kredit di bank,”keluhnya . (tm1)
