Suasan Pertemuan Heraing Rombongan Komisi A DPRD Mimika dengan Kepala BKPSDM Mimika, Evert Hindom dan Staff usai menggelar Hearing di kantor BKPSDM Mimika, Senin (29/7/2024)/Foto : redaksi
TIMIKA,(taparemimika.com) – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika yang membidangi Pemerintahan, Hukum saat menggelar Hearing dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika, pada Senin (29/7/2024) Mimika, mendorong agar rencana program yang pernah sudah diusulkan berupa pendirian Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Outbound untuk mendidik para ASN baik di lingkup Pemkab Mimika maupun Pemkab yang ada sekitar wilayah Papua dapat mendatangkan Pendapat Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Hearing Komisi A DPRD Mimika dengan BKPSDM Kabupaten Mimika yang diselenggarakan di ruang pertemuan kantor BKPSDM pada, Senin (29/7/2024) siang tadi.
Komisi A DPRD Mimika yang dipimpin oleh Ketua Komisi A, Nathaniel Murip, didampingi Sekretaris Komisi A, Reddy Wijaya bersama anggota Komisi A lainnya, H. Iwam Anwar dan Thobias Albert Maturbongs. Sedangkan BKPSDM di hadiri langsung oleh Kepala Badan, Evert Hindom, didampingi oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur, Yulianus Pinimet, Kasubag SDM, Betty Suebu, Kasubag Kepegawaian Regina Sedia dam Kasubag Pembinaan BKPSDM Mimika bersama sejumlah staff dan ASN.
Dalam pertemuan Hearing tersebut, salah satu topik yang menjadi atensi Komisi A adalah program yang pernah diusulkan oleh BKPSDM yaitu pendirian Diklat untuk pendidikan dan pelatihsn bagi PNS sekaligus tempat penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang bukan saja diperuntukkan bagi PNS dilingkup Pemkab Mimika, akan tetapi bisa dipergunakan oleh Pemkab atau Pemprov lainnya di Papua, yang pada ujungnya dapat menghasilkan Pendapat Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Komisi A DPRD Mimika, Reddy Wijaya berharap kepada Kepala BKPSDM Mimika bersama jajarannya untuk tetap mendorong usulan pembangunan Diklat untuk melatih dan mendidik Calon maupun ASN yang melakukan prajabatan atau mengikuti jenjang Pelatihan Kepemimpinan Tingkat (PIM) III dan IV serta membangun tempat Outbound.
Tentunya dengan adanya diklat atau lokasi Oubtound ini, akan dapat mendatangkan Income bagi daerah.
“Karena sudah ada perencanaan pembangunan Diklat dan Outbound dari pimpinan sebelumnya sangat baik untuk bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah (income), yang bukan saja untuk kepentingan kabupaten Mimika. Namun Diklat atau lokasi Outbound tersebut bisa digunakan oleh kabupaten atau provinsi lain yang ada di Papua, hal ini pasti mendatangkan pendapatan bagi Mimika. Mohon perencanaan yang sudah pernah diusulkan itu dapat dilanjutkan,”sebut Reddy Wijaya.
Lanjut kata Reddy Wijaya, karena sudah pernah diajukan dan progress berupa timbunan sudah terakomodir, sehingga diharapkan usulan ini tetap dilanjutkan.
“Komisi A tentunya dapat mendorong hal ini bila diusulkan nantinya, masterplandnya sudah ada segera diajukan. Prinsipnya Komisi A yang akan memerjuangkan dan mendorong usulan tersebut, karena usulan atau program prioritas itu adalah program yang dapat mendatangkan pendapatan bagi daerah, “aku Reddy Wijaya.
Foto bersama Rombongan Komisi A DPRD Mimika dengan Kepala BKPSDM Mimika, Evert Hindom dan Staff usai menggelar Hearing di kantor BKPSDM Mimika, Senin (29/7/2024)/Foto : redaksi
Hal senada juga dikatakan anggota Komisi A lainnya, H. Iwan Anwar bahwa lahan dan area milik BKPSDM ini sangat luas dan memadai untuk dibangun pusat Balai Diklat atau asrama untuk melaih calon ASN dan Pelatihan Kepemimpinan baik bagi ASN di lingkup Pemkab Mimika maupun dari pemkab lainnya di Papua dan sekitarnya.
“Sepintas tadi saya masuk di kantor ini halaman cukup luas, hanya perlu ada pemeliharaan dan merawat seluruh area yang ada di BKPSDM disini. Halamannya cukup luas dan memadai untuk dibangun sebuah Balai Diklat untuk mendidik para calon ASN dan pelatihan terhadap kepemimpinan di lingkup Pemkab Mimika,”ungkap H. Iwan Anwar.
Disarankan H. Iwan Anwar bila ada program yang dianggap prioritas dapat diusulkan, salah satunya pembangunan Diklat sehingga Komisi A dapat memperjuangkan.
“Sebab ada dua agenda penting kedepan, yaitu Pembahasan APBD Perubahan 2024 dan APBD Induk 2025. Komisi A berharap bisa didorong dan siap untuk memperjuangkan program dan usulan dari BKPSDM,”katanya.
Sementara Ketua Komisi A, Nathaniel Murib mengaku hearing saat ini sebatas mendengarkan berbagai hal yang selama ini sudah terealisasi dan belum serta hambatan-hambatan yang ada di BKPSDM.
“Hearing saat ini bersifat komunikasi Komisi A dengan BKPSDM, terkait berbagai hal termasuk soal hambatan bagi ribuan honorer dari Tenaga Guru maupun Nakes yang belum diterima sampai saat ini. Begitu juga dengan soal kuota pengangkatan Tenaga PPPK dan Honorer dari Putra Asli Amungme dan Kamoro serta OAP, ini yang kami datang untuk mendengarkan dari BKPSDM sebelum menjadi atensi kami sebelum masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2024 dan APBD Induk 2025,”tegas Nathaniel.
Sedangkan Thobias Albert Maturbongs pada kesempatan hearing tersebut berharap kepada Kepala BKPSDM bila ada rencana penerimaan CPNS dapat memprioaritaskan putra putri Amungme dan Kamoro serta OAP.
“Bila ada rencana perekrutan formasi CPNS kedepan, agar BKPSD dapat dapat memberikan kursus kilat tentang tata cara dana pa saja yang dipersiapkan bagi CPNS bagi Amungme dan Kamoro. Mereka perlu pelatihan dan pendampingan sehingga mereka bisa paham, sehingga mereka juga dapat menjadi prioritas dalam seleksi CPNS,”pintanya.
Menanggapi berbagai pertanyaan, usulan dan pendapat dari Komisi A DPRD Mimika, Kepala BKPSDM Kabupaten Mimika, Evert Hindom mengaku terkait soal tenaga honorer dan tenaga PPPK secara bertahap berjanji akan diselesaikan sesuai batas waktu yang diberikan oleh Kemenpan RI dan BKN RI.
Evert Hindom mengatakan, Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru dan tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Mimika masih dalam proses. Khusus formasi guru, Everth menyebut BKPSDM masih menunggu penempatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Untuk jumlah mereka yang lolos P3K guru sebanyak 448 dan Tenaga Kesehatan sebanyak 1.418 orang.
“Untuk SK Nakes masih dalam proses, kalau untuk P3K Guru kami masih menunggu dari Dinas Pendidikan untuk penempatan tugas. Sehingga kami dapat memproses SK P3K nya,”ungkap Evert.
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menurut Evert Hindom mengusulkan 1.000 CASN tahun 2024 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Jumlah kuota yang diusulkan menjawab pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) oleh pemerintah pusat dengan menyediakan ratusan ribu posisi lowongan di tahun 2024.
Sementara Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur, Yulianus Pinimet menegaskan bahwa dengan adanya kebijakan dari Pusat sehngga penerimaan untuk tenaga Honorer disemua OPD di lingkup Pemkab Mimika sejak tahun 2021-2022 tidak lagi ada perekrutan tenaga honorer yang baru. Dan jumlah total ASN dilingkup Pemkab Mimika berdasarkan data tahun 2023 berjumlah 4.697 orang, dan bilang ditambah dengan honorer dan PPPK dapat mencapai 6.000 an lebih.
“Jumlah honorer di Mimika sampai saat ini berjumlah 2.933 orang, kebijakan dari Presiden Joko Widodo tahun 2024 ini sudah tidak lagi penerimaan honorer dan tenaga PPPK. Yang ada hanya formasi CPNS dan sesuai kebutuhan dan lebih fokus penerimaan formasi lulusan sekolah kedinasan,”katanya. (tm1)
