Massa pendemo dari Aliansi Pencaker Mimika saat menyampaikan empat tuntutan ke DPRD Mimika terkait Tes CPNS formasi tahun 2024, Selasa (27/8/2024)/Foto : redaksi
TIMIKA, (taparemimika.com) – Ratusan warga Orang Asli Papua yang mengatasnamakan Aliansi Pencaker Mimika pada, Selasa (27/8/2024) menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Mimika, Papua Tengah dengan menyampaikan empat poin tuntutan terkait Formasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 dan salah satu poin penting adalah, agar test penerimaan tidak dilakukan secara online tetapi secara offline.
Massa yang diterima anggota DPRD Mimika, masing-masing, H. Iwan Anwar, Marthinus Walilo, Karel Gwijangge, Thobias Maturbongs , Lexy David Linturan dan Merry Pongutan, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Aksi demo dari Aliansi Pencaker Mimika tersebut, dengan selain melakukan orasi dari massa juga membawa spanduk ukuran besar dan pamflet-pamflet yang berisi empat tuntutan, diantaranya bahwa kuota 100 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan tes offline pada tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkup Pemda Mimika tahun 2024, Jangan ada batasan usia dan harus ada perlakuan khusus bagi OAP dalam pelaksanaan tes CPNS.
Koordinator aksi, Yobet Magai dalam orasinya menyampaikan tes CPNS formasi 2024 harus 100 persen untuk orang asli Papua.
“Tidak lagi ada jatah 80 persen atau 20 persen, untuk penerimaan CPNS di Pemda Mimika harus seratus persen Orang Asli Papua.
Pemberlakuan Persayaratan Tes CPNS formasi tahun 2024 ini tidak melihat dengan kondisi di kabupaten Mimika.
“Kami yang nganggur selama ini, kami minta tes CPNS ini berjalan sesuai harapan kita. Kami berharap persyaratan yang diminta ini jangan menyulitkan kami orang Asli Papua,”ujarnya.
Diharapkan, agar aspirasi yang disampaikan ini dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Mimika ke pihak eksekutif.
“DPRD Mimika adalah perwakilan masyarakat dan mewakili para pencaker, jadi dewan harus bisa merealisasikan tuntutan dari pencaker. Berikan kesempatan kepada OAP untuk menduduki jabatan di Pemerintahan, sudah cukup hak-hak kami dirampas,”tegasnya.
Orator lainnya, Uria Jitmau meminta agar penerimaan CPNS formasi tahun 2024 harus 100 persen orang asli papua (OAP).
“Aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat harus menyesuaikan dengan kondisi di Mimika, test online ditiadakan dan berlakukan test offline. Ini dewan harus perjuangkan, kami harus diberikan kesempatan,”ungkapnya.
Salah satu tokoh pemuda, Rafael Taorekeyau mengaku, untuk penerimaan CPNS Formasi tahun 2024 di Pemkab Mimika harus seratus persen orang asli Papua.
“Jangan lagi ada presentase 80 atau 20 persen, untuk penerimaan CPNS tahun ini wajib seratus persen OAP. Kami sudah sangat menderita dengan kondisi kehidupan kami Orang Asli Papua di Mimika, kami tidak mau tahu penerimaan CPNS kali ini harus 100 persen orang asli Papua,”keluh Rafael.
Bindoni Ansek mewakili Perempuan Papua menyatakan, bahwa Dewan sebagai perwakilan masyarakat sekaligus pencaker perempuan Papua harus dapat memperjuangkan aspirasi soal penerimaan CPNS lebih khusus bagi perempuan Papua.
Koordinator Aksi Demo Yobet Magai saat berorasi di depan anggota DPRD Mimika yang menerima demo/Foto : redaksi
“Gubernur Papua Tengah saat ini adalah seorang perempuan Papua, karena itu perempuan Papua mampu melahirkan dan menghidupkan pemimpin di Papua. Saya yakin Perempuan Papua mampu memimpin, sehingga berikan kesempatan kepada perempuan Papua untuk menjadi ASN, sehingga mengurangi Pengangguran orang Papua”pintanya.
Sedangkan Ketua KNPI Mimika, Awen Magai berharap penerimaan CPNS untuk formasi tahun 2024 ini wajib memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua, jangan lagi menghalangi cita-cita mereka untuk menjadi tuan dinegerinya sendiri.
“Berikan kesempatan seratus persen kepada pemuda Pemudi Papua untuk menjadi ASN, mereka ingin menjadi tuan dinegerinya sendiri. Kedatangan mereka kesini untuk menyampaikan harapan nasib mereka kedepan, karena itu DPRD harus memperjuangkan aspirasi de mini,”tegas Awen.
Setelah menyampaikan orasi, massa akhirnya menyerahkan secara simbolis tuntutan kepada anggota DPRD Mimika.
Adapun 4 poin yang dalam aksi demo tersebut antara lain ;
- Kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Mimika 100 persen diisi oleh Orang Asli Papua (OAP).
- Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan offline.
- Jangan ada batasan usia
- Harus ada perlakukan khusus bagi OAP dalam pelaksanaan tes CPNS .
Ketua Bapemperda DPRD Mimika menyampaikan terima kasih kepada pendemo yang sudah datang menyampaikan aspirasi di rumah rakyat dengan damai dan aman, tanpa ada aksi yang berlebihan.
“Ini sudah pas, DPRD adalah merupakan honai dan rumah rakyat. Kalian datang kesini menyampaikan aspirasi secara baik, dan tentunya DPRD Mimika sebagai representative masyarakat dapat menerimanya dan kami akan teruskan kepada pimpinan untuk dapat ditindak lanjuti,”ungkap H. Iwan Anwar.
Sementara anggota DPRD Mimika yang juga dari Fraksi Demokrat, Martinus Walilo sangat mendukung dan perlu diperjuangkan oleh dewan. Karena program pemerintah dengan memberikan undang-undang Otsus bagi OAP, sehingga hak-hak nya juga harus dihargai.
“Otsus diberikan pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada OAP untuk menjadi tuan dinegerinya sendiri, saya mendukung tes CPNS secara Offline. Jangan samakan system penerimaan CPNS dengan diluar Papua, harus ada kebijakan khusus.(tm1)
