Foto bersama anggota DPRD Mimika usai menggelar Rapat Evaluasi tentang hasil Kerja Pokja Jelang Natal dan Tahun 2025, Senin (23/12/2024)/Foto : redaksi
TIMIKA, (taparemimik.com) – Setelah melakukan Kunjungan Kelapangan dalam rangka menyikapi Situasi Kamtibmas dan Kelangkaan BBM dan Stok Kebutuhan Semabko Jelang Natal 25 Desember 2024 dan Jelang Tahun 1 Januari 2025, pada Senin (23/12/2024) hari ini menggelar Rapat Evaluasi untuk menyimpulkan hasil kinerja dilapangan.
Rapat Evaluasi yang dipimpin oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua Sementara , H. Iwan Anwar,SH,MH, dan Asri Akkas,S.Kom ,dan tiga Pokja menerima laporan dari masing-masing Koordinator Pokja.
Koordinator Pokja Sembako, Herman Tangke Pare, Koordinator Pokja BBM, Hj Rampeyani Rachamn,S.Pd, dan Koordinator Kamtibmas Mimika , Asri Akkas,S.Kom menyampaikan laporan dari hasil kunjungannya selama sehari di beberapa lokasi di Timika.
Ketua Sementara DPRD Mimika, H. Iwan Anwar,SH,MH kepada wartawan usai memimpin rapat evaluasi , Senin (23/12/12024) mengakui, mendapatkan informasi hasil kerja tim setelah kemarin kami membagi tiga tim, yaitu tim yang bergerak ke polres, pasar dan pertamin – Jober – SPBU melalui rapat evaluasi hari ini.
“Untuk tiga tim ini dalam mengontrol kondisi BBM di Kabupaten Mimika ini, berdasarkan laporan yang kami dapatkan dari hasil kerja tim di lapangan itu adalah pada umumnya situasi dan kondisi harga dapat terkendali, bahkan ada harga harga yang sebenarnya lebih murah dari harga sebelumnya. Kita lihat seperti harga beras di bulog itu lebih rendah dari harga pasar dan setelah diselidiki ini akibat terjadi intervensi pemerintah melakukan pasar murah,”sebut H. Iwan.
Kata dia, dalam kondisi yang ditemukan dilapangan merupakan temuan dari teman teman dewan ini terutama di pasar lama sekarang ini kondisi harga sangat terkendali bahkan untuk daging daging (Babi, ikan) itu harganya terkontrol. Rp 100.000 per kilo.
“Untuk di bulog untuk mengontrol kesiapan stok disana, mereka menjamin stok beras terjamin selama tiga bulan kedepan. Kemudian, terkait dengan kunjungan merekan ke Mall ternyata sudah dilakukan dinas terkait selalu melakukan pengontrolan termasuk Barang kadarluarsa,”ungkapnya.
Dalam perjalanan tim Pokja, Kata H. Iwan mereka yang paling disoroti itu adalah bantuan PKH . Ini yang menjadi respon dewan karena pelayanan sangat buruk. Knapa sangat buruk, karena hampir semua distrik itu dikumpulkan di satu tempat dipasar lama dan hanya membuka satu loket pelayanan.
“Inikan memberikan pelayanan sangat buruk terhadap warga kita dengan hanya nilai sekian itu bahkan mereka sudah kehausan, kepanasan, ini yang jadi sorotan DPR agar di evaluasi sistim itu. Evaluasi nya seperti apa, sebaiknya itu harus dikembalikan kepada masing masing distrik atau kampung untuk menyerahkan bantuan. Ini tidak boleh lagi ada masyarakat kita sampai kepanasan, antri berhari hari dengan hanya nilai sebesar itu,”tegasnya.
Anggota DPRD Mimika saat mengikuti Rapat Evaluasi Hasil Kunjungan Pokja/Foto : redaksi
Masih kata Politisi Senior Partai Golkar ini, persoalan ini yang ditemui dilapangan akan menjadi konsen dan seriusi terkait dengan langkah langkah atau upaya upaya pelayanan publik yang tidak maksimal dan membuat warga kita banyak yang tidak terlayani dengan baik.
“Jadi saran kita kedepanya itu harus dikembalikan kepada distrik distrik atau kampung kampung melayani itu dengan cara agar kontrol dari Dinsos juga itu harus dievektifkan dan bila perlu harus memberikan satu saran agar pelayanan ini betul betul diberikan pelayanan yang terbaik. Kalaupun ada di lapangan buka loket banyaklah, kedua dibedakan kelompok umur, sehingga tidak terjadi penumpukan,”katanya.
Ia berharap, kantor pos sebagai BUMN yang ditugaskan oleh pemerihtah sebagai juru bayar. Tetapi jangan hanya melaksanakan tupoksinya menggugurkan syarat formannya. Tapi syarat syarat rakyat yang menderita mengantri ini harus diperhatikan.
“Kita harus perhatikan, bagaimana masyarakat ini terlayani dengan baik tanpa harus berdesak desakan dan tanpa harus mengantri begitu panjang. Sangat tidak efisien dan tidak efektif. Bayangkan orang dari pesisir pegunungan harus keluarkan biaya hanya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kita akan lakukan RPD untuk melihat dan mengevaluasi kinerja kinerja seperti ini,”keluhnya.
Pada rapat evaluasi yang berlangsung di ruang Serba guna kantor DPRD Mimika, untuk Pokja Kamtibmas Jelang Natal dan Pasca Tewasnya Empat warga secara beruntun, Koordinator Pokja yang Juga Wakil Ketua Sementara, Asri Akkas menegaskan bahwa hasil audens dengan Kapolres Mimika AKBP I Komang Budhiarta didapatkan bahwa jajaran Kepolisian telah mengambil langkah-langkah pencegahan agar kasus tidak melebar dengan melakukan sweeping serta meningkatkan patrol.
“Kapolres dan Jajarannya kita patut beri apresiasi, karena mereka sangat baik dalam melakukan penyelidikan dari beberapa kasus, dan menurut Kapolres rentetan pembunuhan belum bisa disimpulkan ada kaitanya. Itu murni criminal dan untuk mengungkap kasus hingga saat ini masih terus didalami,”ungkap Asri Akkas.
Kata dia, secara perlahan jajaran Kepolisian terus meningkatkan patrol dan kewaspadaan dengan melakukan rasia biar tercipta rasa aman dan nyaman, teristimewh jelang natal dan tahun baru.
“Untuk saat ini perlahan situasi sudah kondusif dan mari sama-sama kita dukung kepolisian untuk mengungkap kasus criminal dan memberikan jaminan keamanan bagi Umat Kristiani yang akan merayakan Natal,”imbuhnya.
Sedangkan untuk Pokja Bahan Bakar Minyak, Koordiantornya Hj. Rampeyani Rachman mengatakan bahwa sudah melakukan kunjungan denga bertemu Pihaj Jober Pertamina di Pomaku dan Sejumlah SPBU untuk mengurai kelangkaan BBM.
“Berdasarkan tim pokja yang turun ke lapangan bahwa sebenernya stok tidak ada kelangkaan karena mereka sudah antisipasi dan itu sudah di distribusikan kepada masing masing SPBU. Namun yang menjadi konsen kita untuk kita selidiki adalah kenapa terjadi antrin panjang, sSementara penjelasan dari Jober itu stok tersedia untuk pertalite, kalau Pertamax itu di jual bebas, dan hampir tidak ada antrian,”paparya.
Menurutnya, Pihak Jober mengaku terjadinya kelangkaan BBM yang berakibat antrean di SPBU di Kota Timika karena ada armada kapal yang rusak, sehingga suplay berkurang sehingga jatah ke SPBU dikurangi dari bisanya.
“Jadi tidak ada kekosongan stok, namun karena ada kerusakan kapal pengangkut sehingga diatur jatah SPBU, tapi sekarang kapal sudah normal sehingga tidak lagi ada antrean. Begitu juga dengans tok Jelang Natal dan Tahun baru Stok BBM aman,”jelasnya.
Menurut Hj. Rampeyani, dari hasil investigasi akan terus dilakukan dan untuk memastikan apakah ada oknum yang nakal untuk bermain atau menimbun BBM.
“Kita akan konsen untuk melakukan pengawasan terhadap SPBU-SPBU yang ada di Kota Timika, kami akan pastikan tidak ada lagi permainan di SPBU. Didiga ada oknum-oknum nakal yang senagaj bermain, sehingga kita akan pantau apakh di SPBu atau kendaraan yang senagaj menimbun,”tegasnya. (tm1)
