Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Mimika, dari mekanisme pengangkatan, Frederikus Kemaku/Foto : husyen opa
TIMIKA, (taparemimika.com) – Pasca konflik dengan terjadinya insiden pembakaran rumah warga di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah, kabupaten Mimika beberapa waktu yang dipicu soal tapal batas, anggota Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Mimika, dari mekanisme pengangkatan, Frederikus Kemaku mendesak agar Pemerintah kabupaten Mimika melalui Pj Bupati Mimika Yonathan Demme Tangdilintin untuk membentuk tim khusus untuk menyelesaikan soal tapal batas ini.
Sebab soal tapal batas dengan adanya klaim dari warga dari kabupaten tetangga yang terjadi diwilayah Kabupaten Mimika harus segera diselesaikan sampai tuntas, sebab dikhawatirkan soal klaim-mengklaim ini kalau dibiarkan akan kembali akan muncul dan bisa memicu terjadinya konflik antar warga dalam skala besar, bahkan bisa timbul korban jiwa.
Karena itu, Frederikus Kemaku anggota DPRK bersama Sembilan anggota lainnya yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan, mengaku jauh hari telah menjadi agenda dan prioritas masalah pasca dilantik menjadi anggota dewan, namun sampai saat ini belum bisa dilakukan karena belum adanya pimpinan definitive, Alat Kelengkapan dewan dan Tata Tertib.
“Sampai hari ini persoalan soal tapal batas di kabupaten Mimika belum selesai, karena itu Pemerintah Kabupaten Mimika melalui PJ Bupati Mimika Yonathan Demme Tangdilintin harus segera bentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan soal tapal batas. Pemkab Mimika harus serius soal tapal batas ini, segera bentuk tim dan turun ke lapangan serta action, tidak boleh hanya bicara dimedia saja terkait rencana dan langkah-langkah saja,”keluh Frederikus Kemaku kepada wartawan saat di kantor DPRK Kabupaten Mimika, Selasa (18/2/2025).
Ia mendesak agar pemerintah daerah membentuk tim khusus yang terdiri dari pemerintah, dan OPD tehnis seperti Badan Pertanahan, Bappeda, aparat keamanan, DPRK dan Lembaga adat Lemasko dan Lemasa, lalu turun ke TKP untuk memastikan dan menyelesaikan persoalan tapal batas.
“Empat anggota DPRK mewakili Suku kamoro akan fokus soal ini, saya pikir harus ada keseriusan dari Pemerintah soal tapal batas wilayah pemerintahan karena sudah jelas peta wilayah seusai undang-undang. Mana yang menjadi wilayah disebuah kabupaten, karena wilayah pemerintahan itu beda dengan wilayah adat dari setiap suku, sehingga harus jelas,”ungkapnya.
Masih kata Fredi Kemaku, bahwa kasus yang terjadi di kampung Wakia distrik Mimika Barat Tengah beberapa waktu lalu karena adanya klaim dari warga dari kabupaten tetangga, padahal sebenarnya sudah tidak perlu terjadi karena masing-masing kabupaten sudah mengetahui batas wilayahnya.
“Saya mau bertanya, apakah kasus soal Tapal Batas yang terjadi di Distrik Mimika Barat Tengah ini pemerintah sudah pernah turun kelokasi konflik atau belum. Pemerintah atau siapa saja, jangan hanya bicara melalui media dengan berbagai rencana dan langkah-langkah, tapi yang dibutuhkan adalah langkah konkrit dan ada solusi supaya masalah ini bisa segera clear,”keluh Fredik Kemaku.
Sebab kata dia, walaupun konflik disana sudah reda namun masih saja terjadi klaim mengklaim oleh warga lainnya, yang sebenarnya wilayah tersebut sudah jelas masuk di wilayah kabupaten Mimika.
“Pemerintah menganggap sudah tidak ada masalah, tapi disisi lain masih saja terus mengklaim kalau itu wilayah mereka. Sehingga perlu mengambil langkah melalui tim khusus yang dibentuk untuk bisa memastikan bahwa soal tapal batas tidak ada lagi terjadinya klaim dari kabupaten lain. Dan kalau ini tidak diseriusi oleh Pemerintah, bisa saja nantinya wilayah yang menjadi bagian dari kabupaten Mimika bisa beralih ke kabupaten lain,”pungkasnya. (tm1)
