Anggota DPRK Mimika dari Partai Nasdem , Elias Mirip/Foto : Redaksi
TIMIKA, (taparemimika.com) – Masih minimnya program pemerintah kabupaten Mimika dalam pembangunan rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP) yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), tidak seimbang dengan terus bertambahnya populasi dan bertambahnya Kepala Keluarga mendapat sorotan dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Elias Mirip.
Selaku anggota DPRK Mimika, Elias Mirip mengapresiasi dan berterima kasih atas pernyataan dari Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Mimika yang akan membangun puluhan rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam tahun 2025.
“Saya mendukung program bangun puluhan rumah bagi OAP, tapi harusnya bisa ratusan atau ribuan. Karena kebutuhan perumahan adalah hal yang paling utama, karena masyarakat Mimika ini kebanyakan masyarakat OAP dia numpuk didalam satu rumah dengan jumlah keluarga yang cukup banyak,”ungkap Elias Mirip anggota DPRK dari Partai Nasdem kepada wartawan saat di temui Selasa (4/3/2025).
Menurut Elias sebagai lembaga perwakilan rakyat masih sering mendapat sorotan bahwa masih banyak OAP lebih khusus suku Amungme dan Kamoro yang mempertanyakan, kenapa masyarakat Kamoro masih ada dalam rumah kayu dan masih pakai atap daun sagu.
“Pemerintah harus malu kalau bicara rumah layak huni bagi OAP, lebih baik kita bangun rumah masyarakat lebih banyak dari pada kita bangun kantor kantor mewah di Kabupaten.Kantor mewah ini buat apa ?. Sementara kita punya kantor mewah sudah ada di sentra pendidikan tapi sekarang kita lihat banyak kantor OPD bangun diluar yang menghabiskan anggaran cukup besar,”sebutnya.
Elias mirip mengajak pemerintah bersama legislatif berpikir positif untuk perbaikan semua sisi termasuk bagaimana kita mau mengubah ketertinggalan kehidupan OAP menjadi lebih baik.
“Orang Papua yang ada dalam kota Timika tinggal masih di rumah kos itu memalukan, apalagi masyarakat Kamoro- Amungme sampai saat ini masih ada di kost. Ini sangat memalukan bagi pemerintah kabupaten Mimika.Kalau kita sudah bangun rumah maka pendidikan baik, kesehatan baik, bahkan ekonomi dijamin pasti baik,”keluhnya.
Amanat undang-undang Otsus negara memberikan kewenangan penuh kepada Papua, negara berikan kepercayaan pemerintah Papua untuk mencerdaskan , memperbaiki kesehatan, pendidikan dan ekonomi OAP.
“Saya mau dana Otsus kalau boleh tahun ini bangun rumah layak huni saja, jangan pikir yang lain. Karena itu nilai tawar kepada OAP bukan pembangunan fisik yang tidak ada kaitannya dengan OAP,”katanya. (tm1)
