Komisi II DPR RI saat bertemu dengan Dirjen Orda Kemendagri, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan tokoh dari Papua Tengah dan delapan Kepala Daerah di Provinsi Papua Tengah, Kamis (1/5/2025)/Foto : sumber foto : sasagupapua.com
TIMIKA,(taparemimika.com) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (1/5/2025).
Kunjungan Kerja ini dilalui dengan diskusi bersama di salah satu hotel yang ada di Mimika. Komisi II DPR RI ini berkunjung dalam rangka Evaluasi Daerah Otonom Baru di Papua Tengah.
Dalam kunjungan tersebut hadir Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Sadikin bersama jajaran Anggota Komisi II sebanyak 7 orang bersama dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik.
Selain itu hadir Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, Ketua MRP Papua Tengah, Anggota BP3OKP Papua Tengah, Forkopimda Papua Tengah, Bupati Se-Papua Tengah PJ. Sekda Papua Tengah, Kepala Perwakilan BPKP dan BPK Papua Tengah, Staf Ahli Gubernur, Kepala BPN, beberapa pimpinan OPD di Papua Tengah, Forkopimda Kabupaten, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Nabire dan lainnya.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dalam sambutannya mengatakan atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Papua Tengah mengucapkan selamat datang di Tanah Amungsa.
“Kalau di gunung bilang amungsa, kalau di laut bilang sejuta bakau atau seribu. Kami merasa sangat terhormat dan bangga atas kehadiran bapak sekalian di tengah-tengah kami,” katanya.
Ia mengatakan Papua Tengah merupakan provinsi yang masih baru dan saat ini sedang menjalani proses penting dalam pembangunan fondasi pemerintahan, pelayanan publik serta penataan kelembagaan.
“Tentu saja perjalanan ini penuh dengan dinamika dan tantangan, kami memahami bahwa keberhasilan pembangunan Daerah tidak hanya bergantung pada semangat dan kerja keras kami di daerah, tapi juga pada dukungan dan sinergi pada pemerintah pusat serta pengawasan dan arahan dari DPR RI,” ujarnya.
Khususnya komisi II, kata Meki, besar harapan mereka, Papua Tengah bisa menjadi contoh Provinsi baru yang berhasil, dengan mengedepankan, transparansi, kolaborasi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Sebagai bentuk komitmen pada kolaborasi ini, pada rapat tanggal 15 April 2025 lalu, kami telah menginisiasi rapat kerja asosiasi gubernur se-tanah Papua bersama rapat kerja bupati se-Papua tengah,” jelasnya.
Lewat rapat ini kata Meki sebelumnya pihaknya telah membangun keterbukaan antara provinsi dan kabupaten, untuk duduk bersama, mendengarkan langsung kebutuhan nyata dilapangan dan mencari tahu apa yang bisa Provinsi bantu.
“Untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua khususnya di Papua Tengah, kami menyadari, membangun Papua Tengah tidak bisa hanya dilakukan dari kantor gubernur saja, dibutuhkan Kerjasama erat, saling percaya, dan kesungguhan dari semua pihak, dan kami yakin dengan sinergi yang baik dari pemerintah pusat dan DPR RI, harapan besar rakyat Papua Tengah akan berlahan-lahan menjadi kenyataan,” kata Meki.
Ia berharap melalui kunjungan ini komisi II DPR RI dapat memberikan arahan masukan, sekaligus dukungan terhadap berbagai kebutuhan dan tantangan nyata yang mereka hadapi.
“Baik dalam aspek regulasi, tata kelola pemerintahan, pelaksanaan Pemilukada maupun pembangunan Daerah kedepan,” tutupnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Sadikin dalam sambutannya, mengatakan atas nama Komisi II DPR RI mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan menerima mereka di hari libur.
“Selamat hari buruh kepada seluruh buruh tanpa terkecuali di Indonesia dan Papua Tengah, semoga dengan pak Prabowo hadir di May Day bisa diperlakukan dengan sejahtera dan manusiawi,” katanya.
Ia merasa terhormat dan terkesan karena diterima dengan sukacita oleh seluruh jajaran.
“Semoga silahturahmi, anjangsana membawa keberkahan untuk kita semua khususnya Papua Tengah yang merupakan DOB di Papua Tengah,” ucapnya.
Ia menjelaskan ia bersama 8 orang dari Pusat datang bukan untuk bertanya macam-macam.
“Bukan mau menguliti apalagi menghakimi, justru kami ingin lebih banyak mendengar yang sesungguhnya dan senyatanya bukan yang dibuat-buat, bukan yang dikarang-karang, yang benar-benar terjadi di Papua Tengah sebagai DOB di Papua Tengah,” ujarnya. (*tm1)
