Foto bersama Komisi II DPRK Mimika dengan Kepala BPKAD dan Staff, Rabu (7/5/2025)/Foto : husyen opa
TIMIKA, (taparemimika.com) – Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika yang membidangi Perekonomian dan Keuangan dengan berkunjung ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika pada , Rabu (7/5/2025) yang dikemas dalam sebuah forum pertemuan yang digelar ruang Rapat Kantor BPKAD Mimika di Jalan Cendrawasih Timika, membicarakan berbagai program dan capaian yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.
Selain capaian dan realisasi program yang melekat di BPKAD Mimika, dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Malissa, S.E., M.Si., dan Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal juga membicarakan banyak hal, salah satunya adalah isu masih minim dan rendahnya serapan dan realisasi program dan anggaran, sementara agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaan 2024 dan APBD Perubahan tahun anggaran 2025 sudah di depan mata.
Dihadapan Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal (F-Gerindra), Wakil Ketua Mariunus Tandiseno (F-Golkar), Sekretaris Komisi, Adrian Andhika Thie (F-PDI Perjuangan) dan sejumlah anggota Komisi II lainnya, Dessy Putrika Ross Rante (F-Demokrat), Luther Beanal (F-Kelompok Khusus), Derek Tenouye (PBB-F Rakyat Bersatu), Billianus Zoani (Perindo-Fraksi Eme Neme Yauware), dan Adolina Magal (F-Kelompok Khusus), dan Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme dan Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Malissa, S.E., M.Si. mengaku hingga memasuki bulan Mei 2025, realisasi program yang ada pada dinasnya baru menapai 58 persen atau setara dengan Rp 366 miliar lebih.
“Memasuki bulan Mei ini baru 58 persen realisasi yang baru meliputi adalah hanya belanja pegawai dan belanja rutin. Penyerapan termaksimal ketika kegiatan itu sudah pembayaran-pembayaran. Ada realisasi ketika ada pembayaran ke pihak ketiga, yang biasa itu tidak ada pembauaran karena pihak ketiga tidak mengajukan pencairan awal, saya yakin akhir tahun uangnya juga akan habis biasanya proses pengajuan di Oktober sampai November,”ungkap Martin Malissa.
Mengapa masih kecil serapan atau realisasi, menutu Kepala BPKAD proses kontrak kerja baru diuji dan belum dilakukan proses tender dan diinput di LPSE. Namun saat ini sudah mulai proses berjalan, dan dibagian Keuangan
“Disini (BPKAD-red) hanya verifikasi- verifikasi pembayaran, karena banyak anggaran terserap di belanja barang dan jasa serta belanja modal,”sebutnya.
Suasana Pertemuan antara Komisi II DPRK Mimika dengan Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Malissa, S.E., M.Si. dan staff, Rabu (7/5/2025)/Foto : husyen opa
Anggota Komisi II DPRK Mimika, Dessy Putrika Ross Rante pada kesempatan tersebut mempertanyakan, apakah target hingga akhir tahun seluruh program-porgram bisa direalisasikan tepat waktu karena hingga memasuki bulan kelima penyerapan masih minim.
Hal lain yang juga disoroti oleh Dessy Putrika Ross adalah tentang berapa lama kepemilikan kendaraan dinas dan prosedur lelang kendaraan hasil tarikan dari mantan pejabat, serta masalah asset milik pemerintah terhadap bangunan atau tanah yang masih sering terjadi, contoh kasus Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Sementara Sekretaris Komisi II DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie juga mempertanyakan agenda eksekutif khususnya kepada OPD-OPD yang serapan anggarannya masih sangat rendah, sementara pembahasan LKPJ tahun 2025 dan APBD Perubahan 2025 juga dalam waktu dekat akan dibahas bersama.
“Karena fakta dilapangan serapan anggaran masih sangat rendah, dan kita dihadapkan pada Pembahasan LKPJ dan APBD Perubahan, kira kira bisa tercover semua ini. Apakah kondisi keuangan Mimika ini baik-baik saja. Kita berharap bisa berjalan seiring dengan semakin padatnya agenda serta jadwal DPRK Mimika,”tanya Adrian.
Ia berharap pembahasan APBD Perubahan 2025 bisa berjalan seiring juga dengan realisasi dari seluruh program OPD-OPD bisa terealisasi tepat waktu, karena untuk merampungkna seluruh program diperlukan waktu.
“Jangan sampai terlambat pekerjaan, pengaruhnya nanti di kwalitas sebuah proyek yang ada di OPD-OPD. Ini juga harus kita sama-sama kawal ini agar berjalan sesuai rencana. Sehingga kwalitas sebuah pekerjaan juga bagus, “katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II, Mariunus Tandiseno bahwa jadwal dan agenda DPRK Mimika yang sudah ditetapkan Bamus itu selalu saja tidak sesuai, sehingga terkadang masih terjadi tumpeng tindih antara agenda eksekutif dan legislative, yang seharusnya dapat disesuaikan.
Suasana Pertemuan antara Komisi II DPRK Mimika dengan Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Malissa, S.E., M.Si. dan staff, Rabu (7/5/2025)/Foto : husyen opa
“Dewan sekarang ini minta agar ada perbaikan kedepan, kita berharap supaya pembahasan APBD Perubahan 2025 bisa sesuai waktu. Kalau mau bahas LKPJ 2024 harus sudah ada laporan dari BPK, kalau sudah ada kita segera dorong supaya semua program bisa jalan bersama-sama agar pengawasan yang kita lakukan tepat sasaran,”ungkap Mariunus Tandiseno.
Menanggapi beberapa masukan dan pertanyaan soal maih minimnya serapan anggara, Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Malissa, S.E., M.Si mengaku optimis semua program dan realisasi bisa berjalan dan rampung diakhir tahun, dengan catatan semua daftar lelang bisa segera dilakukan mengumumkan dimedia oleh LPSE pasti berjalan.
“Pembahasan APBD Perubahan 2025 bisa saja dilakukan sambal menunggu LKPJ 2024, karena kita harus dapat menyesuaikan pendapatan dari Bapenda. Apakah bisa realistis atau tidak, karena APBD Perubahan itu kita tidak hanya bicara soal kemungkinan mengalami kenaikan. Tapi APBD Perubahan itu bisa terjadi penurunan. Karena kalau dipaksakan naik sementara pendapatan tidak realistis bisa menjadi utang di akhir tahun,”ungkapnya.(tm1)
