Suasana Rapat Kerja (Hearing) antara Komisi IV DPRK Mimika, dengan Badan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mimika, pada Jumat (13/6/2025)/Foto : redaksi
TIMIKA, (taparemimika.com) – Menggelar Rapat Kerja (Hearing) dengan Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika pada, Jumat (13/6/2025), Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) meminta agar memberikan kesempatan kepada Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) untuk menangani proyek sesuai Kepres tanpa lelang dan selektif terhadap kontraktor dari luar Timika dalam proses tender.
Dalam Rapat Kerja Hearing yang digelar di Ruang Serba Guna Kantor DPRK , tampak dihadiri oleh Kepala BPBJ Mimika, Bambang Wiji Wicaksono, S.Sos dan didampingi oleh Kasubag Pembinaan Nuraeni, Ida L Sianturi Kasubag Pengelolaan Baran dan Yosua Randy Jami Kasubah Pengelolaan UBR, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mm,ST didampingi oleh Wakil Ketua Ancelina Beanal (Demokrat), Sekretaris: Yuliana Dice Amisim (PKB) dan anggota Komisi IV lainnya, Darwin Rombe, Elias Rande Ratu, Abrian Katagame, Simson Gujangge dan Amons Jamang, selain mendapatkan pemaparan program dan capaian serta proses lelang dari Kepala BPBJ Mimika, juga sejumlah usulan dan permintaan dari anggota dewan untuk lebih selektif terhadap kontraktor dari luar Timika.
Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom,ST meminta kepada pemerintah daerh melalui BPBJ Mimika untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan kontraktor yang berasal dari luar daerah.
“Kami berharap agar OPD tehnis dalam melakan proses tender pekerjaan sebuah proyek, harus memproteksi kontraktor dari luar. Belajar dari pengalaman dimana sejumlah temuan dan keluhan terkait keterlambatan serta rendahnya kualitas pekerjaan proyek infrastruktur di Mimika.
Foto bersama Anggota DPRK Mimika dari Komisi IV bersama Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika pada, Jumat (13/6/2025)/Foto : redaksi
Elinus Balinol mendesak agar BPBJ kedepan kontraktor dari luar hars dengan syarat memiliki kantor di Timika dan sudah berada di Timika paling sedikit satu tahun.
“Kami minta BPBJ mengevaluasi setiap perusahaan luar yang ikut tender proyek Pemkab Mimika. Banyak dari mereka tidak memahami kondisi wilayah, sehingga pekerjaan sering terlambat bahkan bermasalah,” ujar Elinus.
Komisi IV juga meminta agar Kelompok Kerja (Pokja) di BPBJ bekerja secara profesional, independen, dan transparan. Proses lelang harus memastikan bahwa pemenang tender adalah kontraktor yang benar-benar memenuhi syarat teknis dan kualitas.
Hal senda juga diusulkan oleh angota Komisi IV dari Partai Perindo, Darwin Rombe Elinus agar perusahaan dari luar daerah yang ingin mengikuti tender proyek di Mimika diwajibkan memiliki kantor perwakilan di Timika
“OPD tehnis harus lebih selektif untuk menentukan kontraktor dari luar Timika, dan harus ada spesifikasi kontraktor yang berkompeten. Harus ada langkah konkrit agar pemenang tender dari luar harus benar-benar diseleksi secara baik, karena terkadang terjadi masalah dalam hal keterlambatan penyelesaian pekerjaan,”sebut Darwin Rombe.
Kepada kontraktor dari luar harusnya jadi atensi karena belajar dari pengalaman, beberapa kasus seperti proyek di Arwanop distrik Tembagapura yang bermasalah karena pekerjaannya tidak rampung.
“Belajar dari kasus yang terjadi, kedepan dalam menentukan kontraktor dari luar harus berkompeten dan dari sisi fasilitas peralatan pendukugn harus memenuhi syarat dan berkompeten,”pintanya.
Sedangkan anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, Elias Rande Ratu, SE meminta agar BPBJ Mimika dapat memproteksi kontraktor yang ikut tender minimal punya kantor di Timika dan sudah beroperasi selama setahun.
Sementara untuk proyek pengerjaan dibawah Rp 1 Miliar harus diberikan kepada pengusaha OAP, karena itu sudah ada regulasinya yang tidak bisa ditawar-tawar.
Sedangkan Simson Gujangge anggota Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar BPBJ Mimika untuk menjalankan perintah Bupati demi efisiensi tentang usulan pembangunan Pagar sekolah untuk dihentikan demi efisien dan lebih memprioritaskan ke proyek fisik lainnya.
“Kami setuju dengan kebijakan Bupati Mimika untuk menghentikan proyek pengerjaan pagar sekolah dari proyek dinas pendidikan, baiknya anggaranya dialihkan ke hal yang lebih mendesak. Saya minta hentikan proyek pembangunan pagar sekolah, mendingan bangun sekolah dan sarana prasarana di kampung-kampung,”tegas Simson. (tm1)
