Wakil Ketua II DPRK Mimika, Karel Gwijangge,S.IP dan Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom,ST saat meninjau Pembangunan Lapter Bela, Kamis (26/6/2025)/Foto : husyen opa
TIMIKA, (taparemimika.com) – Wakil Ketua II DPRK Mimika, Karel Gwijangge,S.IP dan Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom,ST pada Kamis (26/6/2025) meninjau langsung pekerjaan Lapangan Terbang (Lapter) Bela di distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Waket II dan Ketua Komisi IV DPRK Mimika pada kesempatan meninjau langsung perkembangan pekerjaan Lapter Bela, melihat secara langsung kegiatan pekerjaan dan berinteraksi dan bertemu dengan masyarakat dan para pekerja.
Proyek Pembangunan Bandara Udara Bela distrik Alama yang meurpakan program dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, diketahui dikerjakan oleh kontraktor Pelaksana CV. Belgia Cemerlang dengan konsultan CV Furiatma Consultant, dengan waktu pelaksana 150 hari kalender, dengan tanggal kontrak 16 Mei 2025.
Wakil Ketua II DPRK Mimika, Karel Gwijange,SIP kepada wartawan usai meninjau Lapter Bela mengaku kecewa karena lapter Bela sebenarnya sudah diusulkan dan dikerjakan sejak tahun 2014, namun perkembangannya belum begitu singifikan.
“Kami baru saja melihat secara langsung proyek Pekerjaan Lapter Bela, progresnya masih sangat rendah. Kami berharap agar proyek ini bisa dapat rampung sesuai waktu yang dikerjakan oleh kontraktor, karena lapter ini merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat,”tegas Karel Gwijangge kepada wartawan di kantor DPRK Mimika, Kamis (26/6/2025).
Untuk proyek seperti lapter ini harus diseriusi oleh pemerintah melalui OPD tehnis, karena bila tidak diawasi secara baik kondisinya bisa mirip seperti proyek-proyek lain yang lain dipedalaman, karena proses perencanaan dari Konsultan tidak menyesuaikan dengan kondisi alam dan faktor kesulitan lainnya.
“Bersyukur sekarang pekerjaan di lapter Bela sudah berjalan dan sedang dikerjakan. Kedepan sebuah proyek seperti lapter ini harus dihitung baik dari awal perencanaan sampai anggaran, agar tidak terjadi keterlambatan hingga rampung. Kadang-kadang konsultan dalam menghitung dan menentukan nilai dan kebutuhannya tidak menyesuaikan dengan kondisi dilapangan,”keluhnya.
Dirinya berharap kedepan, masyarakat khususnya di pedalaman harus perlu sentuhan dari pemerintah dan salah satunya adalah akses transportasi yaitu tersedianya lapter.
Sementara Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom,ST menegaskan bahwa DPRK melalui Komisi IV dan komisi lainnya akan meningkatkan system pengawasan, khususnya dalam merancang dan mengusulkan sebuah proyek atau program dari dinas harus benar-benar dihitung dan diawasi baik oleh konsultan.
“Setiap pekerjaan diatas Rp 3 M kita akan fokus melakukan pengawasan, baik yang dikota pegunungan dan pesisir. DPRK juga akan mengawasi pihak konsultan dilapangan, dan melibatkan Kejaksaan agar memastikan konsultan benar-benar mengawasi pekerjaan sebuah proyek, tidak hanya mendapatkan laporan dari pihak ketiga,”tegas Elinus Balinol Mom.
Dirinya mengaku, bahwa selama ini kurang pengawasan yang baik terhadap perkajaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga dan konsultan. Akibatnya banyak pekerjaan yang terlambat bahkan mangkrak.
“Kita akan konsisten lakukan pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan, supaya setiap informasi itu bisa konek. Komisi IV DPRK Mimika yang membidangi infrastruktur akan fokus mengawasi pekerjaan kedepan, seiring dengan program pemerintah pusat agar efisiensi anggaran dan proyek berjalan sesuai dengan yang direncanakan,”ungkapnya. (tm1)
