Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, Wakil Ketua II Karel Gwijangge, dan Wakil ketua III Ester Tsenawatme menyerahkan Dokumen LKPJ dan PP-APBD Mimika tahun 2024 yang sudah ditetapkan sebagai Perda kepada Bupati Mimika, Johannes Rettob didampingi penjabat Sekda Mimika, Petrus Yumte, Jumat (4/7/2025)/Foto : redaksi
TIMIKA, (taparemimika.com) – Delapan Fraksi di Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Mimika akhirnya menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2024.
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika yang digelar di Ruang Sidang Kantor DPRK Mimika, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, pada Jumat (4/7/2025) malam.
Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat akhir Fraksi sekaligus penutupan Tentang LKPJ dan PP-APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2024 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, Wakil Ketua II Karel Gwijangge, Wakil Ketua III Ester Tsenawatme serta 36 anggota dewan lainnya.
Dalam rapat Paripurna tersebut, hadir langsung Bupati Mimika, Johannes Rettob, Penjabat Sekda Petrrus Yumte, Para Pimpinan Forkopimda, Sekretarias Dewan Gat Tebay, Pimpinan OPD dilingkup Pemkab Mimika dan perwakilan Partai Politi.
Delana Fraksi DPRK Mimika yang menerima LKPJ dan PP APBD 2024 dalam Pendapat akhir fraksi diantaranya, Fraksi Golkar H. Iwan Anwar, Fraksi PKB Benyamin Sarira, Fraksi PDI Perjuangan Adrian Andhika Thie, Fraksi Demokrat Dessy Putrika Ross Rante, Fraksi Gerindra Elinus Balinol Mom,ST, Fraksi Eme Neme Yauware Elias Mirip, Fraksi Rakyat Bersatu Herman Gafur dan Kelompok Khusus, Abrian Katagame.
Dari Delapan Fraksi DPRK Tersebut, tujuh fraksi menerima dan menyetujui LKPJ dan PP APBD 2024 namun dengan sejumlah catatn dan rekomendasi, dan hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tidak memberikan catatan dan hanya menyampaikan 10 rekomendasi.
Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutan penutupan Rapat Paripurna IV Masa Sidang II pdaa, Jumat (4/7/2025) malam mengatakan, bahwa pendapat akhir yang disampaikan oleh seluruh fraksi-fraksi di DPRK bertujuan mengevaluasi dan menelaah secara kritis terhadap pelaksanaan pembangunan dan kinerja pemerintah, daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pada Tahun anggaran 2024.
Foto Bersama Bupati Mimika Johannes Rettob, Penjabat Sekda Mimika Petrus Yumte dengan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRK Mimika/Foto : husyen opa
“Pendapat, tanggapan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi yang telah disampaikan merupakan wujud nyata kinerja lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah yang dipercayakan oleh masyarakat untuk tugas yang mulia sebagai perwakilan rakyat dalam mengemban amanat rakyat kabupaten Mimika,”tegas Bu[ati Johannes Rettob dalam sambutan akhir dalam penutupan Paripurna, Jumat (4/7/2025) malam.
Bupati JR menyebutkan, sejumlah rekomendasi, tanggapan dan pendapat yang telah disampaikan oleh dewan yang terhormat dalam pendapat akhir fraksi, merupakan koreksi dan masukan bagi kami selaku eksekutif sebagai pelaksana kebijakan pembangunan di kabupaten Mimika, untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
“Tentunya hal ini akan menjadi prioritas dan perhatian bagi kami, dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di waktu-waktu mendatang. Dilaksanakan secara transparan, efisien sehingga hasilnya dinikmati dapat oleh segenap lapisan masyarakat kabupaten Mimika,”sebutnya Bupati JR.
Bahwa pembenahan dilaksanakan pembangunan di segala bidang secara terintegrasi, terencana, berkesinambungan, dan hasil dari pembahngunan benar benar menawab kebutuhan riil masyarakat, terkhusus yang ada di lokasi perkampungan pesisir dan daerah pegunungan
Begitunya dengan melakukan pengawasan dan evaluasi yang cermat terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran berjalan, sehingga korelasi antara pelaksanaan anggaran dan pencapaian target program dan kegiatan dapat terwujud dengan baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bupati berharap adanya perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan baik di sektor birokrasi sdm, pengelolaan aset, dan aspek lainnya dalam bidang pemerintahan untuk peningkatan pelayanan dan kualitas pembangunan yang dilakukan dilaksanakan secara transparan, efisien sehingga hasilnya dinikmati dapat oleh segenap lapisan masyarakat kabupaten mimika.
“Pembenahan dilaksanakan pembangunan di segala bidang secara terintegrasi, terencana, berkesinambungan, dan hasil dari pembahngunan benar benar menawab kebutuhan riil masyarakat, terkhusus yang ada di lokasi perkampungan pesisir dan daerah pegunungan,”katanya.
Pemerintah daerah juga berharap dalam melakukan pengawasan dan evaluasi yang cermat terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran berjalan, sehingga korelasi antara pelaksanaan anggaran dan pencapaian target program dan kegiatan dapat terwujud dengan baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Adanya perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan baik di sektor birokrasi SDM, pengelolaan aset, dan aspek lainnya dalam bidang pemerintahan untuk peningkatan pelayanan dan kualitas pembangunan yang dilakukan,”terangnya.
Terkait raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2024 dan lkpj) tahun 2024, yang sudah kita sepakati bersama pada saat ini dan akan ditetapkan menjadi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2020, kata Bupati kiranya bisa menjadi wujud nyata bakti karya kita dalam membangun kabupaten mimika.
“Dalam kesepakatan kita saat ini juga, terkandung banyak hal yang telah kita bangun dan lakukan selama tahun 2024 untuk kabupaten Mimika, baik secara fisik maupun non fisik melalui realisasi program dan kegiatan, saya yakin semua upaya dan usaha yang kita berikan, memiliki makna bagi masyarakat kabupaten Mimika,”ungkap Bupati.
Foto Bersama Bupati Mimika Johannes Rettob, Penjabat Sekda Mimika Petrus Yumte dengan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRK Mimika dengan Para Kepala OPD di lingkup Pemkab Mimika/Foto : husyen opa
Bupati Johannes Rettob diakhir sambutannya momen paripurna penutupan ini menuturkan momen ini sekaligus menjadi pesan permulaan bagi kita semuanya dalam mengawali tugas dan tanggung jawab sebagai pemangku kepentingan di kabupaten Mimika, baik selaku lembaga legislatif dan eksekutif untuk periode 2025-2030, kiranya dapat menjadi awal yang baik, dan dapat bersinergi dalam satu semangat dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat Mimika.
Sementara Ketua DRPK Mimika, Primus Natikapereyau dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas seluruh proses pembahasan hingga pada Rapat Penutupan yang dibarengi dengan Pendapat Akhir dari seluruh fraksi yang ada di DPRK Mimika.
“Karena berkat kasihnya kita dapat merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2024 dan pada kesempatan ini DPRK telah menyampaikan catatan Rekomendasi atas LKPJ bupati tahun anggaran 2024,”sebut Primus Natikapereyau.
Primus menuturkan, bahwa agenda lain yang juga di gelar saat ini yaitu penutupan rapat paripurnaI IV Masa Sidang II tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Dengan tujuan LKPJ akhir tahun anggaran adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kebujakan, program, kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran selama satu tahun.
“Setalah dilakukan pembahasan secara internal oleh DPRK sebagai implementasi dari pelaksanaan funsi pengawasan dan evluasi, maka di sampaikan secara garis besar dokumen LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2024 telah menyajikan data dan informasi yang memenuhi kriteria layak secara regulasi maupun substansi,”sebutnya.
Masih kata Ketua DPRK, bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan catatan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan daerah.
“DPRK Kabupaten Mimika memberikan apresiasi terhadap keberhasilan penyelenggaran program, meskipun demikian masih ada beberapa hal yang perlu di perbaiki dan ditingkatkan dalam hal ini dprk bisa memaklumi jika ada capaian yang belum maksimal, untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah kiranya dapat memperhatikan catatan-catatan rekomendasi dari DPRK, untuk menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang,”katanya. (tm1)
