Anggota DPR Papua Tengah Urbanus Beanal/Foto : dok
TIMIKA, (taparemimika.com) – Anggota DPR Papua Tengah Urbanus Beanal meminta perhatian dari pihak terkait, tentang terganggunya pelayanan transportasi laut dengan menggunakan Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara (Sanus) 114 di wilayah pesisir Kabupaten Mimika
“Saya dapat laporan terkait terganggunya pelayanan transportasi laut dengan menggunakan Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 114 di wilayah pesisir Kabupaten Mimika. Gangguan ini disampaikan akibat adanya pendangkalan yang diduga disebabkan penyebaran limbah tailing dari kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia,” kata Urbanus.
Kondisi ini dirasakan oleh masyarakat, terutama di perairan sekitar Kampung Atuka, Kampung Amar, Kampung Nayaro, dan sejumlah titik pesisir di Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat Jauh, serta Distrik Mimika Barat Tengah.
“Pelayaran menuju Distrik Jita terganggu akibat pendangkalan sungai dan muara Pulau Tiga Mimika. Kondisi ini menghambat KM Sabuk Nusantara 114 berlayar menuju dermaga Sipu-Sipu sebagaimana mestinya,” kata Urbanus.
Masyarakat Distrik Mimika Timur Jauh, Jita, dan Agimuga merasa sangat terbantu dengan kehadiran kapal Sabuk 114. Kapal tersebut melayani rute dari kampung menuju Timika. Sehingga mempermudah transportasi dan kegiatan sosial ekonomi.
Namun karena adanya limbah tailing yang terbawa arus ke wilayah pesisir menyebabkan pendangkalan dan penyempitan jalur pelayaran. Sehingga kapal perintis kesulitan berlabuh dan melakukan bongkar muat barang maupun penumpang.
“Warga setempat mengaku, jadwal pelayanan kapal menjadi tidak menentu dan distribusi logistik ke kampung-kampung pesisir mengalami keterlambatan,” ujarnya.
Karenanya, kata Urbanus, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mimika bersama PT Freeport Indonesia segera melakukan langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan ini. Mulai dari normalisasi jalur pelayaran hingga penanganan limbah secara menyeluruh.
Masyarakat menilai, keberlangsungan layanan kapal perintis sangat penting karena merupakan satu-satunya sarana transportasi laut yang menjangkau wilayah terpencil di Mimika.
“Jika masalah ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berdampak lebih luas pada perekonomian masyarakat pesisir, pasokan kebutuhan pokok, serta aktivitas sosial di wilayah-wilayah terdampak,” tuturnya. (tm1)
