Pengawasan Ke Dinas Peternakan , Komisi II DPRK Mimika Minta Transparan Dalam Penyuluran Bibit Ternak

Suasana Pertemuan antara Komisi II DPRK Mimika Dengan Dinas Peternakan Mimika pada Rabu (26/8/2025)/ Foto : redaksi

TIMIKA, (taparemimika.com) –  Dalam rangka pengawasan terhadap OPD, Komisi II DPRK Mimika mengunjungi kantor Dinas Peternakan, Rabu (26/8). Kunjungan tersebut Dipimpin ketua komisi II Dolfin Beanal, Wakil Ketua Mariunus Tandiseno, Sekretaris Adrian Andika Thie, Billianus Zoani, Dessy Putrika, Luther Beanal, Merry Pongutan, Stefanus Onawame, Derek Tenouye.

Dolfin Beanal mengatakan kunjungan ke Dinas Peternakan merupakan salah satu tugas dari DPRK Mimika guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap OPD mitra komisi II.

“Perlu keterbukaan transparan dalam setiap kegiatan OPD, DPRK harus dilibatkan sebagai mitra kerja, agar ada keterbukaan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Saya minta kedepannya setiap program peternakan wajib melibatkan DPRK, sehingga kedepan kerjasama bisa berjalan dengan baik” ungkapnya.

Ia melanjutkan, bahwa komisinya banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait kegiatan pembagian bibit babi yang tidak transparan.

“Banyak kecurigaan dalam pembagian bibit tersebut. Supaya kerja terarah, baiknya melibatkan DPRK khususnya Komisi II, kita akan tolak dalam pembahasan anggaran bila tidak melibatkan kami” tegasnya.

Sekretaris komisi II Adrian Andhika Thie mengusulkan, kunjungan kerja dari DPRK sebaiknya  turun langsung kelapangan, sehingga bisa melihat langsung apa yang sudah dikerjakan oleh dinas peternakan.

Adrian juga menyoroti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) di pasar sentral, jika ada masalah bisa segera dilakukan pembenahan, kemudian MOU dengan Freeport yang belum diperpanjang, menurutnya pemerintah melalui Dinas peternakan harus menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk mencukupi permintaan Freeport.

Anggota komisi II Billianus Zoani meminta agar Dinas Peternakan menyiapkan data terkait pembagian bibit maupun pakan babi, kemudian masalah timbangan daging, dari dinas perlu periksa ulang agar masyarakat yang membeli daging tidak dirugikan.

“Masalah pengadaan pakan babi, kami minta datanya, diserahkan kemana saja agar kami bisa pastikan, kemudian pastikan alat timbangan daging agar sesuai dengan daging yang dibeli oleh masyarakat” ujarnya.

Dessy menyoroti pembinaan kepada peternak, seharusnya dari Dinas pengadakan pembinaan kepada peternak sekaligus cara mengelola peternakan itu sendiri. selama ini banyak peternak gulung tikar akibat salah mengatur managemen, Ia juga berharap agar Dinas Peternakan tidak memberikan bantuan kepada peternak yang sama setiap tahun.

“Pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan harus memberikan pembinaan kepada peternak terkait pengelolaan managemen peternakan, selama ini banyak yang gulung tikar akibat salah mengelola managemen” ujar srikandi partai Demokrat tersebut.

Wakil Ketua Komisi II Mariunus Tandiseno, Dinas peternakan sudah mempunyai koperasi namun belum berjalan maksimal, menurutnya koperasi harus di maksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan harus tepat sasaran terutama kepada pengusaha OAP, selama ini kasi bantuan bibit, namun belum masa panen sudah hilang. Dinas harus berkesinambungan melakukan pendampingan kepada pengusaha khususnya pengusaha OAP” ujarnya.

hal senada disampaikan Derek Tenouye yang menyoroti pembinaan kepeternak OAP, “Pengadaan bibit/pakan ternak yang menggunakan dana Otsus seharusnya diberikan kepada peternak OAP jangan kepada yang lain” tegasnya.

Menjawab pertanyaan dari anggota DPRK Mimika, Kepala Bidang Dinas peternakan, ibu Emma menjelaskan, RPHU pasar sentral menghasilkan sekitar 20-25 ton daging ayam setiap bulannya, ini untuk memenuhi kebutuhan dengan Freeport.

“Untuk peternak ayam, ada asosiasi peternak ayam yang mengkorrdinir penjualan daging ayam. Sejak dua tahun berjalan penjualan daging ke Pangansari, mekanismenya melalui pengepul, berat badan ayam 1,8 kg, pengepul langsung ambil dikandang kemudian dimasukkan ke RPHU untuk dipotong dan di packing” ujarnya.

Untuk bibit babi saat ini belum bisa ambil dari daerah lain. Hal ini karena masih menunggu surat izin bebas wabah.  sedangkan bibit lokal dari pantauan Dinas Peternakan sudah mulai banyak, dia berharap dua bulan kedepan harga daging babi bisa turun.

Menutup pertemuan tersebut, Komisi II memalui ketua Dolfin Beanal berharap ada inovasi dari Dinas peternakan agar peternak bisa mandiri tanpa mengharap bantuan ke pemerintah tiap tahun. Komisi II juga akan mengundang PT. Freeport, Pangansari, PT. PUMS dan Dinas Peternakan untuk rapat bersama membicarakan masalah ini. (tm1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *