Gelar Reses, Anggota DPRK Mimika Yan Pieterson Laly Siap Mendorong Perusahaan Pertriwulan Terima Karyawan Ber KTP Mimika

Suasana Reses Tahap II anggota DPRK Mimika Yan Pieterson Laly dengan para Pencaker/foto : redaksi

TIMIKA,(taparemimika.com)  – Salah satu topik atau aspirasi yang mengemuka dalam pada reses tahap II tahun 2025 masa sidang III yang digelar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Yan Pieterson Laly dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), adalah siap mendorong perusahaan yang ada di Mimika dapat secara reguler menerima karyawan ber KTP Mimika .

Kegiatan penyerapan dan mendengarkan para pencari kerja mengampaikan aspirasi ini berlangsung di Jalan Petrosea, Distrik Mimika Baru, Senin (13/10/2025).

Kegiatan reses tersebut dihadiri mayoritas pencari kerja (pencaker) yang menyampaikan berbagai harapan dan keluhan terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

*Sertifikasi Kompetensi dan UMK Jadi Sorotan*

Whilemina, warga Jalan Restu, mengeluhkan mahalnya biaya sertifikasi K3 Kompetensi, serta mempertanyakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mimika yang dinilai terlalu rendah dan tidak sebanding dengan tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran.

Menanggapi hal itu, Yan Pieterson Laly menjelaskan bahwa legislatif bersama eksekutif telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Non-APBD, salah satunya mengatur tentang ketenagakerjaan.

“Sekarang perlu digodok lagi terkait penggajian dan hal lainnya. Jika ada perusahaan yang bandel atau tidak patuh, perlu ada peringatan tegas,” ujarnya.

*Dugaan Pungutan dalam Sertifikasi Kompetensi*

Pencaker lainnya, Magay mengungkap adanya dugaan pungutan tinggi dalam proses sertifikasi kompetensi, namun setelah memiliki sertifikat, lamaran kerja mereka tetap tidak diterima.

Menanggapi hal ini, Yan Laly yang duduk di Komisi III DPRK Mimika—bermitra dengan Dinas Ketenagakerjaan—menduga adanya praktik bisnis yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami di Komisi III akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan mendorong adanya regulasi yang bisa meringankan biaya sertifikasi, bahkan jika memungkinkan, disubsidi oleh pemerintah,” tegasnya.

*Prioritas Tenaga Kerja Lokal dan Program PAD*

Sementara itu, Yance Baoyau, perwakilan Suku Kamoro, meminta agar perusahaan di Mimika memprioritaskan tenaga kerja asli Papua (OAP), terutama dari suku Amungme, Kamoro, dan lima suku kekerabatan lainnya, termasuk pencaker Labeti dan ber-KTP Mimika.

Ia juga menyoroti persyaratan berlebihan dalam proses lamaran kerja, seperti permintaan surat vaksin.

Menanggapi hal itu, Yan Laly mengakui bahwa program Papua Affair Developer (PAD) memang belum berjalan optimal di semua perusahaan.

“Kelemahannya, PAD belum menyentuh seluruh perusahaan. Kami di Komisi III akan memanggil pihak perusahaan dan Dinas Ketenagakerjaan untuk membahas pengaturannya, termasuk soal persyaratan vaksin,” katanya.

Menurutnya, dukungan lintas pihak sangat diperlukan agar peluang kerja bagi OAP, Labeti, dan warga ber-KTP Mimika semakin terbuka.

*Pembangunan BLK dan Peningkatan Kualitas LPK*

Warga lainnya, Maikel, menyoroti rendahnya kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Mimika. Menjawab hal ini, Yan Laly menyampaikan kabar baik bahwa pemerintah akan segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Mimika.

“Saya berharap BLK yang akan dibangun bisa menjadi acuan bagi LPK lainnya agar lebih profesional,” ujarnya.

*Regulasi Kuota Tenaga Kerja Lokal dan Harapan Pencaker*

Sementara Edison, salah satu pencaker, menilai banyak perusahaan masih merekrut tenaga kerja dari luar Mimika, sehingga peluang bagi masyarakat lokal semakin sempit.

Ia mengusulkan agar dibuat regulasi kuota penerimaan tenaga kerja lokal di setiap perusahaan, serta berharap BLK dapat bekerja sama dengan dunia industri agar lulusannya bisa langsung terserap.

Selain itu, pencaker juga meminta agar batasan usia rekrutmen kerja ditinjau kembali.

Menanggapi aspirasi tersebut, Yan Laly menegaskan dua langkah konkret yang akan diperjuangkan:

“Selain meminta kuota penerimaan tenaga kerja dari perusahaan, kami juga mendorong agar job fair digelar secara rutin setiap tahun agar peluang kerja semakin terbuka luas bagi masyarakat,” jelasnya.

Sebagai penutup, Yan Laly memberikan semangat kepada para pencaker untuk tetap optimis dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

“Saya yakin dengan semangat dan usaha bersama, hasilnya akan baik. Mari berkolaborasi untuk memberantas pengangguran di Mimika,” pungkasnya.(tm1)