Warga Warga Kampung Waa Banti I, Banti II dan Opitawak Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah menyampaikan aspirasi di Kantor DPRK Mimika, Senin (13/4/2026)/Foto : husyen opa
TIMIKA,(taparemimika.com) – Terkait penutupan akses jalan dari Pos Banti Gate menuju Waa Banti yang selama ini menjadi jalur utama aktivitas masyarakat dari empat Kampung Waa Banti I, Banti II dan Opitawak Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sejumlah warga mengadu ke Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Sejumlah warga dan perwakilan dari empat kampung dan tokoh perempuan mendatangi DPRK Mimika pada Senin, (13/4/2026). Mereka berterima kasih kepada Ketua Pansus Kemanusiaan DPRK Mimika Anton N Aalom, Amons Jamang dan Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal.
Kehadrian warga tersebut menyampaikan keluhan serta dampak tertutupnya akses jalan yang menyebabkan terganggunya aktivitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Tokoh pemuda Kampung Waa Banti, Obet Natkime, mengatakan bahwa masyarakat sepakat menyerahkan persoalan (penutupan akses jalan dari Pos Banti Gerbang menuju Waa Banti)
tersebut kepada DPRK Mimika agar dapat difasilitasi dan segera dicarikan solusinya.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi terkait (penutupan akses jalan dari Pos Banti Gate menuju Waa Banti). Akses jalan itu satu-satunya jalur bagi kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman, dan pakaian,” ujarnya.
Menurutnya, pihak masyarakat sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait lainnya, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang konkret.
“Kami hanya ingin kehidupan masyarakat di Waa Banti bisa berjalan normal. Jangan sampai masalah lain, tapi kami masyarakat kecil dari beberapa Kampung ini jadi korban,” tegasnya.
Selanjutnya, warga berharap agar permasalahan penutupan akses jalan tersebut dapat segera terselesaikan, sehingga aktivitas masyarakat kembali normal.
Hal senada juga menyampaikan perwakilan tokoh perempuan, Martina Natkime, ia berharap pemerintah dan DPRK Mimika segera mengambil langkah agar akses jalan tersebut kembali dibuka.
“Anak-anak kami tidak bisa lewat, aktivitas terganggu. Kami minta tolong agar masalah ini cepat terselesaikan,” katanya.
Martina mengaku dengan ditutupnya akses masyarakat tersebut dari kampung sangat berdampak dan kesulitan dan mencari kebutuhan sehari-hari.
Menangapi aspirasi tersebut, Anggota DPRK Mimika juga sebagai Ketua Pansus Kemanusiaan Penanganan Konflik DPRK Mimika, Anton N. Alom, mengatakan bahwa ia telah menerima laporan warga dan akan segera menyertakannya dengan turun langsung ke lapangan.
“Akses dari Pos Empat menuju Kampung Waa Banti ditutup, sehingga berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Kami akan turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRK Mimika telah membentuk empat panitia khusus (pansus), salah satunya adalah Pansus Kemanusiaan yang fokus menangani persoalan seperti yang terjadi di Waa Banti.
Sementara itu, Anggota DPRK Mimika dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Dolfin Beanal, menegaskan agar pihak-pihak yang mendorong masyarakat jadi perlunya atensi untuk diperhatikan bersama agar tidak terjadi lagi.
“Saya tegaskan, siapapun yang memperjuangkan rakyat kecil harus ditindak. Tim pansus harus turun dan menelusuri sampai ke akar masalahnya,” ujarnya.
Selain itu, Dolfin juga mengusulkan agar pos pelayanan seperti Polsek, Danramil, serta Community Development dapat ditempatkan lebih dekat dengan masyarakat di Kampung Waa Banti.
Sementara Anggota DPRK Dapil V lainnya dan juga sebagai Sekretaris Pansus Kemanusiaan Penanganan Konflik DPRK Mimika Amons Jamang juga memastikan bahwa pihaknya akan segera melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat kami akan turun ke lokasi untuk memeriksa langsung agar masalah ini bisa segera diselesaikan,” katanya. (tm1)
