TAPAREMIMIKA.COM – Politisi sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adrian Andhika Thie mendukung langkah tegas dari PT Pertamina Patra Niaga yang memberikan sanksi kepada SPBU SP 2 yang diduga penyalah gunaan penyaluran BBM bersubsidi.
Adrian Andhika Thie yang juga Sekretaris Komisi II DPRK Mimika, mengaku saat penjualan Pertalite selama 14 hari merupakan bentuk tanggungjawa Pertamina dalam menjaga Distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Menurut Adrian Thie, penghentian sementara penjualan Pertalite selama 14 hari merupakan bentuk tanggung jawab Pertamina dan Disperindag dalam menjaga distribusi subsidi BBM agar tepat sasaran.
Ketika terjadi kelangkaan BBM, kemudian muncul penimbunan dan harga BBM naik. Hal seperti ini yang harus dicegah,” tegas Adrian Thie saat ditemui wartawan di Kantor DPRK Mimika, Kamis (9/7/2026).
Ia menilai temuan pembelian BBM hingga lebih dari 100 liter di SPBU SP 2 perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi disalahgunakan. Menurutnya, pembelian dalam jumlah besar tanpa tujuan yang jelas dapat membuka peluang terjadinya penimbunan.
“Pembelian 100 liter ini kita tidak tahu digunakan untuk apa. Kalau untuk kebutuhan industri, sudah ada alokasi khusus dari Pertamina. Jangan sampai pembelian dalam jumlah besar ini mengarah pada penimbunan. Apalagi ini baru satu kasus yang ditemukan,” ujarnya.
Adrian meminta Pertamina bersama Disperindag Mimika terus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh SPBU di Kabupaten Mimika agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Jangan hanya berhenti di satu SPBU. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi tindakan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Selain pengawasan di SPBU, Adrian juga meminta pemerintah memperhatikan penjualan BBM secara eceran. Menurutnya, kondisi global, termasuk gejolak harga minyak dunia, dapat berdampak pada ketersediaan BBM di daerah jika distribusi tidak menyebar luas dengan baik.
“Jangan sampai karena situasi global, stok BBM di Mimika terganggu. Kalau stok menipis, SPBU kosong, harga naik, tentu akan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat,” paparnya.
Ia berharap pelatihan terhadap SPBU SP 2 menjadi pelajaran bagi seluruh pengelola SPBU di Mimika agar mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama Pertamina.
“Kami berharap catatan ini menjadi penting bagi seluruh SPBU di Mimika untuk lebih berhati-hati dan berkomitmen menjalankan aturan, sehingga tidak ada lagi penjualan BBM yang melanggar ketentuan,” jelasnya.
Selain itu, Adrian mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Mimika bersama-sama mengawal penyaluran subsidi BBM agar tetap tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar bermanfaat. (tm1)
