TIMIK, (taparemimika.com) – Dalam Kegiatan Pengawasan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika pada, Kamis (11/6/2026) menemukan usaha budidaya kepiting bakau di Kampung Keakwa Lama distrik Mimika Tengah tidak lagi berjalan alias terbengkalai.
Hal tersebut terungkap saat anggota DPRK Mimika dari Komisi II yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Dolfin Beanal, Wakil Ketua Mariunus Tandiseno, dan didampingi oleh anggota Komisi II lainnya seperti, Merry Pongutan, Dessy Putrika Ros Rante, Billianus Zoani, Luther Beanal dan Adolina Magal, yang meninjau dan melihat langsung kondisi keramba pembibitan (pemeliharaan) Kepiting di Kampung Keakwa Lama.
Komisi II saat meninjau usaha pembibitan dan penggemukan usaha kepiting tersebut, kondisinya sudah rusak dan tidak ada lagi aktifitas dari kelompok usaha Pembibitan Keraka Bakau. Bahkan beberapa fasilitas seperti tiang-tiang keramba dan jala sudah rusak dan dibiarkan tanpa ada kegiatan.
Komisi II DPRK Mimika saat berdialog dengan Kelompok Usaha Perikanan Keramba Kepiting Bakau di Kampung Keakwa, Kamis (11/6/2026)/Foto : husyen opa
Dari hasil pengawasan tersebut, Komisi II DPRK Mimika berkesimpulan bahwa keramba kepiting di Keakwa tersebut tidak dirawat secara baik alias rusak, bibit kepiting yang sama sekali tidak ada, tidak melakukan perawatan khususnya perawatan jaring dan pagar kolam keramba sudah banyak yang rusak.
Usai meninjau kondisi unit pembibitan kepiting bakau di Kampung Keakwa, Komisi II DPRK Mimika langsung bertemu dari kelompok usaha pembibitan kepiting dan warga kampung Keakwa untuk mendengarkan penjelasan, tentang tidak beroperasi pemeliharaan bibit kepiting.
Nicodemus Utapo salah satu anggota kelompok usaha pembibitan Kepiting Bakau mengaku bahwa usaha pembibitan kepiting bakau sempat berjalan dan telah menghasilkan dan sudah mendatangkan penghasilan, namun karena sedikit ada persoalan internal sesama kelompok, sehingga usaha pembibitan keraka Bakau terhenti, dan sudah selama dua tahun lebih.
“Sebenarnya kami tetap ingin melanjutkan usaha keramba kepiting bakau, namun ada masalah sesama anggota sehingga menyebabkan usaha keramba kepiting di Keakwa tidak berjalan. Kita masih berharap, selain anggota kelompok usaha bisa berdamai dan kembali menggerakkan usaha tersebut, kami juga minta agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan bisa membantu warga dengan memberikan bantuan berupa peralatan dan fasilitas seperti perahu dan Jhonshon serta modal usaha,”sebut Nicodemus, ketika diminta penjelasan dari Komisi II DPRK Mimika.
Komisi II DPRK Mimika saat berdiskusi dengan Kelompok Usaha Keramba Kepiting di Kampung Keakwa, Kamis (11/6/2026)/Foto : husyen opa
Nicodemus mengusulkan kepada DPRK Komisi II dapat memperjuangkan kepada instansi tehnis untuk mendapatkan dukungan berupa mesin dan peralatan sehingga usaha keramba kepiting ini bisa kembali aktif, dan dapat membawa penghasilan ekonomi bagi masyarakat di Kampung Keakwa.
“Selain mendapatkan bantuan peralatan dan fasilitas, masyarakat di Kampung Keakwa perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan tentang cara pengelolaan usaha keramba kepiting yang baik,”katanya.
Hal senada juga dilontarkan Bendahara Kelompok Usaha Keramba Kepiting Kampung Keakwa, Esebius Mumukare, yang mengaku bahwa karena ada persoalan di internal kelompok yang mengklaim sendiri tentang kepemilikan usaha tersebut, sehingga kegiatan usaha ini tidak berjalan dan sudah cukuo lama.
“Awalnya usaha keramba pembibitan ini berjalan baik, namun seiring berjalan sudah berapa kali menghasilkan dan pasarannya juga sudah kami dapatkan. Namun dari 20 anggota kelompok tersebut saling berbeda keinginan sehingga terhenti selama kurang lebih dua tahun,”keluhnya.
Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal saat menyampaikan arahan kepada warga Kampung Keakwa, kamis (11/6/2026)/Foto : husyen opa
Menurut warga lainnya, bahwa kegiatan pembibitan keramba di Keakwa semestinya tidak hanya tentang keramba pembibitan, namun juga ada keramba kepiting yang jenis usahanya penggemukan, agar bisa menghasilkan kepiting yang berkualitas dan dapat laku dipasaran.
“Kami berharap program usaha keramba ini tetap dapat berjalan, namun dapat dirubah programnya yaitu program penggemuka agar dapat menghasilkan kepiting yang berkualitas dan bagus sehingga tinggi peminat,”katanya.
Anggota kelompok Keramba Kepiting lainnya Kanisius Kamarace mengharapkan kepaa Eksekutif melalui dinas tehnis dapat membantu perahu dan mesin jhonson serta mendapatkan pendampingan dari petugas OPD tehnis, seningga dalam usaha tersebut bisa benar-benar menghasilkan kepiting yang berkualitas dan layak dikirim keluar Timika.
Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal mengajak para anggota kelompok usaha keramba kepiting untuk bersatu dan bersaing secara sehat untuk bisa menghasilkan produksi kepiting dan bisa berhasil untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga.
“Anggota kelompik itu harus menghilangkan ego, harus bersatu dan bersaing untuk menjadi yang terbaik serta bersaing secara sehat untuk meningkatkan hasil pendapatan melalui usaha keramba kepiting,”ajak Dolfin.
Dolfin juga berharap agar dinas tehnis menempatkan petugasnya di kampung agar bisa secara langsung terlibat dalam proses usaha keramba kepiting, kalau petugas tehnis itu tidur bangun di kampung. Harus bisa melatih dan mendampingi pengusaha pengelola keramba kepiting.
Komisi II DPRK Mimika saat berdialog dengan warga Kampung Keakwa dalam kegiatan Pengawasan di Keramba Keraka Bakau/Foto : husyen opa
“Petuag tehnis terkait usaha keramba kepiting ini harus dibangkitkan kembali, harus bersatu untuk melanjutkan program keramba kepiting tersebut,”ajaknya.
Masih kata Dofin, dari hasil pengawasan di Keramba Kepiting di Kampung Keakwa ini akan menjadi atensi untuk nanti kami berkoordinasi atau memanggil Dinas Perikanan atau OPD tehnis lainnya untuk mendorong agar pemerintah memberikan bantuan usaha , peralatan dan prasaran berupa keramba yang baru dengan nilai yang lebih besar.
Sementara Wakil Ketua Komisi II, Mariunus Tandiseno mengaku usaha keramba ini masih berjalan dan sudah menjadi usaha yang paten, Diharappkan juga seluruh anggota kelompok harus tetap kompak dan bersatu sehingga bisa kembaki berjalan.
Sedangkan anggota Komisi II dari Daerah Pemilihan 6, Dessy Putrika Rosrante berharap ada pihak ketiga atau bentuk koperasi agar pengelolaan dan hasilnya dapat dikelola oleh Koperasi agar bisa menciptakan pasar atau pembeli yang benar-benar mau mensejahterakan anggota kelomppok usaha tersebut.
Senada anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Adrian Andhika Thie mengharapkan pihak koperasi yang akan membeli keraka selanjutnya menjualnya atau mengirim keluar, sehingga hasil usaha berupa kepitng berkualitas bisa dipasarkan melalui pihak koperasi yang telah diibentuk. (tm1)
