TIMIKA, (taparemimika.com) – Anggota DPRK Mimika Daerah Pemilihan (Dapil) III dari PDI Perjuangan, Adrian Andhika Thie, kembali menemui konstituennya dalam agenda Reses Tahap II yang digelar di Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung penuh antusias dengan dihadiri Kepala Kelurahan Sempan Alexandro Mameyau, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat.
Reses menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka, mulai dari pembangunan infrastruktur, drainase, lampu penerangan jalan, penanganan banjir, keamanan, lapangan pekerjaan, hingga ketepatan sasaran program bantuan pemerintah.
Kepala Kelurahan Sempan, Alexander Mameyau, mengatakan reses merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
“Kegiatan ini rutin dilakukan anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kami berharap usulan yang disampaikan benar-benar menjadi kebutuhan prioritas warga, seperti lampu penerangan jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Adrian Andhika Thie mengatakan kehadirannya di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif, tetapi untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dirasakan warga.
“Masalah yang saya dengar dan lihat langsung di lapangan itulah yang akan saya perjuangkan. Selama ini banyak aspirasi masyarakat disampaikan melalui Musrenbang dari tingkat RT hingga kelurahan, dan Distrik namun tidak semuanya dapat terealisasi di tingkat kabupaten,” katanya.
Ia memastikan usulan pemasangan lampu jalan di Kelurahan Sempan akan menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan. Sementara usulan pembangunan jalan telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
“Kami hanya menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk meneruskan aspirasi kepada pemerintah. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat ikut mengawal bersama setiap usulan agar dapat diwujudkan,” ujarnya.
Pada sesi dialog, warga menyampaikan beragam aspirasi. Ketua RT 09, Karel, meminta pembangunan jalan yang sudah lama rusak dan berlubang. Menurutnya, usulan tersebut telah beberapa kali diajukan namun belum juga terealisasi.
Ia juga mengangkat persoalan keamanan lingkungan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai belum tepat sasaran, distribusi BBM, serta perkembangan pembentukan Koperasi Merah Putih yang hingga kini belum diketahui masyarakat.
Ketua RT 08, Yohannes Andare, meminta penanganan banjir melalui pembangunan drainase dan penambahan lampu jalan, khususnya di kawasan Jembatan Dua.
Sementara itu, perwakilan RT 03 mengusulkan adanya regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil serta kembali meminta percepatan pembangunan jalan yang telah lama diusulkan.
Yustinus Tomas menyoroti persoalan keamanan, perlunya pembukaan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran, serta penyaluran bantuan rumah layak huni yang benar-benar menyasar Orang Asli Papua (OAP) yang berhak menerimanya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Adrian menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan forum reses untuk menyampaikan berbagai kebutuhan di lingkungannya.
Ia menegaskan seluruh aspirasi akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan terus dikawal melalui fungsi pengawasan DPRK.
“Yang terpenting adalah pemerintah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kami di DPRK akan terus mengawal setiap aspirasi sesuai kewenangan yang kami miliki,” katanya.
Terkait keamanan, Adrian mengajak masyarakat untuk terus membangun komunikasi dengan aparat keamanan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan masing-masing.
Ia juga menjelaskan bahwa DPRK Mimika telah menghasilkan sejumlah peraturan daerah, di antaranya Perda Minuman Keras (Miras) yang lebih cenderung mengatur tetntang tataniaganya, dan Perda Perlindungan Tenaga Kerja sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat.
Mengenai bantuan rumah layak huni, Adrian menegaskan DPRK akan terus melakukan pengawasan agar penyalurannya tepat sasaran.
Ia juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Merah Putih yang menggunakan sebagian Dana Desa. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diawasi agar tidak menghambat pembangunan kampung yang selama ini dibiayai melalui Dana Desa.
Di bidang ekonomi, Adrian mengatakan DPRK akan memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kuota BBM di Kabupaten Mimika masih dalam kondisi aman.
Ia juga meminta agar proses perekrutan tenaga kerja di PT Freeport Indonesia maupun perusahaan lainnya yang beroperasi di Kabupaten Mimika harus lebih mengutamakan Orang Asli Papua (OAP), Labeti serta pencari kerja yang memiliki KTP Timika-Papua.
“Jangan sampai perusahaan beroperasi di daerah ini, tetapi kesempatan kerja justru lebih banyak dinikmati oleh tenaga kerja dari luar daerah. Ini yang harus kita perjuangan secara bersama sama,” pintanya tegas.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kelurahan Sempan menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Anggrek dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun ini. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, serta menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Dalam sesi aspirasi lanjutan, warga kembali mengusulkan pembangunan lampu jalan, pengaspalan jalan, drainase, penanganan banjir, penertiban aktivitas pedagang di kawasan Pasar Lama, penyediaan bak sampah, pembangunan jembatan, pembukaan pangkalan minyak tanah, hingga pembaruan data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.
Mengakhiri kegiatan tersebut, Adrian Andhika Thie menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat merupakan amanah yang harus diperjuangkan.
“Reses bukan hanya menjadi tempat mendengar keluhan, tetapi menjadi awal dari perjuangan untuk menghadirkan solusi melalui kerja sama antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah. Saya akan terus mengawal setiap aspirasi yang telah disampaikan agar dapat diwujudkan secara bertahap sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya. (tm1)
