TIMIKA,(taparemimika.com) – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika, Yohanes Felix Helyanan, SE menggelar kegiatan hearing dan dialog bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta sejumlah elemen masyarakat yang berlangsung di Wilayah Kelurahan Koperapoka,Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Sabtu (18/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di Kabupaten Mimika.
Dalam dialog berlangsung, isu pendangkalan di wilayah pesisir, perekrutan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP), anak anak lahir besar di Timika dan ber- KTP Mimika,kontribusi perusahaan terhadap daerah, hingga sektor pendidikan mendominasi aspirasi yang disampaikan peserta.
Politisi senior PDI Perjuangan ini mengatakan, hearing dan dialog merupakan bagian dari tugas anggota DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
“Kegiatan ini kami laksanakan di masing masing Dapil dengan pertemuan-pertemuan kecil seperti ini. Kegiatannya memang tidak sama dengan reses, tetapi memiliki tujuan yang hampir sama, yakni mendengar langsung aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, Yosep Temorubun menyoroti perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, sebagian besar perusahaan tersebut berkantor di luar Timika sehingga manfaat ekonomi, termasuk retribusi bagi Mimika dan Papua Tengah, dinilai belum optimal.
Ia mengusulkan agar DPR bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong lahirnya peraturan daerah yang mengatur kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap daerah.
Yosep juga meminta perusahaan yang beroperasi di Mimika membuka rekening di Bank Papua sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian daerah.
Suasana Diskusi dan Dialog warga bersama anggota DPR Papua Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Yohanis Felix Helyanan,SE/Foto: husyen opa
Selain itu, ia berharap perusahaan harus lebih memprioritaskan tenaga kerja Orang Asli Papua, anak anak lahir besar di Timika dan ber- KTP Mimika,termasuk lulusan perguruan tinggi di Mimika – Papua Tengah, dalam proses perekrutan.
Ia juga meminta DPR Provinsi Papua Tengah memfasilitasi pertemuan dengan pimpinan PT Freeport Indonesia guna membahas persoalan tersebut.
Menanggapi hal itu, Jhon Thie mengatakan pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja menjadi kewenangan Dinas Ketenagakerjaan. Namun, DPR akan terus mendorong agar lulusan perguruan tinggi di Papua mendapat kesempatan yang lebih besar untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah.
“Kita memiliki perguruan tinggi di Papua, termasuk jurusan pertambangan. Lulusan dari kampus-kampus tersebut sudah seharusnya menjadi prioritas dalam perekrutan tenaga kerja oleh PTFI,” katanya.
Sementara itu, Blasius mengusulkan agar Pemerintah Provinsi menghadirkan kantor perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Mimika, khususnya yang menangani sektor pertambangan, kehutanan, dan galian C.
Menurutnya, keberadaan kantor perwakilan akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar tenaga kerja yang bekerja di Mimika memiliki KTP setempat sebagai bagian dari penataan administrasi kependudukan.
Menanggapi usulan tersebut, Jhon Thie memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Hal-hal ini bukan persoalan baru. Pemerintah provinsi juga telah melihat kondisi di lapangan. Aspirasi ini akan kami sampaikan kembali agar menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jimy Rungkat meminta DPR Provinsi Papua Tengah terus mengawasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan sistem sekolah sepanjang hari agar berjalan sesuai tujuan.
Sementara itu, Anton Kemong mengangkat persoalan pendangkalan di wilayah pesisir Mimika yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut karena berdampak terhadap aktivitas masyarakat pesisir.
Adapun Elisabeth menyampaikan apresiasi atas Surat Keputusan Gubernur Papua Tengah yang menggratiskan biaya masuk dan biaya pendidikan bagi peserta didik jenjang SMP, SMA, SMK, dan SLB pada tahun ajaran baru 2026. Namun, ia berharap kebijakan serupa juga dapat diterapkan bagi jenjang Sekolah Dasar (SD), termasuk memberikan perhatian pendaftaran ulang di setiap jenjang pendidikan.
Menutup kegiatan tersebut, Jhon Thie mengapresiasi seluruh masukan yang disampaikan masyarakat, dan akan menjadi atensi untuk diperjuangkan ke pemerintah Provinsi Papua Tengah. (tm1)
