TIMIKA, (taparemimika.com) – Delapan Fraksi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (ABD-P) kabupaten Mimika Tahun anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sikap delapan fraksi diantaranya, Fraksi Partai Golkar (F-Golkar), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerinda), Fraksi gabungan Partai Nasdem – Partai Perindo (F-Eme Neme Yauware), Fraksi Gabungan Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, dan Partai Amanat Nasional (F-Rakyat Bersatu) dan Kelompok Khusus.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRK Mimika yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRK Mimika, pada Senin (28/9/2026) malam.
Rapat Paripurna penutupan dan penetapan APBD Perubahan 2026 dipimpin Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas didampingi Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Mimika Johannes Rettob, Plt. Sekretaris DPRK Mimika Sriyanti Ramping, anggota DPRK Mimika, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pandangan akhirnya, seluruh fraksi-fraksi dan kelompok khusus menerima serta menyetujui rancangan APBD Perubahan Tahun anggaran 2026 tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda. Walaupun semua fraksi menerima, namun banyak usulan dan penegasan kepada pemerintah daerah yang disampaikan masing-masing juru bicara.
Diawali dari pandangan umum dari Fraksi Golkar melalui Ketua Fraksi Iwan Anwar, menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD 2026. Fraksi ini meminta agar belanja daerah yang berada pada kisaran Rp6,1 triliun dikawal dengan memastikan sumber pembiayaan yang jelas.
Golkar juga menekankan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan terhadap penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Sekretaris Fraksi Yuliana Dice Amisim memberikan perhatian terhadap tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp1,116 triliun.
PKB meminta angka tersebut menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan anggaran. Fraksi ini juga mendorong percepatan penyerapan anggaran yang berkualitas, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta penyelesaian persoalan yang dihadapi peternak lokal.
Fraksi PDI Perjuangan melalui ketua Fraksinya, Adrian Andhika Thie, menyampaikan menerima dan menyetujui Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda.
Fraksi tersebut meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sampah, serta mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan OPD yang dinilai lambat dalam melaksanakan program.
Sementara Fraksi Partai Demokrat melalui ketua Fraksi Dessy Putrika Ross Rante dalam pandangan akhirnya mengatakan, menyetujui penetapan Perda dengan sejumlah catatan. Demokrat menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran hingga triwulan III, yakni realisasi keuangan sebesar 48 persen dan fisik 52 persen.
Fraksi Demokrat juga menyoroti rendahnya realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap I serta meminta transparansi terkait perbedaan angka dalam APBD Perubahan. Selain itu, Demokrat menekankan pemenuhan tiga kebutuhan mendesak, yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Fraksi Partai Gerindra melalui Ketua Fraksi Elinus Balinol Mom menyatakan dapat menerima APBD Perubahan tahun aggaran 2026.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah menyusun roadmap peningkatan PAD yang terukur, mengevaluasi faktor penyebab tingginya SiLPA, serta memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata hingga ke distrik dan kampung.
Fraksi Eme Neme Yauware, yang merupakan gabungan Partai Perindo dan Partai NasDem, melalui juru bicaranya Rampeani Rachman, menyatakan menyetujui RAPBD 2026.
Fraksi ini merekomendasikan agar pemerintah lebih serius meningkatkan PAD dari sektor perikanan, khususnya di Pelabuhan Pomako. Pemerintah juga diminta memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta mengevaluasi disiplin ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selanjutnya, Fraksi Rakyat Bersatu, yang merupakan gabungan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Amanat Nasional (PAN), melalui Ketua Fraksi Herman Gafur, menyatakan menerima dan menyetujui APBD Perubahan tahun anggaran 2026.
Fraksi Rakyat Bersatu merekomendasikan agar pergeseran anggaran dilakukan tepat waktu, pengelolaan Dana Otsus tepat sasaran bagi Orang Asli Papua (OAP), serta mempercepat realisasi pembangunan rumah layak huni dan Masjid Raya Kabupaten Mimika.
Sementara Kelompok Khusus DPRK Mimika melalui Ketua Poksus Abrian Katagame menyampaikan menerima dan menyetujui APBD Perubahan tahun anggaran 2026.
Kelompok Khusus menilai ruang fiskal yang besar harus diimbangi dengan kapasitas eksekusi program di lapangan.
Pemerintah juga didesak meningkatkan transparansi belanja barang dan jasa, mempercepat realisasi Dana Otsus specific grant, membangun infrastruktur strategis, serta menyiapkan perencanaan pembangunan perguruan tinggi negeri di Kabupaten Mimika.
Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas dalam sambutanya mengatakan pembahasan anggaran perubahan merupakan bagian dari komitmen bersama legislatif dan eksekutif dalam mengawal penggunaan anggaran daerah.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRK Mimika, Asri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRK Mimika dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras selama proses pembahasan hingga tahap akhir,”sebutnya.
Ia juga mengapresiasi pimpinan dan anggota fraksi serta kelompok khusus yang telah memberikan catatan kritis, saran, dan masukan konstruktif terhadap rancangan anggaran.
“Berbagai pandangan akhir yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dan kelompok khusus merupakan representasi dari aspirasi masyarakat luas,” kata Asri.
Menurutnya, catatan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran berjalan.
“Efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran harus senantiasa dikedepankan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Asri juga mengajak legislatif dan eksekutif terus meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang harmonis untuk mewujudkan Kabupaten Mimika yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.
Sementara, Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutanya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Mimika atas saran dan masukan yang diberikan selama proses pembahasan rancangan anggaran.
Menurut Johannes, berbagai pandangan fraksi akan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan ke depan.
“Saya akan mengarahkan pimpinan OPD untuk mengevaluasi semua usulan,” kata Johannes.
Ia mengatakan, dengan nilai APBD yang besar, Pemerintah Kabupaten Mimika akan memfokuskan pelaksanaan anggaran pada usulan masyarakat, visi dan misi kepala daerah, serta program-program prioritas.
“Kedepannya, Pemkab Mimika dengan nilai APBD yang sangat besar ini akan fokus pada usulan, visi misi dan program prioritas,” ujarnya.
Johannes berharap kebersamaan antara legislatif dan eksekutif dapat terus dipertahankan dalam lima tahun ke depan.
“Saya berharap kebersamaan yang telah kita lakukan tahun ini akan berjalan sama-sama untuk lima tahun ke depan, sehingga dapat menata kabupaten ini lebih baik,” pungkasnya. (tm1)
