Ratusan warga masyarakat asli Suku Kamoro (Mimika Wee) yang tergabung dalam Front Pemilik Hak Ulayat Mimika (FPHUM) melakukan aksi demo damai sampaikan Sembilan tuntutan yang disampaikan di lapangan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah pada Selasa (25/11/2025)./Foto : husyen opa
TIMIKA, (taparemimika.com) – Ratusan warga masyarakat asli Suku Kamoro (Mimika Wee) yang tergabung dalam Front Pemilik Hak Ulayat Mimika (FPHUM) melakukan aksi demo damai sampaikan Sembilan tuntutan yang disampaikan di lapangan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah pada Selasa (25/11).
Massa aksi Mimika Wee berkumpul di beberapa titik, diantaranya lapangan Eks Pasar Lama Timika. Selanjutnya sambil membawa spanduk, massa berjalan menuju. Massa kemduian diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaprayau, didampingi Wakil Ketua dan seluruh anggota. Hadir juga Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakil Bupati, Emanuel Kemong bersama sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemkab Mimika yang kebetulan hadir dalam Rapat Paripurna Pembasan Ranperda APBD Mimika tahun anggaran 2026.
Dalam aksi tersebut sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi secara bergantian diantaranya, Ketua Lemasko Gregorius Okoare. Ia meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi masalah tapal batas di Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah.
Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua I Lemasko mengemukakan wilayah Mimika hingga saat ini belum ada pemekaran. Terjadinya pencaplokan tanah hak ulayat masyarakat adat di Kapiraya.
Pimpinan dan anggota DPRK Mimika saat menerima pendemo/Foto ” redaksi
Setelah menyampaikan aspirasi, Ketua Aliansi Pemuda Kamoro (APK), Rafael Toerekeyau didampingi Gregorius Okoare, Marianus Maknaepeku serta tokoh masyarakat dan tokoh perempuan membacakan Sembilan pernyataan sikap, yaitu :
- Kembalikan hak ulayat Kami masyarakat adat suku Kamoro/Mimika Wee dari Potowaiburu sampai Nakai.
- Meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memfasilitasi
- Dinas Perhubungan segera tutup Bandara Tuapa di Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah.
- Polsek dan Koramil segera di bangun di Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah
- Pemerintah Kabupaten Mimika segera selesaikan masalah tapal batas Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai, dan Dogiyai sebelum Natal 2025.
- Kembalikan wilayah adat Suku Kamoro/ Mimika Wee dari Adat mepago ke wilayah adat bomberai
- Massa minta Bupati Mimika menunjuk Plt Distrik Urumuka, Distrik Temare, dan Distrik Kamora.
8.Massa meminta Bupati Mimika mengganti kepala Distrik Mimika Barat Tengah
- Masa meminta aparat untuk menangkap oknum aktor dari konflik pembakaran rumah di Kampung Wakia dan penyerobotan wilayah adat Mimika Wee.
Usai membacakan pernyataan sikap tersebut, Ketua Aliansi Pemuda Kamoro (APK) didampingi Gregorius Okoare, Marianus Maknaepeku serta tokoh masyarakat dan tokoh perempuan menyerahkan aspirasi tersebut diterima pimpinan dan anggota DPRK Mimika.
Setelah mendengar dan menerima aspiras/poin poin tuntutan masa aksi,Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperyau menyampaikan terima kasih atas kehadiran massa yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib.
“Dengan usulan dan atau aspirasi yang ada ini, kami akan terus mendorong ke Pemerintah, bahkan ke pemerintah tertinggi sekalipun. Tolong bantu kami untuk mengingatkan untuk terus menyuarakan,” ungkapnya.
Ratusan warga masyarakat asli Suku Kamoro (Mimika Wee) yang tergabung dalam Front Pemilik Hak Ulayat Mimika (FPHUM) melakukan aksi demo damai sampaikan Sembilan tuntutan yang disampaikan di lapangan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah pada Selasa (25/11)/Foto : redaksi
Selain Ketua DPRK, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, decara khusus kita sudah bahas bersama dengan Gubernur dan Bupati Deyai, selanjutnya tinggal menunggu waktu untuk melaksanakan rapat secara keseluruhan.
“Kami pun sudah menyurati dua kali kepada kementerian dalam negeri (Mendagri) beberapa waktu lalu. Jadi sekarang kita sedang menunggu undangan dari Mendagri, mari kita sama sama berjuang bersama untuk menyelasaikan ini,” ungkapnya.
Selain itu Kata Bupati Mimika, Tahun ini Pemerintah sudah memprogramkan kegiatan kegiatan di wilayah wilayah perbatasan seperti pembangunan perumahan di daerah daerah perbatasan.
“Tetapi diharapkan sesudah dibangun harus ditempati.
Aksi demo Damai yang dilakukan FPHUM di halaman Kantor DPRK Mimika dalam pengawalan aparat keamanan, dan setelah menyerahkan tuntutna akhirnya massa membubarkan diri secara tertib.
Setelah menemui dan menerima aspirasi massa dari Mimika Wee, DPRK Mimika akhirnya melanjutkan Rapat Paripurna I Masa Sidang III Tentang Pembahasan APBD Mimika tahun anggaran 2026.(tm1)
