Dari Atas : Mariunus Tandiseno (F-Golkar), Benyamin Sarira (F-PKB), Simson Gujangge (F-PDIP) dan Dessy Putrika Ross Rante (F-Demokrat)/Foto : redaksi
TIMIKA,(taparemimika.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang III dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRK Mimika terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRK Mimika, Rabu (26/11/2025).
Rapat Paripurna DPRK Mimika dengan agenda Pandangan umum Fraksi-fraksi dipimpin Ketua DPRK, Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Hadir pula dalam rapat tersebut Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Penjabat Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRK Mimika.
Dalam Pandangannya seluruh fraksi DPRK Mimika secara bergantian menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2026. Secara umum, fraksi-fraksi menekankan agar kebijakan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, menjamin keberlanjutan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.
Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Mariunus Tandiseno mengingatkan kepada pemerintah daerah agar sejumlah peraturan daerah dan program yang telah disepakati pada rapat paripurna sebelumnya mendapat perhatian serius, baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaannya.
Beberapa poin yang ditekankan Fraksi Golkar antara lain peningkatan sumber daya manusia, dukungan bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP), serta penyertaan pemegang saham bagi pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terdampak langsung aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong perbaikan jalan dan drainase di distrik, khususnya Distrik Wania, penyediaan sarana pasar bagi mama-mama OAP, penyelesaian tapal batas wilayah, serta penanganan konflik sosial yang terjadi di wilayah Kwamki Narama secara serius dan terkoordinasi.
Terkait kondisi fiskal, Fraksi Golkar menyoroti penurunan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 menjadi sekitar Rp5,6 triliun. Penurunan tersebut dinilai harus direspons dengan strategi fiskal yang cerdas melalui efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disampaikan oleh, Benyamin Sarira. Fraksi PKB mencermati fluktuasi dan perubahan signifikan target pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5,64 triliun.
Fraksi PKB juga menyoroti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp585,8 miliar. Menurut PKB, kenaikan tersebut harus disertai dasar perhitungan yang realistis dan berbasis data tren pendapatan beberapa tahun terakhir. PKB meminta pemerintah daerah menjelaskan sektor-sektor penyumbang PAD serta strategi peningkatan pendapatan tanpa membebani masyarakat.
Dari Atas : Billianus Zoani (F-Eme Neme Yauware), Elinus Balinol Mom (F-Gerindra), Herman Gafur (Fraksi Rakyat Bersatu) dan Kelompok Khusus disampaikan Anton N Alom/Foto : redaksi
PKB juga menilai ketergantungan terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi. Oleh karena itu, fraksi ini meminta adanya transparansi rincian transfer, kepastian alokasi dana Otonomi Khusus sesuai amanat undang-undang, serta percepatan penyelesaian persoalan tapal batas yang berkaitan dengan wilayah adat dan wilayah hukum.
Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Sekretaris Fraksi, Simson Gwijangge yang menyoroti rendahnya realisasi APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 yang disebut baru mencapai sekitar 45 persen, padahal sisa waktu tahun anggaran semakin terbatas.
Fraksi PDI Perjuangan meminta seluruh OPD teknis agar lebih serius dan sungguh-sungguh memaksimalkan realisasi program yang tengah berjalan serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara matang sebagai dasar penyusunan RAPBD 2026. PDI Perjuangan juga menegaskan agar pembahasan dan penetapan APBD dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan Permendagri.
Simson Gujangge menekankan penyelesaian konflik tapal batas di Distrik Mimika Barat Tengah (Kapiraya), pemerataan pembangunan wilayah perbatasan antar kabupaten, fokus pembangunan infrastruktur bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta evaluasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang dinilai belum memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Mimika.
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Dessy Putrika Ross Rante. Fraksi Demokrat menilai bahwa secara regulasi, penyusunan RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Namun demikian, Fraksi Demokrat menyoroti masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer serta rendahnya kontribusi PAD dibandingkan potensi ekonomi Kabupaten Mimika, khususnya di sektor pertambangan, perikanan, perdagangan, dan jasa.
Fraksi Demokrat mendorong penajaman belanja prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman.
Sementara itu, dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Ketua Fraksi, Elinus Balinol Mom, Fraksi Gerindra mengingatkan pemerintah daerah agar penggunaan APBD 2026 benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra menyoroti masih tingginya belanja operasional dan mendorong peningkatan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan lingkungan, bantuan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat asli Papua, peningkatan program kesehatan ibu dan anak, serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis data riil.
Pandangan Umum Fraksi Eme Neme Yauware, gabungan Partai Perindo dan Partai NasDem, disampaikan oleh Bilianus Zoani. Fraksi ini menegaskan bahwa pengelolaan APBD 2026 harus tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Fraksi Eme Neme Yauware meminta pemerintah daerah tegas dalam penerapan disiplin ASN, menuntaskan persoalan pencaplokan wilayah di Kapiraya, serta memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan pendekatan pembangunan dari kampung ke kota.
Pandangan Umum Fraksi Rakyat Bersatu (gabungan PBB, PAN, dan Hanura) disampaikan oleh Ketua Fraksi, Herman Gafur. Fraksi ini berharap RAPBD 2026 mampu mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan secara berkeadilan serta memperkuat fondasi perekonomian Kabupaten Mimika sesuai visi dan misi kepala daerah.
Dan paling akhir menyampaikan Pandangan Umum adalah dari Kelompok Khusus yang disampaikan oleh Anton N. Alom. Kelompok Khusus menuntut inovasi pengelolaan dana Otonomi Khusus agar memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua. Selain itu, kelompok ini menekankan perlunya transparansi pengelolaan dana Otsus Tahun 2025, penyelesaian konflik tapal batas di Kapiraya, peningkatan disiplin ASN di wilayah pedalaman dan pesisir, serta kepastian terkait rekrutmen CPNS khusus Amungme dan Kamoro.
Rapat paripurna ini merupakan tahapan penting dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026. Seluruh fraksi berharap melalui pembahasan lanjutan, APBD 2026 dapat disusun secara realistis, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.(tm1)
