Anggota DPRP Papua Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yohanis Felix Helyanan,SE (Jhon Thie) dengan bertata muka dengan warga dari RT 5 dan RT 10 Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Minggu (30/11/2025)/Foto : redaksi
TIMIKA, (taparemimika.com) – Menggelar Reses Tahap ke III Hari kedua pada Minggu (30/11/2025) dari anggota DPRP Papua Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yohanis Felix Helyanan,SE (Jhon Thie) dengan bertata muka dengan warga dari RT 5 dan RT 10 Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Yohanes Felix Helyanan mengemas kegiatan Reses kali ini disalah satu rumah warga di Belakang Kantor Pos Kelurahan Dingo Narama dengan bertatap muka sambil mendengarkan aspirasi masyarakat.
Sejumlah aspirasi warga dari RT 5 dan RT 10 Kelurahan Dingo Narama yang disampaikan warga meliputi soal, Drainase, Angka Pengangguran, Museum Budaya atau sejarah Perjalanan Kabupaten Mimika, Bangunan SD Negeri 12, Penyaluran Bantuan Sosial, Soal Peredaran Miras Lokal, Peningkatan Jalan pemukiman serta persoalan mogok kerja karyawan Freeport yang masih belum ada kejelasan.
“Kegiatan reses yang dilaksanakan ini dalam rangka menyerap dan mendengarkan aspirasi, sehingga apa yang menjadi permasalahan dan usulan dari masyarakat diterima dan selanjutnya akan diperjuangkan kepad pemerintah daerah,”terang Yohanis Felix Helyanan dihadapan warga saat menggelar kegiatan Reses ke III di Kelurahan Dingo Narama pada Minggu (30/11/2025).
Anggota DPRP Papua Tengah yang juga menjabat sebagai Wakil ketua Komisi III DPRP Papua Tengah yang akrab disapa Jhon Thie, mengaku seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi atensi dan akan mendorong kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten Mimika.
“Legislatif ini sebagai penyambung lidah dan akan mendorong kepada pemerintah daerah, dan yang melaksanakan itu adalaha pemerintah daerah. Karena sekarang ini program pemerintah itu kebijakannya pada Penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati atau pemerinatah transisi, sebab APBD 2025 ini merupakan produk Penjabat,”jelasnya.
Sehingga, menurut Jhon Thie program yang nantinya diusulkan dari masyarakat baru bisa maksimal di APBD tahun anggaran 2026.
“Mungkin di tahun anggaran 2026 baru bisa diperjuangkan dan dapat direalisasikan, karena program yang termuat di APBD tahun ini merupakan program dari pemerintahan sebelumnya,”ungkapnya.
Diakhir kegiatanya, politisi senior PDI Perjuangan Jhon Thie meminta agar seluruh warga memiliki kesadaran dan ikut mendukung seluruh program dari pemerintah, termasuk kesadaran untuk menjaga kebersihan dan terlibat aktif dalam pembangunan di kabupaten Mimika. (tm1)
