TERKAIT MASALAH KWAMKI NARAMA, SOLIDARITAS RAKYAT MIMIKA PEDULI KONFLIK SOSIAL DEMO DI DPRK MIMIKA

Aksi Demo dari Solidaritas Rakyat Mimika Peduli Konflik Sosial di kantor DPRK Mimika, Rabu (7/1/2026)/Foto : redaksi

TIMIKA, (taparemimika.com) – Solidaritas Rakyat Mimika Peduli Konflik Sosial (SRMPKS) menggelar aksi demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah terkait kisruh yang masih terjadi konflik antar kelompok di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika pada, Rabu (7/1/2026).

Massa melakukan aksi demo dengan melakukan orasi di halaman kantor DPRK Mimika, mereka menuntut dan mendesak pemerintah daerah, DPRK Mimika untuk memfasilitasi dan mendorong untuk segera menghentikan konflik yang masih saja terjadi di Kwamki Narama hingga saat ini.

Mereka menyerukan dan mengatas namakan Rakyat Mimika untuk bangkit dan melakukan Langkah Langkah konkrit untuk melakukan perdamaian dan menghentikan bentrok antar kelompok yang sudah menelan 11  nyawa.

Aksi damai tersebut meminta kepada Pemda Mimika dan DPRD Mimika hentikan konflik di Kwamki Narama selamanya dan tidak ada konflik lagi kedepannya.

Dari pantauan di lapangan, aksi tersebut harusnya dilakukan di Kantor Bupati Mimika di SP III dan titik kumpul di Kantor DPRK Mimika.  Massa meminta agar DPRK Mimika ikut Bersama massa untuk ke Sentra Pemerintahan.

Dewan yang meminta agar massa tidak bisa ke Kantor Pemerintahan dan memilih menunggu rencana rapat yang akan di gelar oleh Bupati , DPRK dan Forkopimda.

Korlap aksi Yoki Sodegau dalam orasinya meminta untuk hentikan konflik di Distrik Kwamki Narama karena sudah menimbukkan banyak korban, mengganggu perekonomian dan pembangunan sehingga Kwamki Narama tidak bisa berkembang.

“Kami bosan dengan konflik ini tidak peduli yang perang orang dari mana tapi kami minta Pemda Mimika dan DPRK hentikan perang di Kwamki Narama,”katanya.

Diungkapkan seluruh masyarakat Mimika butuh kedamaian oleh karena itu Pemda Mimika dan DPRK harus seriusin selesaikan konflik di Kwamki Narama selamanya dan tidak ada lagi kedepannya.

“Bukan hanya kami tujuh suku yang butuh kedamaian tetapi saudara kita dari daerah lain juga butuh kedamaian. Bukan masalah amankan konflik tapi Pemda dan DPRK harus sudahi konflik di Kwamki Narama, selama ini tidak serius selesaikan sehingga konflik terus terjadi,”ungkapnya.

Sementara menanggapi aspirasi dari massa aksi anggota DPRK Anton Alom mengatakan, pihaknya sudah memikirkan untuk konflik di Kwamki Narama tidak ada lagi dengan mendorong Peraturan daerah (Perda) terkait konflik sosial.

“Kami semua sepakat konflik harus dihentikan saya orang Kwamki Narama juga bosan selalu dihadapkan dengan masalah perang. Kami akan usulkan dan dorong Perda tentang konflik sosial untuk menyudahi konflik yang sering terjadi sebelumnya,”katanya.

Anton mengungkapkan, hari ini pihaknya bersama Pemda Mimika akan melakukan pertemuan untuk membahas terkait penyelesaian konflik di Kwamki Narama.

“Siang ini kami bertemu Pemda Mimika di kantor kami, kami akan dorong lagi Perda tentang konflik sosial. Jika Perda sudah ada tidak ada alasan lagi tarik-tarik panah untuk bunuh-bunuh orang,”ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan dua anggota DPRK Mimika dari Fraksi Gerindra, Elinus B Mom dan Dolfin Beanal, bahwa Langkah-langkah dan koordinasi untuk menyelesaikan konflik di Kwamki Narama sudah dan sedang berjalan.

“Pemerintah daerah, Aparat dan Dewan sudah melakukan koordinasi dan langkah-langkah, dan siang ini ada pertemuan Bupati, Forkopimda dan DPRK akan menggelar pertemuan. Nanti bisa sebentar menyampaikan aspirasinya di dalam pertemuan,”tegas Elinus B Mom.

Elinus menerangkan bahwa terkait penyelesaian konflik di Kwamki Narama, DPRK merencanakan untuk bentuk Panitia Khusus (Pansus). Sehingga tahapan penyelesaian secara spesifik dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik berkelanjutan.

Sementara Dolfin Beanal berharap massa bersabar dan dewan berusaha untuk memfasilitasi agar massa dapat menyampaikan aspirasi nanti langsung ke bupati dalam pertemuan yang sudah direncanakan.

“Karena rapat DPRK dengan Pemerintah serta Forkopimda sudah dijadwalkan, sehingga mohomn nanti dapat disampaikan kepada Bupati langsung,”tegas Dolfin. (tm1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *