Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau dan Wakil Ketua I, Asri Akkas saat menandatangani Berita Acara Penetapan Kompoisis empat Pansus DPRK Mimika/Inzert : Foto bersama Pimpinan dan anggota DPRK Mimika/Foto : husyen opa
TIMIKA, (taparemimika.com) – Empat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika Provinsi Papua Tengah akhirnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK Mimika, yang digelar di ruang sidang kantor DPRK Mimika di Jalan Cendrawasih Timika, Kabupaten Mimika Papua Tengah pada, Rabu (25/2/2026).
Empat Ketua Pansus yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPRK Mimika masing-masing, Minggus Kapiyau sebagai Ketua Pansus Soal Tapal Batas di Kapiraya, Rizal Pata’dan sebagai Ketua Pansus Air Bersih, Derek Tenouye sebagai Ketua Pansus Mogok Kerja Freeport, kontraktor dan Privatisasi dan Anton N Alom sebagai Ketua Pansus Penanhan Konflik Kemanusiaan Kwamki Naram dan Distrik Jila.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, serta dihadiri seluruh anggota dewan.
Dalam sambutannya, Primus menegaskan bahwa penetapan keanggotaan Pansus bukan sekadar agenda administratif, melainkan mandat besar dari rakyat Mimika untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Hari ini menjadi momentum penting bagi DPRK Mimika dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian masalah-masalah strategis di daerah. Penandatanganan surat keputusan ini bukan seremonial belaka, tetapi bentuk tanggung jawab politik kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta seluruh anggota Pansus yang telah ditetapkan segera bekerja cepat dan terukur.
Suasanaa Rapat Paripurna Penetapan komposisi Pansus DPRK Mimika, Pada Rabu (25/2/2026)/Foto : husyen opa
Untuk Pansus Sengketa Tapal Batas Kapiraya, DPRK menekankan pentingnya kepastian administrasi dan hukum atas wilayah di Distrik Mimika Barat Tengah agar tidak menimbulkan konflik maupun menghambat pelayanan publik.
Sementara Pansus Air Bersih diminta fokus mengidentifikasi kendala teknis dan manajerial yang selama ini membuat akses air bersih belum merata. DPRK berharap persoalan ini segera menemukan solusi konkret agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
Terkait Pansus Mogok Kerja Karyawan PT Freeport Indonesia, Primus menegaskan agar pansus mampu menjadi jembatan yang adil antara pekerja dan perusahaan. Hak-hak tenaga kerja harus dilindungi tanpa mengabaikan stabilitas investasi dan ekonomi daerah.
Adapun Pansus Konflik Kemanusiaan di Kwamki Narama dan Distrik Jila diharapkan mampu menggali akar persoalan secara komprehensif serta merekomendasikan langkah rekonsiliasi yang berkeadilan dan menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
Primus juga menekankan pentingnya kerja kolektif dan transparan dalam pelaksanaan tugas pansus, mengingat waktu kerja yang terbatas dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi.
“Kami mengharapkan dukungan penuh dari pihak eksekutif, manajemen PT Freeport Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersikap kooperatif dan terbuka dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan,” pungkasnya.
Dengan terbentuknya empat pansus ini, DPRK Mimika menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai lembaga pengawas yang responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(tm1)
