Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun,SH/Foto : dok
TIMIKA, (taparemimika.com) – Peristiwa berdarah yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah menjadi bukti bahwa situasi keamanan di Tanah Papua masih Jauh dari harapan, karena itu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah mendesak ada tindakan konkrit oleh pemerintah pusat.
Insiden berdarah yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, pada 31 Maret 2026 lalu, menurut Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, menjadi bukti nyata bahwa situasi keamanan di Tanah Papua masih jauh dari kata aman dan membutuhkan langkah penyelesaian yang konkret dari pemerintah pusat.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, mengatakan bahwa konflik dan kekerasan bersenjata yang terus berulang di Papua menunjukkan belum adanya penyelesaian menyeluruh dari negara terhadap persoalan yang sudah berlangsung lama.
Kata dia, bahwa insiden berdarah di Dogiyai bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari rangkaian konflik yang terus terjadi dari tahun ke tahun.
“Pergantian satgas setiap tahun menunjukkan bahwa negara terus menggelontorkan anggaran besar untuk pendekatan militer, namun tidak menyentuh akar persoalan konflik di Papua,”tegas Yosep Temorubun melalui rillis yang diterima redaksi pada, Sabtu (4/4/2026).
Ditegaskan Yosep, bahwa sikap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dinilai lebih aktif menawarkan diri sebagai mediator konflik di luar negeri, sementara konflik bersenjata di Papua belum mendapatkan perhatian serius dalam bentuk dialog damai.
“Slogan Papua Tanah Damai selama ini belum diikuti dengan langkah nyata dari pemerintah pusat untuk menghentikan kekerasan yang terus terjadi dalam negeri lebih khusus persoalan persoalan kekerasan di Papua,”sebutnya.
Secara tegas , YLBH Papua Tengah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuka ruang dialog antara Jakarta dan Papua sebagai solusi damai yang berkelanjutan. Yosep menekankan bahwa masyarakat Papua tidak menginginkan wilayahnya terus menjadi arena konflik bersenjata antara TNI-Polri dan kelompok TPN-OPM.
“Korban dari konflik ini jelas adalah masyarakat sipil. Selain itu, konflik juga menghambat pembangunan di Tanah Papua,” katanya.
Dirinya mengungkap, bahwa perhatian dari Komisi Tinggi PBB yang menilai Papua sebagai ‘zona merah’ seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis demi memberikan rasa aman bagi seluruh warga di Papua. (tm1)
