TIMIKA, (taparemimika.com) – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, menyoroti masalah masih ditemukannya 21 temuan yang berkaitan dengan sistem pengednalian intern maupun keputauhan terhadap perundang-undangan yang perlu segera ditindak la juti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika.
Penegasan dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie,S,ST,Par pada rapat Paripurna II Masa Sidang II tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRK terhadap LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda PP-APBD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di ruang Rapat kantor DPRK Mimika pada, Rabu (29/7/2026).
Rapat Paripurna II Masa Sidang II dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Mimika tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme, serta dihadiri anggota DPRK Mimika.
Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan tetap memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Adrian menegaskan, bahwa capaian tersebut merupakan bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Tetatpi Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa capaian opini WTP harus diikuti dengan pembenahan terhadap berbagai temuan hasil pemeriksaan BPK., dimana dalam laporan tersebut masih terdapat 21 temuan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, penyusunannya harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, objektivitas, efisiensi, dan efektivitas agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dalam bidang pemerintahan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti realisasi APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sebesar 75,73 persen sehingga memunculkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA),”tegasnya.
Selain itu, fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan rendahnya serapan APBD Tahun Anggaran 2026 yang berdasarkan data Bappeda dan BPKAD hingga 20 Juli 2026 baru mencapai 27,41 persen.
Pemerintah juga diminta meningkatkan kualitas serapan anggaran agar lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Fraksi PDI Perjuangan menyoroti temuan BPK mengenai kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN yang telah pensiun maupun yang telah meninggal dunia. Pemerintah daerah diminta segera melakukan rekonsiliasi data antara BPKAD dan BKPSDM agar persoalan serupa tidak kembali terjadi,”sebutnya.
Persoalan pelayanan publik di Distrik Alama juga menjadi perhatian serius Fraksi PDI- Perjuangan dalam kesempatan tersebut. Adrian mengatakan, sejumlah aspirasi disampaikan ke Fraksi bahwa kepala kampung dan tokoh masyarakat, pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga akses transportasi di wilayah tersebut belum berjalan maksimal akibat kondisi keamanan yang belum sepenuhnya pulih.
Untuk sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan kembali menyoroti persoalan banjir di Kota Timika yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh. Pemerintah didorong mempercepat pembangunan drainase, meningkatkan koordinasi lintas OPD, serta mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya penanganan banjir.
Fraksi PDI- Perjuangan juga mempertanyakan perkembangan proyek air bersih dan pembentukan lembaga pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan jalan dan jembatan penghubung di wilayah pegunungan dan pesisir, pembangunan infrastruktur di Kampung Amapare, serta kejelasan pemanfaatan terminal bandara yang dibangun menggunakan APBD.
Pada sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar dana Otonomi Khusus lebih diprioritaskan untuk beasiswa bagi Orang Asli Papua (OAP), khususnya suku Amungme dan Kamoro.
“Pemerintah juga diminta memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri maupun swasta, serta membangun fasilitas pendidikan di kampung-kampung yang belum memiliki sekolah, terutama di Distrik Alama,”ungkapnya dalam paripurna.
Bidang kesehatan, Fraksi menyoroti masih adanya temuan BPK pada pengelolaan keuangan BLUD RSUD Mimika dan meminta agar segera dibenahi.
Fraksi PDI- Perjuangan juga meminta peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Mimika dengan mengutamakan penanganan pasien, serta memperkuat pelayanan puskesmas di wilayah pesisir dan pegunungan melalui penyediaan tenaga kesehatan, transportasi, dan peralatan medis yang memadai.
Sementara pada sektor ketenagakerjaan, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah daerah agar lebih mengutamakan pencari kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua dan masyarakat ber-KTP Mimika, dalam perekrutan tenaga kerja di PT Freeport Indonesia, perusahaan kontraktor, maupun perusahaan swasta lainnya.
Pemerintah juga didorong memperkuat perlindungan tenaga kerja lokal melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Mimika.
Di bidang ekonomi, Fraksi PDI- Perjuangan meminta pemerintah memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan lokal, meningkatkan profesionalisme pengelolaan Pasar Sentral Timika, serta memastikan implementasi dana Otonomi Khusus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar seluruh kepala OPD lebih fokus melaksanakan program kerja di masing-masing perangkat daerah dan tidak terlalu sering mengikuti perjalanan dinas kepala daerah. Langkah tersebut penting sebagai bagian dari efisiensi anggaran sekaligus untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target.
“Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mimika,” ujar Adrian. (tm1)
