TIMIKA,(taparemimika.com) – Kota Timika saat ini tidak dalam kondisi baik baik, ini disebabkan karena maraknya kasus kriminal bahwak kasus pembunuhan terjadi dalam sebulan terakhir ini cukup membuat heboh diseluruh kalangan masyarakat. Hal ini mendapat perhatian serius salah satu anggota DPRK Mimika dari Partai Gerindra, Yan Pieterson Laly,ST.
Anggota DPRK Mimika dari Fraksi Gerindra ini, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRK Mimika, TNI-Polri, Kejaksaan dan Pengadilan duduk bersama untuk membahas langkah konkret dalam menangani persoalan keamanan yang terjadi di Mimika.
Menurut Yan, pemerintah daerah bersama unsur penegak hukum perlu merancang sebuah skema penanganan khusus untuk menghadapi maraknya kasus pembunuhan dan tindakan kriminal yang belakangan terjadi di Mimika.
“Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini eksekutif dan legislatif, DPRK, Kapolres, Dandim, Kejaksaan dan Pengadilan harus duduk bersama. Kita perlu merancang skema penanganan masalah maraknya pembunuhan di Mimika ini seperti apa,” kata Yan Pieterson Laly kepada wartawan di kantor DPRK Mimika pada, Selasa (1/9/2026).
Ia menilai langkah yang selama ini dilakukan belum cukup efektif untuk menghentikan rentetan kasus kekerasan yang terjadi. Menurutnya, kegiatan atau pendekatan yang dilakukan sebelumnya cenderung hanya memberikan dampak sementara dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Kwamki Narama.
“Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memperkuat kehadiran aparat keamanan di wilayah yang dianggap rawan. Ia mengusulkan agar TNI dan Polri hadir secara intensif selama tiga bulan pertama untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal.
“Langkah strateginya apa? TNI dan Polri wajib hadir di tiga bulan pertama, entah dengan membuat posko atau seperti apa. Yang jelas wajib hadir untuk meredam tindakan kriminal yang ada,” tegasnya.
Menurut Yan, penguatan pengamanan tersebut tentu membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Karena itu, eksekutif dan legislatif perlu duduk bersama membahas kebutuhan tersebut sehingga dukungan terhadap aparat keamanan dapat dilakukan secara terukur.
“Permasalahan akan muncul anggarannya dari mana. Justru karena itu kami perlu eksekutif dengan legislatif hadir bersama membahas tentang keamanan ini. Ketika kita meminta TNI dan Polri untuk menjaga area ini kurang lebih tiga sampai lima bulan, bukan berarti kita membebani anggaran kepada TNI-Polri,” jelasnya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memikirkan alokasi anggaran yang dapat mendukung langkah pengamanan tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Paling tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Itu akan dibahas DPRK bersama Forkopimda. Kita duduk bersama dan berpikir, langkah strategisnya seperti apa,” katanya.
Yan juga mengingatkan agar persoalan yang berawal dari konflik di Kwamki Narama tidak dibiarkan berkembang dan kemudian menyeret masyarakat dari kelompok atau suku lain yang tidak terlibat dalam konflik tersebut.
Menurutnya, apabila tidak segera ditangani secara serius, konflik dikhawatirkan semakin melebar dan menimbulkan korban baru.
“Kalau ini dibiarkan, kami yakin setiap hari akan jatuh korban. Karena langkah yang kemarin dilakukan tidak efektif. Terlihat hanya sesaat, setelah itu kejadian seperti yang kita saksikan sendiri,” ungkapnya.
Untuk itu, Yan memastikan DPRK Mimika akan membuka ruang komunikasi bersama pemerintah daerah guna membahas langkah penanganan keamanan secara lebih serius.
Menurutnya, pembahasan tersebut tidak boleh hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPRK, tetapi harus melibatkan unsur keamanan dan penegak hukum sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara bersama-sama.
“Jangan kita hanya berbicara setelah ada korban. Kita harus duduk bersama dan memikirkan langkah sebelum persoalan ini semakin besar. Pemerintah dan seluruh unsur Forkopimda harus hadir mencari solusi,” pungkasya.(tm1)
