HUKUM  

MAHASISWA DAN PELAJAR GELAR AKSI DEMO DI DPRK MIMIKA, DESAK PEMERINTAH DAN TNI-POLRI TUNTASKAN KASUS KRIMINAL DAN PELANGGARAN HAM

TIMIKA, (taparemimika.com) – Sejumlah massa yang menanakan dirinya Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar pada, Senin (31/8/2026) menggelar aksi demo damai ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupataten Mimika. Massa dalam orasinya menuntut kepada Pemerintah Daerah dan aparat TNI-Polri untuk menuntaskan persoalan kekerasan yang telah menelan korban dan persoalan kemanusian yang terjadi di Tanah Papua.

Massa yang menggelar orasi di halaman kantor DPRK Mimika diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau dan didampingi Wakil Ketua I, Asri Akkas dan sejumlah anggota dewan.

Dalam aksinya, massa menyoroti kasus pembunuhan yang berawal dari Kwamki Narama hingga meluas ke wilayah kota Timika, konflik horizontal, pengungsian warga, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dinilai belum mendapat penyelesaian secara tuntas.

Aksi demo yang digelar di Kantor DPRK Mimika dikawal ketat aparat keamanan dari Polres Mimika dan Detasemen Yonif Den B Brimob Sat Polda Papua Tengah. Massa aksi selain menyampaikan orasi dari sejumlah orator, juga membentangkan tiga buah spanduk ukuran besar dan puluhan pamflet yang menyoroti soal kasus pelanggaran HAM dan tindakan Kriminal yang terjadi dalam sebulan ini.

Fransiska salah satu orator aksi massa, mendesak Pemerintah Daerah bergerak cepat bersama penegak hukum untuk segera menyelesaikan masalah hukum yang menghilangkan nyawa orang lain. Menurutnya, sejumlah kasus kriminal hingga membunuh warga yang tak berdosa untuk segera diungkap dan menangkap pelakunya.

Massa saat membacakan aspirasi dihadapan Ketua dan anggota DPRK Mimika/Foto : husyen opa

“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kasus kekerasan yang menimpa masyarakat. Sudah cukup merugikan orang Papua, saat ini berbagai tindakan kriminal terkesan tidak ada penyelesaian hukum. Pelaku harus ditangkap dan diberi hukuman yang setimpal,”ungkapnya.

Menurut Fransiska, massa yang hadir saar ini mendesak Bupati Mimika hadir langsung untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus memastikan proses hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan berjalan sebagaimana mestinya.

“Bupati harus hadir di sini untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini, di mana terjadi pembunuhan. Kami nilai Bupati sangat tidak mampu memimpin di atas tanah ini,” katanya.

Kata dia, berbagai persoalan kirminal hingga meluasnya saat ini, pemerintah harus berperan aktif bersama aparat keamanan untuk memberikan kepastian humum kepada korban.

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I , Asri Akkas dan Anggota DPRK Mimika lainnya saat menerima aspirasi dari Mahasiswa/Foto : husyen opa

“Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hukum yang benar-benar berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan. Kalau keluarga dibunuh, dibunuh terus, masa pemerintah masa bodoh? Hukum itu untuk apa kalau bukan untuk menegakkan HAM bagi rakyat,” tegasnya.

Aliasni Mahasiswa dan Pelajar juga menyoroti kondisi masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat konflik di sejumlah wilayah Papua.

“Pengungsian paksa terjadi di setiap pedalaman, di sudut-sudut kota. Masyarakat mengungsi di mana-mana. Konflik horizontal dibangun di mana-mana. Ini model strategi apa? Tidak manusiawi sekali,”tegasnya.

Massa pada kesempatan ini juga mendesak kepada pemerintah daerah agar tidak hanya sibuk membahas masalah anggaran, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap masalah kemanusiaan.

“Pemerintah harus buka mata, bukan hanya duduk duduk sidang anggaran saja. Sidang juga harus mengenai manusia yang berjatuhan di bawah,”keluhnya.

Wakil Kolip aksi massa, pengakuan aksi yang digelar merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan ketidakadilan dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.

Ia menegaskan kehadirannya dalam aksi bukan semata-mata sebagai pelajar, melainkan sebagai bagian dari masyarakat Papua yang melihat langsung berbagai persoalan di tanah kelahirannya.

Dirinya juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP).

“Kita semua korban. Kita semua korban atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, oleh DPRD Kabupaten Mimika, melibatkan masyarakat adat OAP,” ungkapnya.

Kata Dia, pelajar memilih turun ke jalan karena tidak ingin persoalan yang terjadi hari ini menjadi ancaman bagi generasi Papua di masa mendatang.

“Kami hadir hari ini atas ketidakadilan, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terus terjadi di Tanah Papua. Kami hadir karena kami sadar dan tidak mau melihat generasi kami,”pungkasnya.

Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau menyampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yag menyebarkannya ke kantor DPRK Mimika, dan apa yang dilakukan siswa ini sudah sesuai.

“Tegasnya.

Dalam RDP nantinya diharapkan menjadi ruang bersama dengan perwakilan masyarakat untuk membahas dan langkah-langkah penyelesaian konkret terhdap kasus pembunuhan dan kasus kriminal.

“RDP diharapkan dapat menjadi ruang bersama untuk membahas masalah keamanan sekaligus mencari langkah konkret terhadap kasus pembunuhan yang terus berulang,”pintaya..

Kata dia, DPRK belum dapat memastikan apakah Bupati Mimika akan hadir dalam pertemuan tersebut. Meski begitu, DPRK Mimika menyatakan akan segera menyiapkan undangan untuk berkumpul dengan Bupati dan Forkopimda unsur dalam satu forum pembahasan.

“Kami rencana memanggil Forkopimda atau semua, TNI-Polri serta Bupati untuk kita duduk besok di sini. Hari ini saya ketik undangan untuk kita duduk bicara di sini di Kantor DPRK Mimika,”pungkasnya.

Massa dari persekutuan Mahasiswa dan Pelajar Mimika saat menggelar orasi di halaman kantor DPRK Mimika/Foto : husyen opa

KETUA DPRK MIMIKA BERJANJI AKAN TINDAK LANJUTI ASPIRASI DENGAN

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, mengatakan akan mengadakan pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mencari langkah nyata dalam mengatasi masalah keamanan yang dinilai terus berulang

Pertemuan tersebut rencananya melibatkan Bupati Mimika, TNI-Polri, serta seluruh pimpinan daerah.

“Kami rencana memanggil Forkopimda atau semua, TNI-Polri serta Bupati untuk kita duduk besok di sini, karena situasi yang terjadi pembunuhan ini berulang kali”tegasnya.

Untuk undangan pertemuan, Ketua DPRK Mimika mengaku telah disiapkan oleh DPRK Mimika. Ia berharap rapat tersebut tidak sekadar membahas persoalan, namun menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan di tengah masyarakat. (tm1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *