Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara DR Ir. Tienneke Adam, M.SI bersama staff, Manado, Sulawesi Utara saat memaparkan keberhasilan Sulut dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kepada rombongan Komisi B DPRD Mimika dalam studi banding, pada Senin (15/7/2024) /Foto : redaksi
MANADO, (taparemimika.com) – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, berkunjung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulut) untuk mencari tahu bagaimana cara atau trik dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten Mimika dari sektor Kelautan dan Perikanan.
Komisi B DPRD Mimika memilih Sulawesi Selatan sebagai salah satu tujuan lokasi studi banding kali ini karena, provinsi yang beribukota di Manado tersebut sektor kelautan dan Perikanan memiliki potensi besar sebagai sektor unggulan dan penggerak utama yang membangun perekonomian daerah provinsi Sulawesu Utara yang maju, mandiri dan sejahtera.
Karena Sulut juga potensi ekonomi pada sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangannya meliputi, pengembangan kekayaan laut non ikan dan energi laut, pengembangan kapal perikanan, industri jasa pelabuhan dalam hal pelabuhan perikanan, pengembangan usaha perikanan, dan baik perikanan tangkap maupun budidaya.
Komisi B DPRD Mimika melakukan studi banding dengan berkunjung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, pada Senin (15/7/2024) di Manado.
Komisi B dipimpin langsung oleh Ketua Komisinya, Nurman Karupukaro, Wakil Ketua Komisi Mathius Yanengga, Sekretaris komisi Rizal Pata’dan, bersama anggota lainnya, Anton Pali, Lexy Linturan, Semuel Bunai, Merry Pongutan, Tanzil Azharie, Amandus Gwijangge, Aser Gobay dan Karel Gwijangge, menggelar pertemuan sekaligus mendapatkan pemaparan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, DR Ir. Tienneke Adam, M.SI didampingi Sekretaris, Christie Saruan, SP, M. Si dan sejumlah Kepala Bidang dan Kasubag tentang pencapaian positif provinsi Sulawesi Utara dari sektor Kelautan dan Perikanan.
Turut mendampingi Komisi B DPRD Mimika, Kabid Budi Daya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika, Lucky Yosep Wokas dan Salah satu staff.
Kadis Kelautan dan Perikanan, DR Ir. Tienneke Adam, M.SI bahwa di Sulut dari Kelautan dan Perikanan top dan lagi seksi issunya,
Bidang kelautan perikanannya yang seksi. Kenapa, karena sekarang semua mengarah ke ekonomi biru.
“Sekarang kalau di darat sudah kurang, jadi semua mengarah ke ekonomi biru. Nah pengelolaan ekonomi yang berasal dari perairan kalau tidak memperhatikan azas berkelanjutan kedepan kita bisa gigit jari, anak cucu kita nanti tidak bisa makan ikan lagi. Jadi kita sangat mendukung blue ekonomi untuk kita mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, “papar Tienneke Adam.
Kata dia bahwa kehadiran di Sulut kita bisa berbagi pengalaman ke kabupaten Mimika dimana di sini bisa berbagi tentang hal perikanan budidaya, UMKM, Pabrik unit Pengolahan Ikan ada sekitar 120 UP menengah keatas. Dan juga ada pabrik pengalengan ada lima di Manado, ada ikan kayu dan unit usaha lainnya yang bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
“Terserah nanti teman teman dari Komisi B DPRD Mimika mau berkunjung ke budidaya air tawar kita punya UPT Kementrian Kelautan Perikanan, UPT Balai Pengembangan Budidaya air tawar ada di Tatelu itu membawahi UPT Kementrian beberapa provinsi mungkin termasuk Papua. Kita juga punya balai perbenihan, kalau budidaya atau tangkap juga bisa, kami siap berbagi ilmu dan pengalaman agar Mimika juga bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi itu dari sektor Kelautan dan Perikanan, “sebutnya.
Dikatakan bahwa sejauh ini dari hasil Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut karena sudah ekspor ke Uni Eropa, Amerika dari prodak Perikanan cukup banyak. Termasuk Budidaya juga ada seperti rumput laut, dana kondisi laut di Sulut sama atau mirip dengan laut di Papua.
“Pada prinsipnya kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut sangat siap membantu dan berbagi dalam hal membantu Pemkab Mimika bila ingin melihat langsung dilapangan capaian capaian kami, nanti ada staff kami yang akan siap mendampingi dan memberikan penjelasan, sehingga hal yang positif yang didaat disini bisa dibawah ke Mimika, “ungkap Tienneke Adam.
Selain Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut yang memaparlan seluruh program yang telah dicapai, sejumlah Kepala Bidang juga menyampaikan hasil dan capaian serta sejumlah regulasi yang berkaitan dengan Program-progtam kelautah dan Perikanan di Provinsi Sulut.
Sekretaris komisi B DPRD Mimika, Rizal Pata’dan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Sulawesi Selatan khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan yang telah menerma Dan membuka diri serta berbagi ilmu tentang bagaimana cara menggenjot PAD dari sektor Kelautan dan Perikanan.
“Kami tertarik untuk datang ke Sulawesi Utara khusus untuk belajar dan melihat langsung keberhasilan Sulut dalam mengelola Sumber Kelautan dan Perikanan sebagai penopang APBD, fakta bahwa di Mimika punya potensial soal kelautan dan perikanan. Kami punya kekayaan Kelautan dan perikanan dengan penghasil ikan terbanyak, dimana kapal-kapal ikan dari seluruh nusantara datang dan mengambil kemudian membawanya ke Jawa dan mungkin ke Sulawesi. Namun kami memiliki keterbatasan untuk bagaimana memaksimalkan hal itu, karena selama ini Mimika hanya mengandalkan PAD dari sektor Pertambangan, “kata Rizal Pata’dan.
Karena kami mengkhawatirkan bahwa pengharapan untuk PAD pasca tambang PT Freeport Indonesia bukan lagi satu-satunya, sehingga kami ingin menggenjot penerimaan asli daerah khusus dari Kelautan dan Perikanan.
“Saat ini kami punya APBD cukup besar yaitu paling utama dari sektor tambang, sehingga dengan anggaran yang cukup besar kami bisa menggenjot PAD dari sektor Kelautan dan Perikanan. Karena itu kita butuh belajar tentang bagaimana tata kelola itu semua dan mempersiapkan SDM yang nantinya kedepan bisa menjalankannya. Karena itu kami datang kesini untuk mau belajar dari Provinsi Sulawesi Utara karena salah satu provinsi yang sangat baik dalam mengelola PAD dari sumber Kelautan dan Perikanan, “ucapnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Mimika, Muh Nurman Karupukaro bahwa Mimika merupakan salah satu kabupaten yang baru bergabung dengan Provinsi DOB yaitu Provinsi Papua Tengah, dimana selama ini terkait regulasi atau perizinan soal usaha Kelautan dan Perikanan, pengelolaan Industri Hasil Kelautan menjadi tanggungjawab Provinsi, padahal kabupaten yang punya wilayah sebagai tempat mencari dan menangkap seluruh hasil laut.
“Salah satu yang menjadi konsen kami datang ke Sulawesi Selatan dalam studi banding ini, kami ingin tahu tentang Regulasi dan perizinan dari sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan provinsi dan kami di kabupaten yang dirugikan. Karena kami yang punya wilayah dan potensi perikanan dan kelautan namun tidak terlalu signifikan bagi PAD kami, karena itu kami ingin berdiskusi soal regulasi dan kewenangan serta bagaimana bagi hasil antara provinsi dan kabupaten, “tegas Nurman.
Masih kata Nurman, selama ini regulasi soal perizinan usaha sektor perikaman dan kelautan ini yang kami ingin tahu dari pengalaman di provinsi Sulut.
“Bagi hasil dari pendapatan dan pajak sektor Perikanan dan Kelautan untuk kabupaten Mimika tidak signifikan, sementara fakta di lapangan volume ikan atau hasil tangkapan dikirim keluar Timika. Karena itu, bila ada Perda atau regulasi yang ada di Sulut yang terbukti banyak mendatangkan PAD, maka kami ingin belajar dan membawanya ke Mimika. Agar kita juga terapkan atau berlakulan di Papua, “tutupnya.
Selain melakukan pertemuan dan mendapatkan pemaparan tentang potensi pendapatan ekonomi darin sektor perikanan dan kelautan, rombongan komisi B juga mengunjungi sejumlah Kedai UMKM pengolahan hasil Perikanan dan Kelautan juga meninjau langsung pabrik pengalengan ikan di PT Delta Pasific Indotuna yang berada di Kabupaten Bitung. (tm2)
