TIMIKA, (taparemimika.com) – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dalam pandangan umum pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan PP-APBD Mimika tahun 2025 menyoroti turunnya alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 15,73 persen.
Rapat Paripurna II Masa Sidang II dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Mimika terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, dipimpin oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme, serta dihadiri anggota DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).
Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Ketua Fraksi, Dessy Putrika, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah menyampaikan LKPJ sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.
Namun disisi lain, Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan penyebab menurunnya alokasi dana Otsus tahun 2025 dibanding tahun 2024. Menurutnya, dana otsus terealisasi 100 persen namun nilainya menurun.
“Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur terealisasi penuh sebesar Rp.223 miliar, namun dibanding tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 15,73%. Ini pertanyaan yang harus dijelaskan oleh pemerintah secara detail. Sebab dana Otsus merupakan instrumen utama pembiayaan Afirmasi Orang Asli Papua (OAP),”tanya dia.
Selain itu, fraksi Partai Demokrat mempertanyakan pencapaian dana otsus yang terealisasi 100 persen. Apakah pencapaian ini betul-betul menyentuh ke masyarakat OAP atau tidak .
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Mimika, Dessy Putrika Ros Rante saat menyampaikan Pandangan Umum pad Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tentang LKPJ Bupati Mimika dan PP-APBD Mimika Tahun 2025, Rabu (29/7/2026)/Foto : husyen opa
Dessy juga menjelaskan, bahwa kepuasan masyarakat tinggi terhadap pelayanan kesehatan. namun tidak disampaikan secara detail tentang data indeks kepuasan masyarakat, angka stunting terbaru, angka kematian ibu, angka kematian bayi.
Fraksi Demokrat juga menilai indikator pelayanan kesehatan seharusnya disampaikan secara kuantitatif. Begitu juga dengan [erluasan jaringan air bersih dan perluasan jaringan air bersih SPAM dengan target 3600 sr. realisasi 1861 sr.
Begitu juga dengan sektor pembangunan jalan dengan target 26 km, terealisasi 1,16 km. Fraksi Partai Demokrat melihat sektor infrastruktur merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat Mimika.
“Yang menjadi pertanyaan bagi kami Fraksi Partai Demokrat, mengapa SK penetapan KPA/PPK untuk proyek krusial seperti jaringan air bersih (SPAM dan jalan baru di tetapkan pada bulan Juli 2025,”ungkapnya,
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa LKPJ tidak seharusnya hanya memuat keberhasilan pemerintah, tetapi juga harus menyajikan evaluasi yang utuh mengenai berbagai kendala, kegagalan, penyebab, serta langkah penyelesaian yang dilakukan.
“Dalam pidato bupati masih ditemukan kecenderungan lebih menonjolkan capaian dibandingkan evaluasi terhadap berbagai kelemahan yang sesungguhnya telah ditemukan oleh BPK RI,” ujar Dessy.
Fraksi Demokrat mengaitkan kondisi itu dengan berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, antara lain pekerjaan fisik yang belum optimal, kekurangan volume pekerjaan, hingga lemahnya pengawasan proyek.
Fraksi Demokrat juga mempertanyakan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa. Menurut mereka, setelah APBD ditetapkan, pemerintah seharusnya segera menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) sehingga proses lelang dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Selain belanja modal, Fraksi Demokrat menyoroti kenaikan belanja pegawai yang mencapai Rp1,439 triliun atau meningkat 27,27 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dinilai perlu dievaluasi agar sebanding dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas reformasi birokrasi.
Dalam bidang pelayanan publik, Fraksi Demokrat menilai pemerintah belum menyampaikan indikator yang memadai untuk mengukur keberhasilan sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan data angka putus sekolah, angka partisipasi sekolah, kualitas guru, pemerataan pendidikan di wilayah pedalaman, hingga data stunting, angka kematian ibu dan bayi, rasio tenaga kesehatan, serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Sektor infrastruktur juga menjadi perhatian. Program perluasan jaringan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hanya terealisasi 1.861 sambungan rumah dari target 3.600 sambungan. Sementara pembangunan jalan baru hanya mencapai 1,16 kilometer dari target 26 kilometer.
Diakhiri pandangannya, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan, mengoptimalkan belanja pembangunan, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, serta memperkuat pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan akuntabel. (tm1)
