PENGAWASAN DI KAMPUNG AMAR, KOMISI II DPRK MIMIKA SOROTI KEBUTUHAN LISTRIK, BBM DAN AIR BERSIH

Screenshot

TIMIKA, taparemimika.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika yang membidangi Perekonomian dan Keuangan menggelar kegiatan pengawasan di Kampung Amar, Distrik Amar, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan pengawasan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, didampingi Wakil Ketua Komisi II Mariunus Tandiseno, Sekretaris Komisi II Adrian Andhika Thie, serta anggota Komisi II lainnya yakni Dessy Putrika Ros Rante, Adolina Magal, Billianus Zoani, dan Stevanus Onawame. Turut hadir Kepala Distrik Amar Obed Murmana bersama staf dan sejumlah staf Sekretariat DPRK Mimika.

Dalam pengawasan tersebut, Komisi II meninjau sejumlah fasilitas publik dan ekonomi di Kampung Amar, antara lain Kantor Distrik Amar, Puskesmas, Menara Penampungan Air Bersih, Pasar Epere, pembangunan fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih yang bersumber dari APBN, serta Koperasi Wawia Epere Aiku Kampung Amar.

Fokus utama Komisi II adalah pengawasan pada sektor ekonomi yang menjadi mitra kerjanya, seperti pengelolaan pasar rakyat dan proyek strategis nasional pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Distrik Amar yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

Pasar Tidak Berfungsi, Warga Butuh Cold Storage dan SPBU

Kepala Suku Amar, Gery Napokame, saat berdiskusi bersama Komisi II di lokasi Pasar Lokal Epere mengungkapkan bahwa pasar yang dibangun menggunakan APBD Mimika tersebut kini sudah tidak lagi difungsikan karena aktivitas jual beli tidak berjalan.

Menurutnya, bangunan pasar tersebut dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Yang dibutuhkan saat ini oleh warga di Kampung Amar adalah Cold Storage, SPBU untuk kebutuhan BBM bagi nelayan, air bersih dan soal listrik. Saat ini kebutuhan yang sangat urgent adalah penerangan listrik dan kebutuhan air bersih,” ungkap Gery.

Sementara itu, pengelola Koperasi Wawia Eper Aiku kampung Amar, Ibu Suratnam juga berharap ada perhatian serius pemerintah untuk mengaktifkan kembali ekonomi koperasi di kampung.

Air Bersih dan Listrik Jadi Keluhan Utama

Warga lainnya, Yohanis Timakopia, meminta perhatian pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan air bersih yang sangat mendesak di Amar.

“Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan fasilitas air bersih seperti sumur dan menara air bersih yang pernah dibangun sudah tidak berfungsi dan tidak lagi berjalan. Karena itu harus segera diturunkan program air bersih yang berasal dari mata air menggunakan pipa ke menara penampungan, selanjutnya dapat dinikmati oleh warga,” pintanya.

Hal senada disampaikan Ketua Kombas Kampung Kawar, Engel Mairo. Ia meminta agar persoalan listrik segera dijawab pemerintah, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru Desember 2026.

“Sudah hampir dua tahun listrik PLN tidak lagi menyala, walaupun pernah menyala dan sudah lebih setahun tidak difungsikan lagi. Kami tidak mau tahu, Desember saat Perayaan Natal dan Tahun Baru, masyarakat di Distrik Amar dan seluruh kampung sudah harus nyala. Karena kami mayoritas beragama Katolik di Amar, sehingga Natal dan Tahun Baru PLN sudah harus menyala kembali,” tegas Engel.

Komisi II Dorong Solusi Ekonomi Perikanan

Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal menegaskan bahwa potensi hasil laut yang sangat melimpah di pesisir Amar harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di Kampung Amar dan sejumlah kampung lain di Distrik Amar melalui sektor perikanan.

Ia meminta pemerintah daerah dapat menghadirkan solusi konkret seperti pembangunan Pabrik Es Batu, Cold Storage atau penampungan hasil laut, Pom Bensin Mini (SPBU Mini), bantuan alat tangkap nelayan, dan penguatan koperasi kampung.

“Harus ada solusi dari pemerintah untuk bisa meningkatkan ekonomi pendapatan masyarakat melalui sektor perikanan. Hasil laut yang dihasilkan tiap hari oleh warga Kampung Amar ini harus sesuai harga standar, tidak boleh pembeli perorangan membeli hasil laut dengan harga murah. Harus ada solusi dari pemerintah dengan membuka pasaran harga jual hasil laut yang hasilnya menjanjikan,” terang Dolfin.

Wakil Ketua Komisi II, Mariunus Tandiseno berharap agar seluruh aspirasi masyarakat di beberapa kampung di Distrik Amar dapat terealisasi dan diusulkan dalam program APBD Induk Tahun Anggaran 2027.

“Kalau pemerintah mau benar-benar serius memperhatikan masyarakat di kampung, maka dibutuhkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Seperti ketersediaan BBM, koperasi kampung yang aktif, dan ditunjang dengan kebutuhan dasar masyarakat kampung seperti penerangan listrik, ketersediaan BBM dan air bersih,” ujarnya.

Sekretaris Komisi II, Adrian Andhika Thie menambahkan bahwa dari hasil turun lapangan, ada dua kebutuhan paling mendesak masyarakat Kampung Amar saat ini, yaitu air bersih dan penerangan listrik.

“Dari hasil pengawasan ini, masyarakat di Kampung Amar saat ini hanya butuh dua hal yang sangat mendesak, yaitu soal air bersih dan penerangan listrik. Ini harus jadi prioritas,” tegas Adrian.

Di akhir kegiatan pengawasan, rombongan Komisi II DPRK Mimika berjanji akan segera menindaklanjuti hasil pengawasan dan aspirasi masyarakat Distrik Amar dengan mengundang OPD teknis dan pihak terkait, seperti PLN, Pertamina, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta dinas teknis lainnya untuk mendapatkan penjelasan lengkap terkait keluhan masyarakat.(tm1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *