Wakil ketua II DPRK Mimika, Karel Gwijangge,S.IP saat meninjau penggalian Kali Cabang Menuju Pantai Maroga dan Sungai dari Atuka Menuju Kampung Timika Pantai, pada Senin (7/7/2025)/Foto : redaksi
TIMIKA, (Tapare Mimika.com) – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Karel Gwijangge,S.IP mendorong agar sepanjang sungai dan kali-kali kecil yang biasa menjadi jalur transportasi secara kontinyu dilakukan normalisasi (pengerukan), demi memperlancar transportasi sungai yang terus mengalami pendangkalan akibat abrasi.
Hal ini ditegaskan Waket II DPRK Mimika Karel Gwijangge disela-sela kunjungannya di Jalur Sungai menuju Pantai Maroga (yang belum tembus) sepanjang kali menuju Atuka, Timika Pantai dan Kekwa, distrik Mimika Tengah, kabupaten Mimika pada Senin (7/7/2025).
Menurut Karel Gwijangge, sungai-sungai kecil dan kali dari Pomako – Distrik Atuka – Mimika Barat – Distrik Amar hingga Barat Tengah hingga Barat Jauh menjadi jalur alternatif masyarakat, selain jalur laut yang punya resiko yang sangat tinggi. Sehingga harus jadi atensi untuk OPD teknis untuk mengusulkan program pengerukan secara rutin.
“Ini sungai dan kali yang menjadi jalur lintas transportasi satu-satunya bila kondisi laut yang tidak bersahabat, karena itu sungai dan kali ini harus dinormalisasi atau dilakukan pengerukan dan pemasangan tiang pancang untuk menahan abrasi yang bisa mempengaruhi kedalaman sungai. Karena semakin dangkalnya dasar sungai akibat abrasi dan pohon tumbang mempersulit warga yang melintasi alur sungai sungai tersebut dikala air surut, karena itu harus mendapatkan perhatian untuk mendorong program ini,”ungkap Karel.
Wakil Ketua II DPRK Mimika, Karel Gwijangge,S.IP saat meninjau program kegiatan proyek Pemecah Ombak di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, kabupaten Mimika, Senin (7/7/2025)/Foto : redaksi
Dijelaskan Karel, untuk pengerukan sungai, pemasangan pancang penahan abrasi, serta pembersihan kali membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga pemerintah dapat mendorong usulan program ini menjadi proyek multiyears di pesisir.
Multiyears yang nantinya didorong pemerintah bukan saja normalisasi sungai, namun juga satu paket dengan prioritas program untuk masyarakat di pesisir seperti, bidang kesehatan, bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, perikanan dan perumahan masyarakat.
“DPRK dalam fungsinya sebagai budgeting, pengawasan dan legislasi harus mendukung program pemerintah khususnya pembangunan dari kampung ke kota sebagai visi misi kepala daerah yang harus konsisten dalam melakukan pengawasan. Pengawasan ini penting dilakukan oleh legislative sebagai upaya memastikan program dapat berjalan sesuai perencanaan,”tuturnya.
Selain memantau sungai dan kali di pesisir, Karel Gwijangge juga melihat secara dekat aktifitas warga di Kampung Atuka, dan proyek pemecah ombak yang ada di Kampung Atuka. (tm1)
