Dukung Cabup – Cawabup Dalam Pilkada Mimika, Hanura Beri Syarat Bila Terpilih Ganti Semua TAPD

Saleh Alhamid, Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kabupaten Mimika/Foto : dok redaksi

TIMIKA, (taparemimika.com) – Dewan Pimpina Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Mimika memastikan akan memberikan dukungan atau rekomendasi kepada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode 2024-2029 dengan syarat, bila terpilih nanti akan mengganti semua unsur pimpinan OPD yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Penegasan ini disampaikan Ketua Partai Hanura Mimika, Saleh Alhamid lantaran selama ini TAPD pemerintah kabupaten Mimika sering melakukan kebohongan terhadap lembaga legislatif yang punya kewenangan di bidang anggaran. Setidaknya ada dua kebohongan yang sering dilakukan oleh TAPD Mimika.

Pertama, pada saat pembahasan APBD yang anggarannnya sangat signifikan, dimana saat itu dirinya sebagai salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mimika telah mengusulkan kepada TPAD agar menyisihkan di bawah satu milyard untuk pengadaan mobil jenazah tiga unit yang peruntukannya.

“Kebohongan itu contohnya adalah, diusulkan satu untuk Gereja Katedral Tiga Raja, satu untuk Ikatan keluarga Maluku dan satunya untuk ikatan keluarga Madura, dan saat itu disetujui oleh TAPD. Namun realisasinya nol besar alias bohong, “tegas Saleh Alhamid kepada wartawan melalui sambungan teleponnya, Sabtu 21/4/2024).

Yang kedua kata Saleh, adalah menyangkut pokir dewan, dan ini lebih parah lagi karena kebohongan itu bukan saja kepada anggota DPRD tapi juga kepada Pj  Gubernur Papua Tengah, dalam pertemuan membahas kelanjutan pembahasan APBD Induk 2024 yang sempat tertunda.

“TAPD bukan saja membohongi lembaga DPRD tetapi Ibu Pj Gubernur Papua Tengah juga ikut di bohongi !. Dimana saat pertemuan tersebut, didesak agar DPRD mau melanjutkan pembahasan dan penetapan, serta salah satu syaratnya pokir atau usulan dewan disetujui untuk diakomodir di APBD Mimika. Tapi nyata tidak ada sampai hari ini, “cetusnya.

Saleh menambahkan, mereka TAPD ini kemudian mencari cari alasan dan cara untuk menutupi kebohongan itu.

“Saya sangat merasa heran dan takjub melihat keberanian TPAD Kabupaten Mimika ini mengabaikan fungsi dan kewenangan lembaga legislatif, padahal mereka adalah orang-orang birokrat tulen yang faham dengan peran dan fungsi DPRD, “katanya.

Untuk menata ulang para pejabat-pejabat yang selalu berpedoman kepada aturan Asal Bapak Sebang (ABS) atau Asal Ibu Senang (AIS).

“Maka Partai Hanura akan memberikan syarat kepada Cabup- Cawabup yang mau berkoalisi dengan partai Hanura yaitu berjanju untuk mengganti seluruh TAPD yang selama ini bekerja dengan dengan menggunakam jurus mabok,” katanya.

Dirinya mengaku, bila pemimpin yang terpilih nantinya kedepan dengan kebijakannya serta strategis demi kemajuan daerah, seorang kepala daerah setidaknya menempatkan orang orang yang profesional di bidang pemerintahan.(tm1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *