Fraksi Golkar DPRD Mimika Soroti Soal Pembangunan SMA 7, Yang Tidak Sesuai Usulan

Ketua Fraksi Golkar DPRD Mimika, Mariunus Tandiseno,S.Sos,M.Si/Foto : husyen opa

TIMIKA, (taparemimika.com) – Dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) DPRD Mimika pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III Tentang Rancangan Perubahan KUPA-PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2024, Selasa (1/10/2024) , Mariunus Tandiseno menyoroti soal pembangunan SMA 7 yang tidak sesuai penempatannya dan tidak memenuhi system zonasi.

“Fraksi Partai Golkar mengatakan, bahwa pemerintah dalam mengelola sumber-sumber kabupaten Mimika diharapkan tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran. Sumber-sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan Efisien,”tegasnya Mariunus Tandiseno.

Fraksi Golkar mengingatkan kembali kepada pemerintah Dalam hal ini dinas pendidikan terkait dengan pembangunan SMA 7 yang tidak sesuai dengan penempatannya dan tidak memenuhi sistem zonasi agar pembangunan nya dapat ditinjau kembali,”pintanya.

Pembangunan SMA 7 menurut Fraksi Golkar agar dapat ditinjau ulang karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kami Fraksi Golkar kembali menegaskan agar utang pemerintah terhadap pihak ketiga yang belum dilunasi agar segera diselesaikan, agar tidak menjadi beban di APBD berikutnya,”katanya.

Dikatakan, bahwa ranncangan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan merupakan salah satu Raperda rtrategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat kabupaten Mimika, karena apbd perubahan merupakan salah satu instrument Kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Penyusunan apbd tahun anggaran 2024, diatur berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2019 dan peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, dan kebijakan umum Perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024,”sebutnya.

Fraksi Partai Golkar mengapresiasi Nota Keuangan RAPBD Perubahan kabupaten Mimika tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan saudara bupati, ada beberapa hal yang patut kami sampaikan pada rapat paripurna.

“Kita semua berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam RAPBD tahun 2024 dapat tercapai dimana prediksi APBD Mimika sebesar Rp. 7.293.781 587.041,70, dengan prestasi yang luar biasa. Kami Fraksi Golkar mengharapkan setiap OPD bekerja keras dalam pengalokasian anggaran secara tepat guna sesuai kebutuhan masyarat dan skala prioritas memperhatikan Kabupaten Mimika. Pembangunan Daerah sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD tahun 2024, pemerintah kabupaten Mimika dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan Pendapatan,”tuturnya. (tm1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *