Suasana Rapat Pansus Moker Freeport DPRK Mimika dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga, Selasa (3/3/2026)/Foto : Istimewa
TIMIKA, (taparemimika.com) – Empat Panitia Khusus (Pansus) setelah disahkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK Mimika beberapa waktu lalu, dan salah satu panusnya adalah, Pansus Moker Freeport yanh langsung bekerja untuk menyelesaikan permasalahan Mogok Kerja (Moker) sekitar 8.300 karyawan PT Freeport Indonesia, Privatisasi dan Kontraktor sejak tahun 2017 lalu.
Langkah pertama kerja Pansus Moker DPRK Mimika dengan menggelar pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika, Paulus Yanengga, yang berlangsung di Ruang Rapat kantor DPRK Mimika, pada Selasa (3/3/2026).
Dari pantauan, pertemuan antara Pansus Moker Karyawan DPRK Mimika dengan Kepala Disnakertrans Mimika digelar secara tertutup. Tampak hadir, Ketua Pansus Derek Tenouye, Sekretaris Pansus Yan Pieterson Laly, dan anggota Pansus lainnya seperti, Merry Pongutan, dan Aser Gobay digelar secara tertutup.
Ketua Pansus Moker Freeport DPRK Mimika, Derek Tenouye saat ditemui wartawan pada Selasa (3/3/2026) usai memimpin rapat dengan Pemerinath Daerah mengatakan, bahwa pansus mulai bekerja awal dengan menggelar pertemuan dengan Pemerintah Daerah kabupaten Mimika dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.
“Pansus Moker punya waktu hanya enam bulan, sehingga kita mulai bekerja. Hari ini kita telah mengundang pemerintah kabupaten Mimika yang diwakili oleh Kadisnakertrans, dan kami telah meminta semua surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan antara perusahaan Freeport dan karyawan moker,”ungkapnya.
Dijelaskan Derek, dalam rapat dengan pemerintah dalam mendukung kelancaran dan tugas Pansus Moker DPRK Mimika pada prinsipnya pemerintah daerah siap memberikan dukungan dengan menyiapkan seluruh dokumen-dokumen yang masuk di Disnaker Mimika.
“Pemerintah daerah mendukung langkah kerja Pansus Moker, karena itu kami telah meminta seluruh dokumen-dokumen yang ada di Pemerintah Daerah dalam hal ini surat yang ditujukan kepada Bupati Mimika maupun Disnakertrans Mimika,”akunya.
Dirinya mengaku, bahwa hasil koordinasi dan kesepakatan seluruh anggota Pansus Moker sepakat bahwa ending dari kerja Pansus Moker DPRK Mimika adalah, karyawan Moker kembali bekerja dan dibayarkan semua hak-haknya.
“Tim Pansus Moker Freeport DPRK Mimika akan mendorong dua poin penting yang nantinya akan dihasilkan, bahwa seluruh karyawan kembali bekerja dan dibayarkan hak-haknya,”pungkasnya. (tm1)
